Rahardhika Arista Utama, Ph.D., Peneliti Postdoctoral dari IFAR, Menerima Penghargaan Theda Skocpol Award
Institute of Advanced Research (IFAR) dan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengucapkan selamat kepada Rahardhika Arista Utama, Ph.D., peneliti postdoctoral dari IFAR, yang menerima penghargaan Theda Skocpol Award. The Comparative Historical Sociology-Section dari American Sociological Association memberi penghargaan ini untuk disertasi Dhika yang berjudul “Embedded Peasantry.” American Sociological Association memberikan penghargaan ini setiap tahunnya kepada disertasi terbaik dalam bidang kajian komparatif dan sosiologi historis yang diseleksi dari seluruh disertasi dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Sekali lagi, selamat Dhika!
Kebijakan Interoperabilitas Data pada Teknologi FinansialPasca UU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah BI Checking yang saat ini sudah dipindahkan wewenangnya ke OJK sehingga dikenal istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Akan tetapi, interoperabilitas ini masih terbatas dalam pemberian informasi kredit nasabah, terutama antara fintech dan bank. Ini cukup disayangkan mengingat sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pertukaran data seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih luas cakupannya karena sudah ada jaminan perlindungan data. Interoperabilitas dan keamanan data memiliki keterhubungan erat dalam konteks teknologi informasi. Interoperabilitas memungkinkan sistem, perangkat, atau aplikasi untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lancar. Namun, untuk memastikan pertukaran informasi yang aman dan terlindungi, keamanan data menjadi penting. Keamanan data melibatkan perlindungan informasi sensitif dari ancaman dan akses yang tidak sah. Dalam konteks interoperabilitas, upaya keamanan data diperlukan untuk mencegah kebocoran data atau manipulasi yang tidak sah saat berbagi informasi antara berbagai sistem yang berbeda. Dengan menjaga keamanan data, interoperabilitas dapat tercapai secara efektif, memastikan bahwa pertukaran informasi antara sistem yang berbeda dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang relevan. Selengkapnya dapat diakses di:
KERTAS KEBIJAKAN: KOMODIFIKASI RUANG, KONFLIK AGRARIA, DAN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA
Kertas kebijakan ini menyajikan analisis mendalam mengenai komodifikasi ruang, konflik agraria, dan peran masyarakat sipil di Indonesia. Mulai dari pendahuluan yang memberikan konteks, hingga penutup yang merangkum rekomendasi kebijakan. Setiap bagian membahas studi kasus yang mencakup berbagai konteks geografis dan masalah, serta memberikan wawasan tentang perjuangan masyarakat sipil dalam mempertahankan hak-hak mereka terhadap ruang hidup. Rekomendasi kebijakan diakhiri untuk mendorong pembahasan lebih lanjut dan tindakan konkret dalam memperjuangkan keadilan ruang di Indonesia. Selengkapnya dapat diakses di:
Mengkaji Peluang Regulasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Teknologi Metaverse
Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan telah merambah teknologi metaverse. Baru-baru ini, seorang pengguna Horizon Worlds di Inggris, platform virtual reality yang dikembangkan oleh Meta Platforms, dilaporkan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan setelah karakter digital yang dimainkannya di platform tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh beberapa karakter virtual milik pengguna lain. Kasus ini segera menjadi perhatian penegak hukum di Inggris, sekaligus memantik diskursus lebih luas tentang kemungkinan membuka peluang regulasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual virtual yang dilakukan di platform-platform berbasis extended reality. Studi-studi berkenaan dengan regulasi kekerasan seksual terhadap perempuan di metaverse memang baru muncul belakangan ini. Sebuah studi yang membahas relevansi hukum pidana tradisional terhadap fenomena kekerasan seksual di dunia virtual, seperti perkosaan virtual dan pedofilia virtual, mengangkat keterkaitan antara dampak kerugian aktual yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan yang terjadi secara virtual (Brenner, 2008). Studi lain mengusulkan agar aturan hukum pidana bukan menjadi satu-satunya cara dalam mengatur perbuatan tidak menyenangkan di dunia virtual, di mana tata kelola arsitektur desain teknologi metaverse dapat menjadi cara lain dalam mencegah interaksi yang mengarah kepada disrupsi terhadap privasi dan otonomi tubuh virtual pengguna metaverse (Zytko dan Chan, 2023). Melihat perkembangan tersebut, Institute of Public Policy Atma Jaya melakukan studi mengenai kemungkinan memperluas jangkauan regulasi kekerasan seksual untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara virtual, seperti melalui perangkat haptic technology dalam teknologi-teknologi berbasis virtual reality. Pertanyaan mendasar dari studi ini melihat sejauh mana format regulasi yang ada dapat menjadi justifikasi untuk melakukan penghukuman terhadap kekerasan seksual virtual. Selain itu, studi ini juga hendak menjelajahi kemungkinan format regulasi baru yang secara efektif dapat mengontrol perilaku kekerasan virtual terhadap perempuan di metaverse, seperti desain teknologi, pengendalian pasar, hingga reformasi budaya hukum. Studi kekerasan seksual di metaverse ini juga mendalami kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang pernah diputus di pengadilan. Berbekal pada wawancara dan analisis putusan terhadap kurang lebih 100 putusan KBGO, studi ini ingin melihat bagaimana lanskap hukum pidana melihat kekerasan seksual memaknai teknologi dan kekerasan seksual: apakah KBGO dilihat semata-mata sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi (technology-facilitated crimes) atau telah mempertimbangkan KBGO sebagai ‘realitas baru’ yang muncul sebagai konsekuensi penciptaan teknologi-teknologi baru? Jawaban atas pertanyaan ini penting ditelusuri untuk mengembangkan sejumlah rekomendasi pengaturan terhadap teknologi dan kemungkinan melakukan reformulasi kebijakan eksisting, sehingga hukum dapat merespon perkembangan teknologi yang cepat. Penulis: Miftah Fadhli (Research Fellow)
