“Tantangan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Transisi Pemerintahan Baru dan Dampak Kondisi Ekonomi Pasca-Covid-19”
Pada 26 Juni 2024, melalui laman YouTube Kanal S.A, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa akan ada beberapa dinamika yang akan menyebabkan rencana-rencana kebijakan ekonomi Presiden terpilih akan sulit untuk direalisasikan. Hambatan pertama adalah lemahnya nilai rupiah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, daya beli, dan suku bunga The Fed belum kunjung turun akibat inflasi. Kemudian, institusi dan regulasi yang membutuhkan banyak perbaikan yang signifikan dan perlu digarap secara intensif menjadi hambatan besar berikutnya. Lalu, apakah latar belakang ekonomi milik Presiden terpilih akan secara umum menjanjikan kemajuan ekonomi Indonesia? “…seorang Presiden harus membangun sebuah birokrasi, kompetensi teknokratis yang memadai yang kemudian bisa terwujud dalam sebuah tatanan kebijakan yang bisa dilihat oleh pasar adalah sesuatu yang credible.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko. Beliau menekankan bahwa diperlukan kompetensi teknokratis birokrasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dan fungsinya dalam mengukur kinerja ekonomi. ICOR merupakan “sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah modal yang dibutuhkan untuk tumbuh.” Semakin tinggi persentase rasio untuk tumbuh, maka semakin tinggi juga modal yang dibutuhkan. Pembangunan yang telah terjadi selama 10 tahun belakangan nampaknya berfokus pada banyak hal namun, tidak meliputi faktor institusi dan regulasi, yang merupakan faktor terlemah. Berkembangnya infrastruktur dan kapasitas SDM saja tidak cukup untuk mendukung upaya perkembangan ekonomi yang optimal. Perkembangan ini harus diimbangi dengan kapasitas institusi dan regulasi yang sesuai. Begitu krusial komitmen pemerintah, institusi yang baik, dan kebijakan terukur untuk mencapai perkembangan yang ideal. Berbagai aksi jangka pendek juga jangka panjang dalam transisi pasca covid-19 perlu diambil untuk menanggapi ekonomi yang tidak seefisien sebelumnya. Kegiatan ekspor terus berlangsung namun, pendanaan semakin mahal untuk pembangunan negara berkembang. “…hal-hal seperti itu belum menunjukan bahwa kita belum punya produktivitas dan penghasilan yang cukup untuk menambah kapasitas ekonomi kita.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko, mengingat bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah jauh berbeda dari 10 tahun lalu. Komunikasi arah kebijakan yang berjalan, perlu berjalan dengan terukur dan direncakan. Kemudian dalam jangka panjang, reorientasi pertumbuhan yang dilakukan harus bertumpu pada inklusivitas. Lantas, bagaimana prospek perkembangan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas di tengah problema SDM, transisi pasca pandemi, dan pemerintahan baru? Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa dibutuhkan komitmen dari pemerintahan masa depan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki kemampuan teknokrasi dan bertugas untuk membereskan terkait institusi juga regulasi. Jika seluruh kondisi ini terpenuhi, maka akan terbangun kepercayaan investor. “Mengurus negara ternyata bukan rocket science.” beliau menambahkan. Pemerintah dituntut untuk membangun komitmen, konsensus, dan konsistensi untuk menjamin perkembangan yang memberikan harapan bagi Indonesia di masa mendatang. Selengkapnya di https://youtu.be/V8Xh3_7_YOM?si=nIbNicMuENAGtg9X
Dinasti Politik di Indonesia: Antara Kontinuitas dan Tantangan Pasca-Reformasi
Wawancara yang dilakukan oleh Yoes C Kanawa’s (IFAR Atma Jaya) untuk CNA INSIDER, memberikan gambaran yang kompleks antara pergulatan antara generasi baru dan lama dalam politik Indonesia pasca-Reformasi. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menandai kelanjutan dinasti politik keluarga Jokowi, sementara kekuatan lama seperti PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri tetap dominan di parlemen. Pertanyaan muncul mengenai konflik yang mungkin terjadi antara klannya yang baru dan lama dalam politik Indonesia. “These days, various families dominate political parties in Indonesia. Dynastic politics has become the new normal, and it is deeply concerning to witness its spread akin to metastatic cancer across almost all of Indonesia’s major islands.” – Yoes C Kenawas Meskipun Reformasi telah berlangsung lebih dari 25 tahun, dinasti politik tetap populer di Indonesia dengan berbagai alasan, termasuk faktor sejarah feudalisme dan kepraktisan politik. Walaupun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia, ada juga argumen yang mendukung bahwa keberadaan dinasti politik bisa membawa stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan. Karena itu, sementara demokrasi terus berkembang di Indonesia, dinasti politik tetap menjadi aspek yang kompleks dan menantang dalam dinamika politik negara ini. Selengkapnya:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aCcDWtu8a9Y
Diskusi Buku Rekomendasi Kebijakan UAJ: “Makan Siang Gratis: Benarkah Solusi Tepat untuk Mengatasi Stunting?”
