Jokowi Dikritik, Prabowo Cari Aman
Di tengah protes yang ditujukan kepada Jokowi dan keluarganya, Prabowo telah berhasil menghindari kritik. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, condong bersisi kepada para pemrotes yang menjunjung demokrasi juga konstitusi di Indonesia pada demo yang berlangsung pada 26 Agustus 2024 lalu. Menurut para analis, hal ini dilakukan Prabowo guna mengambil hati dan dukungan publik yang akan menguntungkannya saat menjabat sebagai Presiden nanti. Dikarenakan skala protes yang berlangsung cukup besar, hal ini menjadi kekhawatiran bagi Prabowo yang akan memulai masa jabatannya. Prabowo tidak ingin memulai masa kepresidenan dengan perlawanan yang kuat terhadapnya, menurut Yoes C. Kenawas, analis politik dari IFAR Unika Atma Jaya. Sebagian besar kemenangan Prabowo adalah karena tacit support dari Jokowi. Dukungan bagi Prabowo melonjak saat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bergabung pada pencalonannya. Terlepas dari hal ini, para analis memperkirakan bahwa Prabowo pada akhirnya akan pergi dari bayangan Jokowi. Prabowo akan ingin mengejar janji-janji kampanyenya sendiri alih-alih melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Prabowo akan menghadapi tantangan dalam menjaga hubungannya dengan Gibran. Wakil Presiden terpilih kemungkinan besar akan memprioritaskan kepentingan politik keluarganya dan meneruskan warisan bapaknya. Jika hubungan ini tidak dijaga, hal ini dapat mempengaruhi kesempatan Prabowo dalam Pilpres 2029 nanti.
Dominasi Dinasti Politik di Indonesia
Situasi darurat demokrasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai berbagai level pemerintahan. Praktik ini mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR UAJ, mempresentasikan artikelnya yang berjudul Darurat Demokrasi: Menjamurnya Dinasti Politik di Indonesia sebagai respons lanjutan terhadap upaya DPR dan pemerintah yang ingin mengubah RUU Pilkada yang, jika diloloskan, memberikan karpet merah bagi Kaesang untuk mencalonkan diri dan kartel partai politik untuk memonopoli pencalonan dalam pilkada. Pada 25 Agustus 2024 lalu, Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR UAJ, berkesempatan berpresentasi pada forum Diskusi Akademik yang berjudul “Apakah Meritokrasi Bisa Bertahan di Tengah Dinasti Politik?” Forum ini diadakan oleh Chevening Alumni Association Indonesia yang bekerja sama dengan Nalar Institute.
Indonesian Election Candidates in Their Quest for Voters Support
Diambil dari artikel The Straits Times “Indonesia’s election candidates woo voters with road rage car whisperers, football fervour, money” oleh Arlina Arshad Menjelang masa kampanye pemilihan kepala daerah yang akan dimulai pada 25 September 2024 mendatang, para kandidat pilkada mulai mengasah pisau politik dan menguras kantong mereka. Salah satunya Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta, yang telah menjanjikan untuk menyediakan terapis dan ulama yang akan mampir untuk meredakan rasa frustrasi masyarakat selama menanti kemacetan, disebutnya sebagai Mobil Curhat. Gagasannya ini tidak mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat. Dr Yoes Kenawas, research fellow IFAR Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, menyampaikan bahwa meskipun kebijakan populis tampak menarik, kebijakan tersebut gagal mengatasi masalah mendasar, sehingga berpotensi menimbulkan hasil yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.
How Has Jokowi Changed Indonesia?
Sumber dari artikel Australian National University “2024 Indonesia Update: How Jokowi changed Indonesia.” Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia, untuk mencapai target kebijakan di berbagai sektor, Jokowi telah mendorong lembaga-lembaga negara hingga batas kemampuannya, mengungkap baik kelemahan maupun kekuatan aturan, peraturan, dan norma demokrasi Indonesia. Dapat diakui bahwa Jokowi telah mengalami evolusi yang luar biasa. Berawal sebagai orang sederhana dengan pengaruh yang kecil hingga sekarang menjadi seorang tokoh berpengaruh yang kuat. Namun, kritik menganggap bahwa Jokowi telah menyerang pendekatan koersif pemerintahnya terhadap lawan-lawan politik, dan pengejarannya terhadap visi ekonomi yang besar dengan mengorbankan kebebasan demokratis dan integritas kelembagaan. Untuk menjawab pertanyaan: Sejauh apa Jokowi telah mengubah Indonesia? para ahli dari Australia, Indonesia, dan seluruh dunia akan bergabung dalam The Indonesia Update Conference pada 13-14 September 2024. Diselenggarakan oleh The Australian National University’s Indonesia Project, dengan dukungan dari ANU Department of Political and Social Change, juga the Department of Foreign Affairs and Trade, konferensi ini akan membahas jejak yang ditinggalkan Jokowi terhadap ekonomi, kesejahteraan, politik, keamanan, lingkungan, dan hubungan internasional di Indonesia.
Thousands of Indonesians Attempt to Storm Parliament to Protest Changes to Election Law
Sumber dari hasil wawancara Yoes C. Kenawas dengan Associated Press, diambil dari artikel AP News “Ratification of Indonesian election law changes delayed as protesters try to storm parliament” oleh Dita Alangkara dan Edna Tarigan. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung DPR, Jakarta pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sebagai tanggapan atas usulan perubahan undang-undang pemilu yang dapat menguntungkan keluarga Presiden Joko Widodo. Perubahan tersebut meliputi penurunan persyaratan usia untuk gubernur daerah dan pelonggaran persyaratan pencalonan untuk partai politik. Protes tersebut dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan atas batasan usia. Putusan tersebut akan mencegah putra Widodo yang berusia 29 tahun untuk mencalonkan diri sebagai gubernur daerah. Pengadilan juga mempermudah partai politik untuk mencalonkan kandidat dengan memangkas persyaratan bahwa mereka memegang 20% kursi legislatif daerah. Parlemen meloloskan mosi darurat untuk mengubah usia minimum untuk menjabat sebagai gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan dan lebih memudahkan persyaratan pencalonan pada hari Rabu, dan berencana untuk meratifikasi pemungutan suara dalam sidang pleno pada hari Kamis. Pergerakan tersebut memicu kecaman luas di media sosial lokal dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi krisis konstitusional. Aktivis, mahasiswa, pekerja, dan sejumlah selebriti serta musisi Indonesia juga turut serta dalam aksi protes tersebut, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap demokrasi di Indonesia. Aksi protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Aksi unjuk rasa yang terjadi serentak di sejumlah kota besar itu merupakan bentuk kemarahan atas upaya DPR untuk “membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan lebih banyak calon untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah“, kata Yoes Kenawas, pengamat politik Universitas Katolik Atma Jaya. “Mereka juga menentang politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi,” ucap Kenawas.
The State of Indonesia’s Democracy: Between Competitive Authoritarianism and Dynastic Democracy
The State of Indonesian Democracy Workshop diselenggarakan atas kerja sama dengan Southeast Asia Program, Modern Indonesian Project, dan Cornell’s Einaudi Center for International Studies, dengan dukungan tambahan dari Department of Government dan Brooks School of Public Policy di Cornell University, Ithaca, US. Workshop ini mempertemukan para akademisi dari seluruh dunia yang memiliki spesialisasi di bidang politik kontemporer Indonesia untuk mendiskusikan kondisi demokrasi Indonesia, dengan penekanan khusus pada peristiwa dan dinamika yang terkait dengan pemilu 2024. Yoes C. Kenawas, research fellow Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, mempresentasikan artikelnya yang berjudul “The State of Indonesia’s Democracy: Between Competitive Authoritarianism and Dynastic Democracy.” Artikel ini berargumen bahwa setelah pemilu 2024, ada dua cara untuk menilai demokrasi di Indonesia. Pertama, Indonesia telah menunjukkan berbagai gejala otoritarianisme kompetitif yang mana daya saing demokrasi Indonesia terkikis akibat berbagai intervensi kekuasaan yang mengubah keseimbangan arena permainan. Lalu kedua, dengan berfokus pada aktor, Indonesia juga telah menunjukkan gejala demokrasi dinasti.