PUBLIC WEBINAR: RECENT DEVELOPMENTS OF BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND GERMANY
In collaboration with FAU Erlangen-Nürnberg University Germany, the University of Airlangga (UNAIR), and Satya Bumi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) will hold a webinar, taking an issue of “Recent Developments of Business and Human Rights in Indonesia and Germany”. Place, Date, and Time: Speakers: Description: After more than ten years of its adoption, there are several developments regarding the UNGPs on Business and Human Rights (BHR) within several countries, including Germany and Indonesia. Germany recently released the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (also known as the Supply Chain Act) on July 16, 2021. On the other hand, Indonesia published Presidential Decree No. 60 Year 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights. These recent developments on business and human rights in each country differ, which raises questions and concerns about their implementation in practice. This webinar will specifically discuss the implications on the recent BHR policies in Germany and Indonesia in relations to the growing concern about the nickel industry in Indonesia. Registration: If you are interested in joining this webinar, please register via the following link: https://bit.ly/HRIG.
Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Anatomi Kampanye Negatif
Oleh: Salvatore Simarmata, peneliti senior Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) “Kampanye negatif menjelang Pemilu 2024 cenderung menyasar aspek emosional pemilih. Sulit dibedakan dari kampanye hitam.” Serangan politik dari para pendukung bakal calon presiden, entah itu Anies Baswedan, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Subianto, kepada kandidat lain sudah marak dalam beberapa bulan terakhir, khususnya secara daring. Akun-akun resmi ataupun anonim secara rutin menyuarakan pesan-pesan negatif untuk menggerus elektabilitas kandidat lawan […] Baca selengkapnya opini Salvatore Simarmata dalam Koran Tempo, Kamis, 13 Juli 2023 terkait kampanye negatif Pemilu 2024. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483171/kampanye-negatif-jelang-pemilu-2024. #ArticlePublication #KampanyeNegatif #Pemilu2024
Kompromi Dinasti Politik
Oleh: Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR Atma Jaya “Jokowi mulai membentuk dinasti politik sendiri. Bagaimana mencegah dampak negatif dinasti politik?” Gejala dinasti politik telah lama terjadi di Indonesia. Yang mutakhir adalah berkembangnya dinasti Jokowi. Hal ini ditandai dengan rencana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota Depok (majalah Tempo, 3-9 Juli 2023). Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akan mengikuti jejak sang ayah; kakaknya, Gibran Rakabuming Raka; dan kakak iparnya, Bobby Nasution […] Baca selengkapnya opini Yoes C. Kenawas dalam Koran Tempo, Selasa, 11 Juli 2023 terkait dinasti politik Jokowi. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483130/dinasti-politik-jokowi. #Article Publication #DinastiPolitik #Pemilu2024
Addressing Rapid Changes in Urbanscapes: A Tale of Two Cities
By: Paulus Bagus Sugiyono & Neo Hui Yun Rebecca In Yogyakarta and Singapore, youth movements have sprouted to address the negative impacts of rapidly changing cityscapes. Urban dwellers often face rapid changes in their cityscapes. Several changes to urban spaces have been made for developmental purposes, spanning from the building of new infrastructure to the demolition of existing urban landscapes. This so-called “commodification of spaces”, with its extensive spread across most cities, has wreaked severe impacts on urban dwellers’ natural surroundings and lives. Given that the current generation is the main recipient of such effects, civil society, in particular urban youth, has taken the initiative to use creative methods to advocate and prevent further loss of their urban landscapes. Both Yogyakarta and Singapore have experienced ongoing changes in their urban landscape, and each is contextualised within their country’s own development progress. The tangible and intangible losses from these developmental changes have led to unique responses by urban youth […] Artikel selengkapnya dapat diakses di: https://fulcrum.sg/addressing-rapid-changes-in-urbanscapes-a-tale-of-two-cities/
Brownbag Discussion Series: Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang (Mei 2023)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengadakan Seri Diskusi Publik yang diadakan pada bulan Mei 2023. Tema besar yang diambil adalah “Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang”. Acara diskusi publik akan diadakan setiap minggunya dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, Purworejo, dan Banyuwangi. Untuk mendaftar acara ini, silakan klik bit.ly/komodifikasiruang. Narahubung: ipp@atmajaya.ac.id.
