Diskusi Buku Rekomendasi Kebijakan UAJ: “Makan Siang Gratis: Benarkah Solusi Tepat untuk Mengatasi Stunting?”
Pada tanggal 25 Juni 2024, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan bangga menyelenggarakan acara diskusi buku yang mengangkat topik penting mengenai program makan siang gratis dan dampaknya terhadap masalah stunting di Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-64 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Atma Jaya, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No.51 5, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain dr. Bryany Titi Santi, M.Epid., Dr. dr. Adrianne P. Regina Satya W. M.Sc., dan Clarissa Magdalenna, CISDI. Diskusi dipandu dengan baik oleh Moderator, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, SH, MH (Kes), Ph.D. Diskusi ini mengupas secara mendalam tentang efektivitas program makan siang gratis dalam menangani masalah stunting di Indonesia, dengan berbagai pandangan dari para ahli dan perspektif yang disajikan berdasarkan buku “Dari Semanggi untuk Negeri: Membedah Agenda Kebijakan Publik di Tahun Politik”. Peserta diskusi terlibat aktif dalam menyampaikan gagasan dan solusi terkait isu tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, baik sebagai narasumber, moderator, maupun peserta diskusi. Acara ini berhasil menjadi forum yang berharga untuk bertukar pemikiran dan meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi stunting melalui program makan siang gratis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. AJIPP
Rahardhika Arista Utama, Ph.D., Peneliti Postdoctoral dari IFAR, Menerima Penghargaan Theda Skocpol Award
Institute of Advanced Research (IFAR) dan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengucapkan selamat kepada Rahardhika Arista Utama, Ph.D., peneliti postdoctoral dari IFAR, yang menerima penghargaan Theda Skocpol Award. The Comparative Historical Sociology-Section dari American Sociological Association memberi penghargaan ini untuk disertasi Dhika yang berjudul “Embedded Peasantry.” American Sociological Association memberikan penghargaan ini setiap tahunnya kepada disertasi terbaik dalam bidang kajian komparatif dan sosiologi historis yang diseleksi dari seluruh disertasi dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Sekali lagi, selamat Dhika!
PUBLIC WEBINAR: RECENT DEVELOPMENTS OF BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND GERMANY
In collaboration with FAU Erlangen-Nürnberg University Germany, the University of Airlangga (UNAIR), and Satya Bumi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) will hold a webinar, taking an issue of “Recent Developments of Business and Human Rights in Indonesia and Germany”. Place, Date, and Time: Speakers: Description: After more than ten years of its adoption, there are several developments regarding the UNGPs on Business and Human Rights (BHR) within several countries, including Germany and Indonesia. Germany recently released the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (also known as the Supply Chain Act) on July 16, 2021. On the other hand, Indonesia published Presidential Decree No. 60 Year 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights. These recent developments on business and human rights in each country differ, which raises questions and concerns about their implementation in practice. This webinar will specifically discuss the implications on the recent BHR policies in Germany and Indonesia in relations to the growing concern about the nickel industry in Indonesia. Registration: If you are interested in joining this webinar, please register via the following link: https://bit.ly/HRIG.
Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Brownbag Discussion Series: Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang (Mei 2023)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengadakan Seri Diskusi Publik yang diadakan pada bulan Mei 2023. Tema besar yang diambil adalah “Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang”. Acara diskusi publik akan diadakan setiap minggunya dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, Purworejo, dan Banyuwangi. Untuk mendaftar acara ini, silakan klik bit.ly/komodifikasiruang. Narahubung: ipp@atmajaya.ac.id.
Undangan Bedah Buku Territorial Change and Conflict in Indonesia
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam acara bedah buku yang akan kami selenggarakan dengan judul Territorial Change and Conflict in Indonesia. Buku yang akan didiskusikan merupakan buku yang ditulis oleh Ratri Istania, Ph.D. (Dosen STIA LAN Jakarta). Bedah buku ini sendiri akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, bekerja sama dengan Penerbit Routledge, Singapura. Ada pun kegiatan ini akan diselenggarakan pada: Narasumber yang akan menjadi pembicara adalah: Acara bedah buku akan dimoderatori oleh: Muhammad Fajar (IFAR Atma Jaya). Registrasi acara ini dapat dilakukan melalui link: bit.ly/komodifikasiruang.
Brownbag Discussion Maret 2023
Saat ini, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi perbincangan publik karena usulan kebijakan impor kereta bekas dari Jepang. Usulan ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan kereta pengganti untuk sejumlah armada yang telah habis masa pakainya. Usulan impor ini juga bertujuan mengatasi waktu jeda dua tahun sampai PT. INKA dapat memproduksi armada pengganti. Untuk mengisi kekosongan ini, impor KRL bekas dari Jepang menjadi solusi sementara agar layanan tidak terganggu. Usulan kebijakan impor kereta listrik ini menimbulkan polemik kebijakan publik khususnya di antara tiga kementerian yang terkait dengan penyediaan layanan publik ini. Saksikan diskusi mengenai isu ini lebih lanjut pada seri Brownbag Discussion Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) bulan ini.
Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?”
Demokrasi Indonesia dewasa kini tidak lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan partai politik dan tidak berjalannya fungsi partai politik. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, pemilik parta partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten. Kekerabatan dalam jejaring politik di pemerintahan berpotensi memudahkan lolosnya kepentingan predatoris sehingga kesempatan politik dan ekonomi tidak terbagi secara relatif adil untuk masyarakat. Dinasti Politik membuka ruang dan melapangkan jalan terjadinya korupsi. Hingga saat ini terdapat enam dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi. Keenam dinasti politik itu adalah Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten, Syaukani Hassan Rais di Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Cimahi, Fuad Amin Imron di Bangkalan, Sri Hartini di Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Banyuasin. Sejatinya, akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri bahkan sebagai presiden sekalipun, termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan. Bisa dikatakan, praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilese yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga (dinasti) tertentu. Institute of Public Policy Unika Atma Jaya berkolaborasi dengan LP3ES akan mengadakan Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?” Narasumber: Moderator:
Brownbag Discussion: Menuju 2024: Ancaman Hoaks pada Pemilu 2024 (12 Oktober 2022)
14 Februari 2024 merupakan tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024.Menuju Pemilu 2024, salah satu dinamika yang sering kita alami adalah beredarnya hoaks terkait politik dan pemilu. Hoaks adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menjelang perhelatan pemilu kita sering menemui narasi-narasi politik yang bertujuan menjatuhkan calon tertentu. Kominfo mencatat hoaks politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama periode Agustus 2018-23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks (Katadata, 2019). Mengingat pemilu 2019 yang diselenggarakan pada bulan april, Dari data tersebut kita dapat melihat hoaks politik semakin banyak beredar ketika mendekati pemilu. Beredarnya hoaks melalui sosial media rentan menciptakan konflik sosial-politik karena hoaks beredar dengan mudah secara maya. Media sosial memang berguna untuk menghubungkan konstituen dan calon peserta pemilu, tapi media sosial juga dapat berguna untuk menyebarkan informasi tidak benar dan memicu konflik di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan membedakan berita bohong ataupun negara. Kurangnya literasi dan pengetahuan membuat masyarakat dengan mudah percaya terhadap hoaks. Oleh karena itu, untuk mencari strategi membendung hoaks pada pemilu 2024, kita dapat mempelajari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya. Kebijakan terkait pengendalian hoaks dalam media sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut meminimalisir dampak hoaks selama pemilu berlangsung. Narasumber: Moderator:
Bedah Buku: CIPALI (Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya)
Tol Cikopo – Palimanan atau Cipali, gagasan untuk pembangunannya sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Hal ini tercatat dalam Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Eksekusi pembangunannya berhenti karena krisis moneter 1998. Jalan Tol ini kembali dibangun presiden ke-4 setelah Soeharto lengser, Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke-6 Indonesia. SBY mulai melanjutkan proyek Tol Cipali pada 2011 lalu. Jalan Tol Cipali sudah berada dalam 6 era kepresidenan di Indonesia. Proyek yang dijanjikan rampung pada 2015 ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi sebulan sebelum waktu yang dijanjikan. Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, pembangunan tol cipali memakan waktu yang sangat lama. Berbagai hambatan ditemui diantaranya pembebasan lahan dan pembiayaan proyek. Terkait dengan pembebasan lahan pembangunan tol cipali pada prinsipnya mencoba menerapkan prinsip tidak merugikan rakyat dan negara, berusaha menemukan titik temu antara harga jual yang diminta masyarakat sekitar dan taksiran harga yang wajar negara bukanlah hal yang mudah. Perjalanan pembangunan jalan tol Cipali yang panjang dituliskan dengan baik pada buku “Cipali Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya”. Dalam acara bedah buku ini akan dibahas awal perjalanan, tantangan dalam pengadaan lahan dan pembiayaan serta pengalaman yang bisa diambil dari pembangunan tol Cipali. Narasumber Sandiaga Uno – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Stefanus Ginting- Mantan Direktur Proyek PT Lintas Marga Sedaya Iu Rusliana – Dosen Filsafat UIN Sunan Gunung Djati dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Agustinus Prasetyantoko – Rektor Unika Atma Jaya Eko Djoeli Heripoerwanto – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Achmad Gani Fhazaly Akman – Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Rudy Susanto – Direktur Bank Central Asia Hari : Senin, 28 Juni 2021 Waktu : 11.00-13.00 Publikasi:
