Ringkasan Eksekutif Kajian Kesiapan Kaum Muda dan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) telah mengadakan survei mengenai pandangan kaum muda khususnya milenial perkotaan mengenai bonus demografi. Menindaklanjuti survei tersebut, AJIPP menyelenggarakan brownbag discussion dengan mengundang empat politisi milenial dengan tema “Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi”. Hasil kajian mengenai kesiapan kaum muda dan pemerintah menghadapi bonus demografi terangkum dalam sebuah ringkasan eksekutif yang dapat diunduh di sini: http://wwwprev.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-executivesummary.pdf
Kuliah Umum Jeffrey Winters: Kondisi Terkini Demokrasi Indonesia
Jakarta, 11 April 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan kuliah akademik umum bertema “An Update on Indonesian Democracy”, dengan mengundang Jeffrey Winters. Adapun moderator untuk sesi tersebut adalah Yoes C. Kenawas, visiting research fellow di AJIPP, yang sedang mengambil gelar Ph.D di Northwestern University. Sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Bangsa ini. Pemilihan umum kali ini adalah keempat kalinya Indonesia secara langsung memilih presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini merupakan loncatan besar dalam demokrasi Indonesia. Lima belas tahun berselang dari pemilu pertama, bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia? Dengan maksud menjawab pertanyaan tersebut, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan kuliah akademik umum dengan mengundang Jeffrey Winters sebagai narasumber. Jeffrey Winters adalah Chair of the Department of Political Science dari Northwestern University. Winters mendalami bidang oligarki, demokrasi, dan ketidaksetaraan. Beliau terutama tertarik dengan kondisi politik di Indonesia dan Amerika Serikat. Kuliah akademik umum tersebut diadakan secara terbuka, dua minggu menjelang pemilu 2019. Dalam kuliah tersebut Winters memaparkan pandangannya mengenai kondisi oligarki dan demokrasi di Indonesia.
Brownbag Discussion IPP Unika Atma Jaya: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Adalah Fokus Bersama
Bonus demografi yang sekarang kita nikmati bisa menjadi keuntungan bagi ekonomi namun dapat pula menjadi beban ekonomi. Karena itu diperlukan program yang jelas untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia terutama generasi muda. Jakarta, 22 Maret 2019 — Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) baru-baru ini menyelenggarakan diskusi yang melibatkan empat caleg dari generasi milenial. Keempatnya berasal dari empat partai politik yang berbeda. Mereka diantaranya Faldo Maldini, politisi PAN, Dedek Prayudi, politisi PSI, Khobbab Heryawan, politisi PKS, dan Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain mereka, panel diskusi yang lain adalah Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, dan Edbert Gani Suryahudaya, Direktur Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP). Adapun moderator diskusi ini ialah Indro Adinugroho, dosen Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya. “Bonus demografi sudah mulai dari 2015 di Indonesia (menurut BPS). Puncaknya ada di tahun 2035. Hal ini bisa menjadi window of demographic disaster (meroketnya angka kriminal), atau menjadi window of opportunity (ketika mau investasi yang banyak pada sumber daya manusia). Hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Yang behasil contohnya RRC dan Korea. Kuncinya adalah pemberdayaan perempuan, pemberdataan pemuda, dan penghapusan pekerja anak,” papar Dedek ‘Uki’ Prayudi, politisi PSI. Dari diskusi tersebut tersimpulkan bahwa fokus dalam menunjang kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi milenial maupun generasi Z yang akan menjadi subjek pembangunan di era bonus demografi adalah tanggungjawab seluruh pihak. Adapun dari survei AJIPP terhadap kaum muda perkotaan, sebesar 63% menjawab yakin dapat bersaing secara global. Keyakinan tersebut perlu disambut dengan program-program yang bisa menyasar langsung pada minat dan bakat dari kaum muda. “Jadi negara industri. Basis knowledge. Bikin wadah. Berikan insentif untuk perusahaan yang memakai sumber daya dari rumah siap kerja,” papar Faldo Maldini, politisi PAN. “Pemerintah, sistem, sekarang hanya untuk menghindari disaster,” papar Khobbab Heryawan, politisi PKS. Selain fokus pada generasi muda di perkotaan, diskusi ini juga turut menyuarakan kepentingan membangun sumber daya manusia di daerah pedesaan. “Industri, yang daritadi kita bicarakan sudah masuk di RPJMN. Daritadi fokus kita ke kota, bagaimana dengan yang rural? Seperti misalnya dana desa, ini sudah bagus sekali. Selain itu tidak perlu juga saya rasa yang muda punya gagasan baru. Sekarang kebijakan yang bagusjuga sudah ada, kalo dilanjutin bisa maksimum. Yang penting kolaborasi muda dan tua.” Papar Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain itu, berkaitan dengan bonus demografi, berbagai program yang sedan atau akan dilaksanakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa soal fundamental ekonomi. “Banyak tantangan yang perlu dihadapi agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana cara menarik sektor informal jadi formal? Hubungannya agar jaminan sosial bisa lebih mengakomodir tenaga kerja. Lalu keperluan riset dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, apa insentif yang akan diberikan ke perusahaan yang melakukan itu? Hal-hal ini yang perlu kita minta programnya ke partai politik dan calon penguasa,” papar Edbert Gani Suryahudaya, Direktur AJIPP. “Kalo mau merangkul milenial, kasih dong regulasi yang mendukung milenial,” ujar Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya. Acara dapat diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=plgXX938wE4