Systemic Change or Systemic Fail? Indonesia’s Youth Demand Action
Sumber dari artikel Fulcrum “The Battle for Indonesia’s Environmental Future: Youth Movements Against Systemic Challenges” ditulis oleh Aninda Dewayanti|Muhammad Fajar Terlepas dari meningkatnya protes yang dipimpin oleh kaum muda yang menentang proyek-proyek yang merusak lingkungan, pemerintah Indonesia terus memprioritaskan pembangunan ekonomi di atas perlindungan lingkungan, dan sering kali bekerja sama dengan pihak-pihak bisnis yang kuat. Di beberapa negara, gerakan para aktivis muda dalam mendorong pemerintah untuk mengurangi karbon emisi telah berhasil. Namun, di Indonesia, berbagai gerakan dan protes yang dipimipin oleh para aktivis muda berjalan lambat dan tidak stabil karena dominasi hubungan negara-oligarki. Tiga faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain; pertama, ikatan kuat antara negara Indonesia dan oligarki telah menciptakan hambatan sistematis terhadap aktivisme lingkungan. Kedua, alih-alih fokus pada masalah lingkungan secara besar, para aktivis muda lebih sering memperjuangkan masalah lingkungan di daerah mereka sendiri. Ketiga, para aktivis kesulitan membangun infrastruktur yang kuat dalam organisasi mereka. Struktur yang terbuka dan fleksibel dalam organisasi, menghambat kelompok-kelompok aktivis muda untuk menanamkan komitmen yang lebih mendalam terhadap tujuan mereka.
Tetap Optimis, Walaupun Masa Depan Ruwet
Sumber dari artikel Kompas “Risiko Dunia Semakin Meningkat, Generasi Muda Perlu Tetap Optimistis” oleh Mediana. Dalam jangka pendek, berbagai negara berisiko akan misinformasi dan disinformasi. Sementara, dalam jangka panjang, risiko menyangkut terkait dampak perubahan iklim. Indonesia yang mengharapkan Indonesia Emas, belum memenuhi kriteria pendapatan per kapita negara maju. Selain itu, laju pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Sektor teknologi pun masih memerlukan tinjauan. Apakah masih ada peluang untuk Indonesia? Generasi muda ke depannya harus mempertahankan sikap optimis dalam menanggapi realitas bertambahnya risiko dunia. Generasi muda memiliki keuntungan akan pemahaman yang lebih mendalam dan luas tentang teknologi digital serta prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan dibandingkan generasi sebelumnya. Maka, generasi muda mestinya punya cara yang bagus untuk menghadapi masalah dunia yang semakin rumit. Selain pengetahuan teknologi digital dan lingkungan berkelanjutan yang lebih luas, generasi muda juga dinilai kreatif dan cerdas. Sifat unggul generasi muda ini perlu didampingi dengan pendidikan karakter, kemampuan menyaring informasi, dan kepedulian sosial yang menyeimbangi.
Paradoks Judi Daring
Sumber dari analisis ekonomi oleh A Prasetyantoko, “Paradoks Judi Daring” Perputaran uang judi daring diperkirakan dapat mencapai hingga Rp 900 triliun. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah turunnya pendapatan masyarakat seiring perlambatan ekonomi. Kelompok usia yang aktif terpapar judi daring juga mengenaskan. Rendahnya usia anak yang aktif berjudi daring merupakan manifestasi dari kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan prasyarat mutlak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan dan peningkatan akumulasi aset masyarakat. Namun, mekanisme transmisi dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke pertumbuhan ekonomi belum berjalan optimal. Pertama, seluruh rekening bank dan metode pembayaran yang digunakan untuk judi daring harus segera ditutup. Kedua, fokus pada peningkatan literasi melalui pendidikan hingga organisasi keagamaan agar menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Ketiga, harus dicari cara mengatasi ekonomi yang lesu. Akibat ekspor dan investasi menurun, pengeluaran belanja menurun. Tingginya PHK pun menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.
Dinasti & Oligarki Politik
Sumber dari Kompas Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi Berawal dari pengutak-atikan formasi pasangan capres dan cawapres, Jokowi yang mencari penerus yang berkomitmen melanjutkan programnya, memantapkan pilihannya pada Prabowo dan Gibran. Berbagai upaya dilakukannya guna “mengesahkan” pasangan Prabowo & Gibran. Seperti sidang MK yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang berhasil menghapus batasan usia minimal 40 tahun untuk pencalonan dalam Pemilihan Umum. Instrumen negara turut dimanfaatkan oleh Jokowi demi mencapai kemenangan. Bantuan sosial dari Presiden diberikan untuk membantu kemenangan Prabowo & Gibran, yang kemudian dibantah oleh Jokowi, “Sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraannya.” ucapnya. “Dinasti politik Jokowi merusak aspek kompetisi dalam demokrasi” ucap Yoes C. Kenawas, research fellow Institute for Advanced Research Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
