Pemanfaatan Data untuk Merumuskan Kebijakan Publik di Bidang Kesehatan
7/10/2019 Jakarta – 18 September 2019. Atma Jaya Institute of Public Policy menyelenggarakan Brownbag Discussion: Special Edition, membahas mengenai penggunaan data dalam penyusunan kebijakan khususnya di bidang kesehatan. Diskusi tersebut dipandu oleh Yunisa Astiarani dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Unika Atma Jaya, dan menghadirkan tiga pembicara yaitu: Ketiga pembicara sepakat bahwa data sangat penting dalam perumusan kebijakan. Ibu Nafsiah Mboi banyak memaparkan berbagai contoh data kesehatan di Indonesia, “Ada peningkatan angka harapan hidup secara nasional di Indonesia, meskipun masih di bawah angka global. Tetapi ketimpangan antar daerah jelas terjadi. Kemudian salah satu data menarik yang menjadi dasar kebijakan, dari tahun 2013 ke 2018, ada peningkatan perokok anak-anak dari 7% menjadi 9%, sedangkan perokok perempuan meningkat tiga kali lipat.” Beliau kemudian melempar, “Dengan data ini, jika Anda sebagai pemangku kebijakan, apa yang akan Anda lakukan? Kebijakan apa yang akan Anda buat?” Ibu Nafsiah kemudian melanjutkan, “Data tidak boleh hanya untuk policy, tetapi juga dipakai dalam proses dari policy to action. Penting sekali action itu kemudian dievaluasi, dimonitor, dan penelitian. Hasilnya kemudian berupa data yang dapat dianalisis untuk dibuat policy lagi, menjadi lingkaran yang terus berjalan.” Pernyataan tersebut sejalan dengan paparan Raj, “Hanya data sendiri tidak akan banyak gunannya. Dalam beberapa kesempatan, kita tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Di sinilah kita menggunakan ekspertise klinis masing-masing. Kedokteran berbasis bukti zaman sekarang tidak melulu berdasar pada bukti, tetapi dari tiga poin yang saling berkaitan satu sama lain yaitu bukti, ekspertise klinis, dan preferensi pasien.” Direktur Atma Jaya Institute of Public Policy, Edbert Gani setuju dengan pendapat para pembicara, “Pemanfaatan data dalam kebijakan kesehatan sangat penting. Untuk itu tata kelola data yang baik adalah awal yang harus dilakukan.” Meskipun demikian, Beliau juga tidak memungkiri bahwa ada faktor-faktor lain yang memengaruhi perumusan kebijakan: “Memang dalam membaca data kesehatan juga akan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ekonomi dan sosial. Tapi pertimbangan tersebut memerlukan data yang kongkret agar fokus keberpihakan bisa dilakukan.” Selain membicarakan mengenai data, isi dari kebijakan itu sendiri juga penting, “Tetapi dalam merumuskan kebijakan, kita juga harus ingat, kesehatan tidak hanya terdiri dari masalah kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan produktivitas,” ujar Ibu Nafsiah Mboi.
Energi Alternatif Jangan Diabaikan
Penulis: Muhammad Nusyamsyi Editor: Fuji Pratiwi JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) prihatin terhadap kondisi udara ibu kota negara. Karena itu, APCNGI menyarankan agar penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan tidak diabaikan. Berdasarkan aplikasi air visual dengan air quality Index atau indeks kualitas udara, wilayah DKI Jakarta pada beberapa minggu terakhir berada di level rata-rata di atas 150 yang mana masuk dalam kategori tidak sehat, bahkan sempat menduduki peringkat nomor satu kota terpolusi dunia. Ketua umum APCNGI Robbi R Sukardi mengatakan, sudah hampir satu decade APCNGI mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mengupayakan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. BBG dinilai merupakan bahan bakar ramah lingkungan. “Namun, belakangan ini, BBG seakan mulai diabaikan.” ujar Robbi saat media briefing yang digelar APCNGI bersarna Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya saat menyoroti permasalahan polusi udara di DKI Jakarta di Unika Atma Jaya, Jakarta, Senin (5/8). Robbi mencontohkan, bus Transjakarta (TJ) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel solar yang diklaim telah memenuhi standar Euro4. Namun, kenyataannya TJ tidak