Transformasi Organisasi pada Era Milenial
Refleksi Karya “Transformasi Organisasi pada Era Milenial” diselenggarakan di Auditorium Gedung Yustinus lantai 15, Kampus 1 Semanggi Unika Atma Jaya. Kegiatan yang bertepatan dengan Dies Natalis Unika Atma Jaya ke-58 ini menghadirkan Ignasius Jonan (Menteri ESDM dan Dewan Penyantun Atma Jaya) sebagai keynote speaker, Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Agung Jakarta), dan Dr. Agustinus Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya) selaku moderator. Peserta dari acara ini adalah civitas academica Unika Atma Jaya mulai dari dosen, karyawan, beberapa perwakilan organisasi mahasiswa, dan tamu undangan guru dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jakarta. Dalam kegiatan ini, para hadirin dapat belajar bagaimana struktur organisasi (termasuk di universitas) telah berubah pada zaman milenial ini, dan bagaimana mahasiswa dan tenaga pengajar dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan mempelajari bagaimana mengubah gagasan-gagasan menjadi tindakan-tindakan nyata di dalam kerangka organisasi untuk memajukan diri mereka sendiri dan juga apa yang mereka ingin perjuangkan. “Yang paling penting dalam keorganisasian adalah apa yang kita dapat, kita miliki, kita pelajari, dan itu bisa diubah menjadi aksi yang jelas.” – Ignasius Jonan, Menteri ESDM Indonesia
Survei Atma Jaya Sebut Politisasi Agama Perburuk Demokrasi
TEMPO.CO, Jakarta – Survei Atma Jaya Institute of Public Policy memaparkan sebanyak 60 persen kaum muda perkotaan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya menganggap kualitas demokrasi di Indonesia buruk. Temuan mereka menyebut milenial merasa politisasi agama menjadi alasan utama buruknya kualitas demokrasi. “Politisasi isu agama menjadi alasan nomor satu, dengan 45 persen, disusul hoax 22 persen, korupsi 17 persen, dan radikalisme 11 persen,” kata Ketua IPP, Edbert Gani, di kampus Atma Jaya, Semanggi, Kamis 28 Februari 2019. Menurut data yang dipaparkan IPP, kaum muda perkotaan juga tidak percaya terhadap partai politik dan politisi. Dari 1.388 responden, 767 tidak percaya terhadap partai politik, dan 217 sangat tidak percaya terhadap parpol. Sebanyak 728 responden tidak percaya terhadap politisi dan 201 orang mengatakan sangat tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada politisi, kata salah seorang peneliti IPP, Indro Adinugroho, salah satunya terjadi karena politisi kerap berpindah-pindah haluan. “Distorsi kognitif yang diciptakan oleh politisi dengan berpindah-pindah haluan, berpotensi mencederai kepercayaan kaum muda terhadap politisi,” ujar dia. Meski menyatakan tidak puas, hasil survei IPP mengatakan responden mengaku demokrasi baik diterapkan di Indonesia. Alasannya, 32 persen responden mengatakan dengan demokrasi dapat memperoleh keterbukaan informasi, 28 persen menyebut dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan 26 persen beralasan memiliki kebebasan berpendapat. Adapun sebanyak 72 persen responden mengaku akan tetap berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini. Sebanyak 50 persen menjawab yang menarik dari politik adalah soal kebijakan publik, dan 27 persen menyebut debat terbuka. Survei ini diselenggarakan selama tiga bulan sejak November 2018 – Januari 2019, melalui platform daring, dengan fokus di tiga kota yakni Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dengan 1.388 responden, yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive sampling (non-random). Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi
Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global
Revolusi teknologi yang berkembang pesat di dunia memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perguruan tinggi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial pada era globalisasi. Selain dari aspek keilmuan, karakter mahasiswa juga harus dibentuk agar siap dalam menghadapi tantangan global. Maka dari itu, diperlukan karakter yang inovatif dan peduli lingkungan dengan orientasi global sembari memasukan unsur-unsur kearifan lokal. Unika Atma Jaya bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dalam mengadakan seminar pendidikan bertajuk “Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global.” Diskusi pendidikan dan pembelajaran ini dibawakan oleh Prof. H. Mohamad Nasir, Ph. D., Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia (Menristekdikti RI). Acara ini juga menghadirkan Meidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama Kantor Berita Antara, Even Elex Chandra selaku Head of Public Policy and Government Relation Bukalapak.com, serta Elizabeth Rukmini, Ph. D selaku Wakil Rektor IV Unika Atma Jaya Jakarta. Acara ini dimoderatori oleh George Martin Sirait, Ph. D, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) Unika Atma Jaya Jakarta.