Pada tanggal 25 Juni 2024, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan bangga menyelenggarakan acara diskusi buku yang mengangkat topik penting mengenai program makan siang gratis dan dampaknya terhadap masalah stunting di Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-64 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Atma Jaya, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No.51 5, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain dr. Bryany Titi Santi, M.Epid., Dr. dr. Adrianne P. Regina Satya W. M.Sc., dan Clarissa Magdalenna, CISDI. Diskusi dipandu dengan baik oleh Moderator, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, SH, MH (Kes), Ph.D. Diskusi ini mengupas secara mendalam tentang efektivitas program makan siang gratis dalam menangani masalah stunting di Indonesia, dengan berbagai pandangan dari para ahli dan perspektif yang disajikan berdasarkan buku “Dari Semanggi untuk Negeri: Membedah Agenda Kebijakan Publik di Tahun Politik”. Peserta diskusi terlibat aktif dalam menyampaikan gagasan dan solusi terkait isu tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, baik sebagai narasumber, moderator, maupun peserta diskusi. Acara ini berhasil menjadi forum yang berharga untuk bertukar pemikiran dan meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi stunting melalui program makan siang gratis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. AJIPP
Rahardhika Arista Utama, Ph.D., Peneliti Postdoctoral dari IFAR, Menerima Penghargaan Theda Skocpol Award
Institute of Advanced Research (IFAR) dan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengucapkan selamat kepada Rahardhika Arista Utama, Ph.D., peneliti postdoctoral dari IFAR, yang menerima penghargaan Theda Skocpol Award. The Comparative Historical Sociology-Section dari American Sociological Association memberi penghargaan ini untuk disertasi Dhika yang berjudul “Embedded Peasantry.” American Sociological Association memberikan penghargaan ini setiap tahunnya kepada disertasi terbaik dalam bidang kajian komparatif dan sosiologi historis yang diseleksi dari seluruh disertasi dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Sekali lagi, selamat Dhika!
Kebijakan Interoperabilitas Data pada Teknologi FinansialPasca UU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah BI Checking yang saat ini sudah dipindahkan wewenangnya ke OJK sehingga dikenal istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Akan tetapi, interoperabilitas ini masih terbatas dalam pemberian informasi kredit nasabah, terutama antara fintech dan bank. Ini cukup disayangkan mengingat sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pertukaran data seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih luas cakupannya karena sudah ada jaminan perlindungan data. Interoperabilitas dan keamanan data memiliki keterhubungan erat dalam konteks teknologi informasi. Interoperabilitas memungkinkan sistem, perangkat, atau aplikasi untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lancar. Namun, untuk memastikan pertukaran informasi yang aman dan terlindungi, keamanan data menjadi penting. Keamanan data melibatkan perlindungan informasi sensitif dari ancaman dan akses yang tidak sah. Dalam konteks interoperabilitas, upaya keamanan data diperlukan untuk mencegah kebocoran data atau manipulasi yang tidak sah saat berbagi informasi antara berbagai sistem yang berbeda. Dengan menjaga keamanan data, interoperabilitas dapat tercapai secara efektif, memastikan bahwa pertukaran informasi antara sistem yang berbeda dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang relevan. Selengkapnya dapat diakses di:
KERTAS KEBIJAKAN: KOMODIFIKASI RUANG, KONFLIK AGRARIA, DAN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA
Kertas kebijakan ini menyajikan analisis mendalam mengenai komodifikasi ruang, konflik agraria, dan peran masyarakat sipil di Indonesia. Mulai dari pendahuluan yang memberikan konteks, hingga penutup yang merangkum rekomendasi kebijakan. Setiap bagian membahas studi kasus yang mencakup berbagai konteks geografis dan masalah, serta memberikan wawasan tentang perjuangan masyarakat sipil dalam mempertahankan hak-hak mereka terhadap ruang hidup. Rekomendasi kebijakan diakhiri untuk mendorong pembahasan lebih lanjut dan tindakan konkret dalam memperjuangkan keadilan ruang di Indonesia. Selengkapnya dapat diakses di:
Mengkaji Peluang Regulasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Teknologi Metaverse
Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan telah merambah teknologi metaverse. Baru-baru ini, seorang pengguna Horizon Worlds di Inggris, platform virtual reality yang dikembangkan oleh Meta Platforms, dilaporkan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan setelah karakter digital yang dimainkannya di platform tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh beberapa karakter virtual milik pengguna lain. Kasus ini segera menjadi perhatian penegak hukum di Inggris, sekaligus memantik diskursus lebih luas tentang kemungkinan membuka peluang regulasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual virtual yang dilakukan di platform-platform berbasis extended reality. Studi-studi berkenaan dengan regulasi kekerasan seksual terhadap perempuan di metaverse memang baru muncul belakangan ini. Sebuah studi yang membahas relevansi hukum pidana tradisional terhadap fenomena kekerasan seksual di dunia virtual, seperti perkosaan virtual dan pedofilia virtual, mengangkat keterkaitan antara dampak kerugian aktual yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan yang terjadi secara virtual (Brenner, 2008). Studi lain mengusulkan agar aturan hukum pidana bukan menjadi satu-satunya cara dalam mengatur perbuatan tidak menyenangkan di dunia virtual, di mana tata kelola arsitektur desain teknologi metaverse dapat menjadi cara lain dalam mencegah interaksi yang mengarah kepada disrupsi terhadap privasi dan otonomi tubuh virtual pengguna metaverse (Zytko dan Chan, 2023). Melihat perkembangan tersebut, Institute of Public Policy Atma Jaya melakukan studi mengenai kemungkinan memperluas jangkauan regulasi kekerasan seksual untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara virtual, seperti melalui perangkat haptic technology dalam teknologi-teknologi berbasis virtual reality. Pertanyaan mendasar dari studi ini melihat sejauh mana format regulasi yang ada dapat menjadi justifikasi untuk melakukan penghukuman terhadap kekerasan seksual virtual. Selain itu, studi ini juga hendak menjelajahi kemungkinan format regulasi baru yang secara efektif dapat mengontrol perilaku kekerasan virtual terhadap perempuan di metaverse, seperti desain teknologi, pengendalian pasar, hingga reformasi budaya hukum. Studi kekerasan seksual di metaverse ini juga mendalami kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang pernah diputus di pengadilan. Berbekal pada wawancara dan analisis putusan terhadap kurang lebih 100 putusan KBGO, studi ini ingin melihat bagaimana lanskap hukum pidana melihat kekerasan seksual memaknai teknologi dan kekerasan seksual: apakah KBGO dilihat semata-mata sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi (technology-facilitated crimes) atau telah mempertimbangkan KBGO sebagai ‘realitas baru’ yang muncul sebagai konsekuensi penciptaan teknologi-teknologi baru? Jawaban atas pertanyaan ini penting ditelusuri untuk mengembangkan sejumlah rekomendasi pengaturan terhadap teknologi dan kemungkinan melakukan reformulasi kebijakan eksisting, sehingga hukum dapat merespon perkembangan teknologi yang cepat. Penulis: Miftah Fadhli (Research Fellow)
PUBLIC WEBINAR: RECENT DEVELOPMENTS OF BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND GERMANY
In collaboration with FAU Erlangen-Nürnberg University Germany, the University of Airlangga (UNAIR), and Satya Bumi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) will hold a webinar, taking an issue of “Recent Developments of Business and Human Rights in Indonesia and Germany”. Place, Date, and Time: Speakers: Description: After more than ten years of its adoption, there are several developments regarding the UNGPs on Business and Human Rights (BHR) within several countries, including Germany and Indonesia. Germany recently released the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (also known as the Supply Chain Act) on July 16, 2021. On the other hand, Indonesia published Presidential Decree No. 60 Year 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights. These recent developments on business and human rights in each country differ, which raises questions and concerns about their implementation in practice. This webinar will specifically discuss the implications on the recent BHR policies in Germany and Indonesia in relations to the growing concern about the nickel industry in Indonesia. Registration: If you are interested in joining this webinar, please register via the following link: https://bit.ly/HRIG.
Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Anatomi Kampanye Negatif
Oleh: Salvatore Simarmata, peneliti senior Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) “Kampanye negatif menjelang Pemilu 2024 cenderung menyasar aspek emosional pemilih. Sulit dibedakan dari kampanye hitam.” Serangan politik dari para pendukung bakal calon presiden, entah itu Anies Baswedan, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Subianto, kepada kandidat lain sudah marak dalam beberapa bulan terakhir, khususnya secara daring. Akun-akun resmi ataupun anonim secara rutin menyuarakan pesan-pesan negatif untuk menggerus elektabilitas kandidat lawan […] Baca selengkapnya opini Salvatore Simarmata dalam Koran Tempo, Kamis, 13 Juli 2023 terkait kampanye negatif Pemilu 2024. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483171/kampanye-negatif-jelang-pemilu-2024. #ArticlePublication #KampanyeNegatif #Pemilu2024