menggunakan BBM diesel solar nonsnhsidi, seperti Pertamina Dex High Quality yang memiliki batas ambang sulfur di 50 ppm atau setara yang dapat memenuhi standar Euro-4 tersebut. “Salah satu penvumbang polusi udara terbesar adalah gas buang kendaraan bermesin diesel yang masih mengacu ke standar Euro-2 di Indonesia,” kata Robbi. Oleh karena itu, kata Robbi, BBG perlu tetap dijadikan salah satu langkah yang cepat dalam mengurangi polusi udara untuk saat ini. Hal ini sembari mempersiapkan energi alternatif rang lain, seperti kendaraan listrik, bahkan kendaraan berbahan bakar hidrogen yang masih membutuhkan waktu lagi. “BBG dan energi alternatif lainnya seharusnya berjalan beriringan,” ujar Robbi. Sekretaris Jenderal APCNGI Edhit A Hidayat mengatakan, saat ini di wilayah DKI Jakarta terdapat 23 lokasi pengisian BBG yang beroperasi, tujuh stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dalam perbaikan dan/atau belum dioperasikan, dan delapan SPBG yang masih dalam tahap perencanaan. “Meskipun jumlah infrastruktur pengisian BBG baik yang dibangun BUMN dan swasta telah tersedia, dari informasi yang APCNGI peroleh, utilisasi atau volume penjualan ke kendaraan berada di level rata-rata di bawah 30 persen secara keseluruhan,” ujar Edhit. Selain utilisasi yang masih rendah, kata Edhit, pemerintah pusat perlu segera menyelesaikan masalah ketetapan keekonomian dari usaha SPBG yang wajar. Hal itu guna mendorong lebih banyak peran swasta dalam menyedialcan infrastruktur SPBG. Kendaraan pengguna BBG yang merupakan salah satu solusi tersebut selayaknya dipertahankan dan dilaksanakan secara simultan. “Sambil juga pengembangan alternatif energi ramah lingkungan lainnya. bukan malah diabaikan. bahkan untuk dilupakan,” kata Edhit. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Java Irenius Dwinanto Bimo mengatakan, peran pemerintah tidak hanya sebatas keluarnya regulasi. Menurut Bimo, saat ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah. tapi tidak efektif berjalan. AJIPP berpendapat, semua pengembangan kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar ramah lingkungan sangat baik bagi masyarakat. Karena itu, harus didukung segenap pelaku industri otomotif, masyarakat, dan pemerintah. “Tetap perlu pemikiran logis agar pencapaian tujuan supaya polusi udara dapat ditangani secara cepat, optimal, dan efektif.” kata Bimo. Artikel ini diterbitkan di koran Republika edisi Selasa, 6 Agustus 2019
Partisipasi Masyarakat Tinggi Mengawal Suara
3/6/2019 Jakarta, 29 Mei 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan brownbag discussion membahas mengenai penerapan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. “Saat ini media banyak membahas mengenai dinamika politik pemilu, jarang yang membahas mengenai teknologi dalam pemilu. Padahal saat ini kita sedang mengalami revolusi industri 4.0, sehingga topik ini sangat penting untuk didiskusikan,” papar Edbert Gani Suryahudaya, direktur AJIPP. Diskusi tersebut mengundang Elina Ciptadi, salah satu co-founder dari kawalpemilu.org, dan Surya Tjandra, seorang dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan juga politisi PSI. Kawalpemilu.org merupakan situs pengawasan penghitungan pemilu yang dikelola oleh masyarakat awam dan mengandalkan data berupa foto lembar C1 yang diambil oleh relawan. “Yang unik dari Indonesia adalah proses hitung suara pemilu di awal. Ketika suara pemilu sedang dihitung di masing-masing TPS, disaksikan oleh masyarakat dan ditentukan sah atau tidak juga bersama-sama. Ini menarik, menjadikan penghitungan suara pemilu milik bersama,” papar Elina Ciptadi. “Saat ini kita menunggu sebulan untuk mengetahui hasil pemilu. Bayangkan jika proses penghitungan setelah TPS, pelaporan, tabulasi, dan rekapitulasi dilakukan secara otomatis dengan komputer. Berapa banyak sumber daya yang bisa kita hemat?” tantang Elina. Surya Tjandra kemudian memberikan suntikan diskusi menarik bahwa belum adanya dasar hukum yang kuat untuk penghitungan suara