Mendorong Kebijakan Fiskal yang Sehat, Adil, dan Mandiri oleh Menteri Keuangan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi ekonomi melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan tersebut akan membantu pemerintah untuk memperoleh pendapatan secara maksimal. Selain itu, melalui kebijakan semacam ini, pendapatan tersebut dapat diarahkan agar terserap maksimal pada program pemerintah dengan tujuan mendongkrak perekonomian nasional dan menjaga keseimbangan ekonomi. Untuk itu, peranan masyarakat sangat penting dalam mengawal kebijakan fiskal mulai dari persiapan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, peninjauan, hingga proses audit. Peningkatan angka partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu memastikan agar anggaran negara bisa tepat sasaran. Untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri, Unika Atma Jaya mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Indonesia berhasil melejitkan pendapatan pajak negara dan menekan inflasi. Pemerintah juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10%.
Ekonomi Pasar Sosial Jerman pada Zaman Globalisasi
Jerman sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia menerapkan sistem ekonomi pasar sosial yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dan kebijakan sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan persaingan yang sehat dalam pasar. Hal ini tentunya mengilhami Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkan ekonomi pasar sosial di Indonesia. Maka dari itu, Unika Atma Jaya mengundang Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier, untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswi dengan topik “Ekonomi Pasar Sosial Jerman pada Zaman Globalisasi”. Unika Atma Jaya adalah satu-satunya universitas di Jakarta yang dikunjungi oleh beliau dalam agendanya untuk menghadiri Konferensi Asia Pasifik Bisnis Jerman ke-16. “Kita semua pasti tahu bahwa Jerman adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar bukan hanya di Eropa tapi juga di dunia, pertama karena peran teknologi yang mendukung produktivitas industri dan stabilitas ekonomi. Kedua karena peran masyarakat, sehingga kita bisa melihat keseimbangan antara industrialisasi, adopsi teknologi tinggi, dan pembangunan sosial,” tutur Rektor Unika Atma Jaya Dr. A. Prasetyantoko dalam sambutannya. “Bagi Atma Jaya, kesempatan ini merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat belajar langsung dari pengalaman Jerman yang telah berhasil melakukan perubahan secara teknologi, sosial, dan globalisasi,” paparnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier menegaskan akademisi adalah harapan bagi Indonesia, yang mengubah dunia, mengubah struktur baru dalam masyarakat, mereformasinya menjadi lebih modern, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjamin perdamaian dan pembangunan keberlanjutan untuk masa depan bagi jutaan manusia. Kerjasama antara Pemeirintah Jerman dan Indonesia merupakan kesempatan untuk bersama-sama menjawab tantangan ke depan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan harapan pemerataan standar kehidupan yang layak. “All of you, you are the hope of the century, you will be the people who will transform the world, you will be the people who will change the direction, creating economic growth, creating jobs, creating peace and sustainability” – German Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Peter Altmaier
Indonesia 4.0: Teknologi dan Kepedulian Sosial
Kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi meski sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan teknologi digital dan infrastruktur. Tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0 adalah kesenjangan digital yang masih tinggi. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan bukan saja menghadirkan isu sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana teknologi dikembangkan untuk memecahkan masalah sosial di Indonesia. Untuk membahas topik ini, Unika Atma Jaya menggelar acara Catatan Akhir Tahun dengan menghadirkan Dr. A Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya), Rudiantara, S.Stat., MBA (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Nila Marita (Chief Corporate Affairs GO-JEK), Adrian A. Gunadi (Co-founder & CEO Investree), serta Agatha Novi Ardhiati, M.Psi., Psikolog (Dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya). “Kita harus bisa melihat kemajuan teknologi ini sebagai peluang…” – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara
Data/Analisis Beban Penyakit (Burden of Disease) Menuju Cakupan Semesta (Universal Health Care)
Pada tahun 2019, Indonesia menerapkan Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Prinsip dasar dari UHC adalah semua orang dan komunitas dapat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sampai platiatif dengan mutu yang terjamin. Untuk membahas perkembangan saat ini, Unika Atma Jaya mengadakan dialog kebijakan dengan Dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H., pada September 2018, dengan focus pada konsep Global Burden of Disease (GBD). Burden of Disease dalah usaha sistematik dan ilmiah untuk mengukur besarnya perbandingan health loss dari semua macam penyakit besar untuk masyarakat semua umur, jenis kelamin, dan kondisi geografis dari waktu ke waktu. Analisis GBD dapat digunakan untuk mengurangi Disability-Adjusted Life Year (DALY), yaitu angka kematian yang disebabkan karena disabilitas, kematian premature, penyakit yang melumpuhkan, dan road injury. Banyak negara yang telah menggunakan pendekatan ini untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan sistem kesehatan untuk mewujudkan UHC. Dalam kasus di Indonesia, analisis DALY menunjukkan bahwa penyebab kematian tertinggi dari tahun 2005 hingga 2016 adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Penyakit-penyakit ini tidak menular, sehingga Kemenkes mulai fokus pada penyakit semacam ini dan menyesuaikan kebijakannya. Seminar ini sekali lagi menunjukkan pentingnya menggunakan data ilmiah untuk merumuskan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kesehatan.