pemilu menggunakan teknologi. Adanya kawalpemilu menunjukkan bahwa masyarakat awam pun bisa mengawasi jalannya pemilu dengan memanfaatkan teknologi. Antusiasme masyarakat juga tinggi untuk ikut berpartisipasi. Dalam pemilu 2019, terdapat lebih dari 40.000 relawan, 750 moderator, dan 1,3 juta web visitor kawalpemilu. “Antusiasmenya tinggi, tapi tingkat literasi data di Indonesia masih rendah. Dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang masih menanyakan kesimpulan hasil pemilu, padahal semua data sudah dipublikasikan di situs KPU dan kawalpemilu.” Literasi data menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan tanggung jawab bersama. Surya kemudian menggarisbawahi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengawan pemilu, “Proses digitalisasi sangat baik. Ya artinya iya, tidak ya tidak. Tidak ada daerah abu-abu. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu, ada pengaruh sentimen dalam pemilu yang tidak bisa ditangkap oleh teknologi. Sejak 2014, politik identitas lahir di Indonesia dan sangat mempengaruhi proses pemilu kita. Bagaimana cara mengawasi dan mengantisipasinya?” Untuk pemilu berikutnya, Elina menyatakan tidak ada rencana untuk memformalisasi kawalpemilu. “Personil kami memiliki pekerjaan lain selain dari kawalpemilu. Akan menjadi sulit pengelolaannya jika kawalpemilu dijadikan organisasi resmi. Selain itu, karena personil kami sukarela, semua kegiatan dilakukan dengan hati senang,” papar Elina. Untuk pemilu selanjutnya, Surya juga menyarankan diadakannya pengawasan proses pemilu lain selain penghitungan. Pengawasan pemilu memang belum sempurna. Terlepas dari berbagai perhatian tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kawalpemilu merupakan angin segar dalam pemanfaatan teknologi dalam pemilu Indonesia. Situs ini juga membuktikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia. Diskusi ini dapat diakses via: https://www.youtube.com/watch?v=Am4pd3tl-cs
Ringkasan Eksekutif Kajian Kesiapan Kaum Muda dan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) telah mengadakan survei mengenai pandangan kaum muda khususnya milenial perkotaan mengenai bonus demografi. Menindaklanjuti survei tersebut, AJIPP menyelenggarakan brownbag discussion dengan mengundang empat politisi milenial dengan tema “Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi”. Hasil kajian mengenai kesiapan kaum muda dan pemerintah menghadapi bonus demografi terangkum dalam sebuah ringkasan eksekutif yang dapat diunduh di sini: http://wwwprev.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-executivesummary.pdf
Kuliah Umum Jeffrey Winters: Kondisi Terkini Demokrasi Indonesia
Jakarta, 11 April 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan kuliah akademik umum bertema “An Update on Indonesian Democracy”, dengan mengundang Jeffrey Winters. Adapun moderator untuk sesi tersebut adalah Yoes C. Kenawas, visiting research fellow di AJIPP, yang sedang mengambil gelar Ph.D di Northwestern University. Sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Bangsa ini. Pemilihan umum kali ini adalah keempat kalinya Indonesia secara langsung memilih presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini merupakan loncatan besar dalam demokrasi Indonesia. Lima belas tahun berselang dari pemilu pertama, bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia? Dengan maksud menjawab pertanyaan tersebut, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan kuliah akademik umum dengan mengundang Jeffrey Winters sebagai narasumber. Jeffrey Winters adalah Chair of the Department of Political Science dari Northwestern University. Winters mendalami bidang oligarki, demokrasi, dan ketidaksetaraan. Beliau terutama tertarik dengan kondisi politik di Indonesia dan Amerika Serikat. Kuliah akademik umum tersebut diadakan secara terbuka, dua minggu menjelang pemilu 2019. Dalam kuliah tersebut Winters memaparkan pandangannya mengenai kondisi oligarki dan demokrasi di Indonesia.
Brownbag Discussion IPP Unika Atma Jaya: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Adalah Fokus Bersama
Bonus demografi yang sekarang kita nikmati bisa menjadi keuntungan bagi ekonomi namun dapat pula menjadi beban ekonomi. Karena itu diperlukan program yang jelas untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia terutama generasi muda. Jakarta, 22 Maret 2019 — Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) baru-baru ini menyelenggarakan diskusi yang melibatkan empat caleg dari generasi milenial. Keempatnya berasal dari empat partai politik yang berbeda. Mereka diantaranya Faldo Maldini, politisi PAN, Dedek Prayudi, politisi PSI, Khobbab Heryawan, politisi PKS, dan Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain mereka, panel diskusi yang lain adalah Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, dan Edbert Gani Suryahudaya, Direktur Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP). Adapun moderator diskusi ini ialah Indro Adinugroho, dosen Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya. “Bonus demografi sudah mulai dari 2015 di Indonesia (menurut BPS). Puncaknya ada di tahun 2035. Hal ini bisa menjadi window of demographic disaster (meroketnya angka kriminal), atau menjadi window of opportunity (ketika mau investasi yang banyak pada sumber daya manusia). Hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Yang behasil contohnya RRC dan Korea. Kuncinya adalah pemberdayaan perempuan, pemberdataan pemuda, dan penghapusan pekerja anak,” papar Dedek ‘Uki’ Prayudi, politisi PSI. Dari diskusi tersebut tersimpulkan bahwa fokus dalam menunjang kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi milenial maupun generasi Z yang akan menjadi subjek pembangunan di era bonus demografi adalah tanggungjawab seluruh pihak. Adapun dari survei AJIPP terhadap kaum muda perkotaan, sebesar 63% menjawab yakin dapat bersaing secara global. Keyakinan tersebut perlu disambut dengan program-program yang bisa menyasar langsung pada minat dan bakat dari kaum muda. “Jadi negara industri. Basis knowledge. Bikin wadah. Berikan insentif untuk perusahaan yang memakai sumber daya dari rumah siap kerja,” papar Faldo Maldini, politisi PAN. “Pemerintah, sistem, sekarang hanya untuk menghindari disaster,” papar Khobbab Heryawan, politisi PKS. Selain fokus pada generasi muda di perkotaan, diskusi ini juga turut menyuarakan kepentingan membangun sumber daya manusia di daerah pedesaan. “Industri, yang daritadi kita bicarakan sudah masuk di RPJMN. Daritadi fokus kita ke kota, bagaimana dengan yang rural? Seperti misalnya dana desa, ini sudah bagus sekali. Selain itu tidak perlu juga saya rasa yang muda punya gagasan baru. Sekarang kebijakan yang bagusjuga sudah ada, kalo dilanjutin bisa maksimum. Yang penting kolaborasi muda dan tua.” Papar Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain itu, berkaitan dengan bonus demografi, berbagai program yang sedan atau akan dilaksanakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa soal fundamental ekonomi. “Banyak tantangan yang perlu dihadapi agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana cara menarik sektor informal jadi formal? Hubungannya agar jaminan sosial bisa lebih mengakomodir tenaga kerja. Lalu keperluan riset dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, apa insentif yang akan diberikan ke perusahaan yang melakukan itu? Hal-hal ini yang perlu kita minta programnya ke partai politik dan calon penguasa,” papar Edbert Gani Suryahudaya, Direktur AJIPP. “Kalo mau merangkul milenial, kasih dong regulasi yang mendukung milenial,” ujar Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya. Acara dapat diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=plgXX938wE4
Transformasi Organisasi pada Era Milenial
Refleksi Karya “Transformasi Organisasi pada Era Milenial” diselenggarakan di Auditorium Gedung Yustinus lantai 15, Kampus 1 Semanggi Unika Atma Jaya. Kegiatan yang bertepatan dengan Dies Natalis Unika Atma Jaya ke-58 ini menghadirkan Ignasius Jonan (Menteri ESDM dan Dewan Penyantun Atma Jaya) sebagai keynote speaker, Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Agung Jakarta), dan Dr. Agustinus Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya) selaku moderator. Peserta dari acara ini adalah civitas academica Unika Atma Jaya mulai dari dosen, karyawan, beberapa perwakilan organisasi mahasiswa, dan tamu undangan guru dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jakarta. Dalam kegiatan ini, para hadirin dapat belajar bagaimana struktur organisasi (termasuk di universitas) telah berubah pada zaman milenial ini, dan bagaimana mahasiswa dan tenaga pengajar dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan mempelajari bagaimana mengubah gagasan-gagasan menjadi tindakan-tindakan nyata di dalam kerangka organisasi untuk memajukan diri mereka sendiri dan juga apa yang mereka ingin perjuangkan. “Yang paling penting dalam keorganisasian adalah apa yang kita dapat, kita miliki, kita pelajari, dan itu bisa diubah menjadi aksi yang jelas.” – Ignasius Jonan, Menteri ESDM Indonesia
Survei Atma Jaya Sebut Politisasi Agama Perburuk Demokrasi
TEMPO.CO, Jakarta – Survei Atma Jaya Institute of Public Policy memaparkan sebanyak 60 persen kaum muda perkotaan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya menganggap kualitas demokrasi di Indonesia buruk. Temuan mereka menyebut milenial merasa politisasi agama menjadi alasan utama buruknya kualitas demokrasi. “Politisasi isu agama menjadi alasan nomor satu, dengan 45 persen, disusul hoax 22 persen, korupsi 17 persen, dan radikalisme 11 persen,” kata Ketua IPP, Edbert Gani, di kampus Atma Jaya, Semanggi, Kamis 28 Februari 2019. Menurut data yang dipaparkan IPP, kaum muda perkotaan juga tidak percaya terhadap partai politik dan politisi. Dari 1.388 responden, 767 tidak percaya terhadap partai politik, dan 217 sangat tidak percaya terhadap parpol. Sebanyak 728 responden tidak percaya terhadap politisi dan 201 orang mengatakan sangat tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada politisi, kata salah seorang peneliti IPP, Indro Adinugroho, salah satunya terjadi karena politisi kerap berpindah-pindah haluan. “Distorsi kognitif yang diciptakan oleh politisi dengan berpindah-pindah haluan, berpotensi mencederai kepercayaan kaum muda terhadap politisi,” ujar dia. Meski menyatakan tidak puas, hasil survei IPP mengatakan responden mengaku demokrasi baik diterapkan di Indonesia. Alasannya, 32 persen responden mengatakan dengan demokrasi dapat memperoleh keterbukaan informasi, 28 persen menyebut dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan 26 persen beralasan memiliki kebebasan berpendapat. Adapun sebanyak 72 persen responden mengaku akan tetap berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini. Sebanyak 50 persen menjawab yang menarik dari politik adalah soal kebijakan publik, dan 27 persen menyebut debat terbuka. Survei ini diselenggarakan selama tiga bulan sejak November 2018 – Januari 2019, melalui platform daring, dengan fokus di tiga kota yakni Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dengan 1.388 responden, yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive sampling (non-random). Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi
Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global
Revolusi teknologi yang berkembang pesat di dunia memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perguruan tinggi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial pada era globalisasi. Selain dari aspek keilmuan, karakter mahasiswa juga harus dibentuk agar siap dalam menghadapi tantangan global. Maka dari itu, diperlukan karakter yang inovatif dan peduli lingkungan dengan orientasi global sembari memasukan unsur-unsur kearifan lokal. Unika Atma Jaya bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dalam mengadakan seminar pendidikan bertajuk “Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global.” Diskusi pendidikan dan pembelajaran ini dibawakan oleh Prof. H. Mohamad Nasir, Ph. D., Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia (Menristekdikti RI). Acara ini juga menghadirkan Meidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama Kantor Berita Antara, Even Elex Chandra selaku Head of Public Policy and Government Relation Bukalapak.com, serta Elizabeth Rukmini, Ph. D selaku Wakil Rektor IV Unika Atma Jaya Jakarta. Acara ini dimoderatori oleh George Martin Sirait, Ph. D, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) Unika Atma Jaya Jakarta.
Mendorong Kebijakan Fiskal yang Sehat, Adil, dan Mandiri oleh Menteri Keuangan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi ekonomi melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan tersebut akan membantu pemerintah untuk memperoleh pendapatan secara maksimal. Selain itu, melalui kebijakan semacam ini, pendapatan tersebut dapat diarahkan agar terserap maksimal pada program pemerintah dengan tujuan mendongkrak perekonomian nasional dan menjaga keseimbangan ekonomi. Untuk itu, peranan masyarakat sangat penting dalam mengawal kebijakan fiskal mulai dari persiapan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, peninjauan, hingga proses audit. Peningkatan angka partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu memastikan agar anggaran negara bisa tepat sasaran. Untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri, Unika Atma Jaya mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Indonesia berhasil melejitkan pendapatan pajak negara dan menekan inflasi. Pemerintah juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10%.
