Thousands of Indonesians Attempt to Storm Parliament to Protest Changes to Election Law
Sumber dari hasil wawancara Yoes C. Kenawas dengan Associated Press, diambil dari artikel AP News “Ratification of Indonesian election law changes delayed as protesters try to storm parliament” oleh Dita Alangkara dan Edna Tarigan. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung DPR, Jakarta pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sebagai tanggapan atas usulan perubahan undang-undang pemilu yang dapat menguntungkan keluarga Presiden Joko Widodo. Perubahan tersebut meliputi penurunan persyaratan usia untuk gubernur daerah dan pelonggaran persyaratan pencalonan untuk partai politik. Protes tersebut dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan atas batasan usia. Putusan tersebut akan mencegah putra Widodo yang berusia 29 tahun untuk mencalonkan diri sebagai gubernur daerah. Pengadilan juga mempermudah partai politik untuk mencalonkan kandidat dengan memangkas persyaratan bahwa mereka memegang 20% kursi legislatif daerah. Parlemen meloloskan mosi darurat untuk mengubah usia minimum untuk menjabat sebagai gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan dan lebih memudahkan persyaratan pencalonan pada hari Rabu, dan berencana untuk meratifikasi pemungutan suara dalam sidang pleno pada hari Kamis. Pergerakan tersebut memicu kecaman luas di media sosial lokal dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi krisis konstitusional. Aktivis, mahasiswa, pekerja, dan sejumlah selebriti serta musisi Indonesia juga turut serta dalam aksi protes tersebut, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap demokrasi di Indonesia. Aksi protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Aksi unjuk rasa yang terjadi serentak di sejumlah kota besar itu merupakan bentuk kemarahan atas upaya DPR untuk “membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan lebih banyak calon untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah“, kata Yoes Kenawas, pengamat politik Universitas Katolik Atma Jaya. “Mereka juga menentang politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi,” ucap Kenawas.
Systemic Change or Systemic Fail? Indonesia’s Youth Demand Action
Sumber dari artikel Fulcrum “The Battle for Indonesia’s Environmental Future: Youth Movements Against Systemic Challenges” ditulis oleh Aninda Dewayanti|Muhammad Fajar Terlepas dari meningkatnya protes yang dipimpin oleh kaum muda yang menentang proyek-proyek yang merusak lingkungan, pemerintah Indonesia terus memprioritaskan pembangunan ekonomi di atas perlindungan lingkungan, dan sering kali bekerja sama dengan pihak-pihak bisnis yang kuat. Di beberapa negara, gerakan para aktivis muda dalam mendorong pemerintah untuk mengurangi karbon emisi telah berhasil. Namun, di Indonesia, berbagai gerakan dan protes yang dipimipin oleh para aktivis muda berjalan lambat dan tidak stabil karena dominasi hubungan negara-oligarki. Tiga faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain; pertama, ikatan kuat antara negara Indonesia dan oligarki telah menciptakan hambatan sistematis terhadap aktivisme lingkungan. Kedua, alih-alih fokus pada masalah lingkungan secara besar, para aktivis muda lebih sering memperjuangkan masalah lingkungan di daerah mereka sendiri. Ketiga, para aktivis kesulitan membangun infrastruktur yang kuat dalam organisasi mereka. Struktur yang terbuka dan fleksibel dalam organisasi, menghambat kelompok-kelompok aktivis muda untuk menanamkan komitmen yang lebih mendalam terhadap tujuan mereka.
Tetap Optimis, Walaupun Masa Depan Ruwet
Sumber dari artikel Kompas “Risiko Dunia Semakin Meningkat, Generasi Muda Perlu Tetap Optimistis” oleh Mediana. Dalam jangka pendek, berbagai negara berisiko akan misinformasi dan disinformasi. Sementara, dalam jangka panjang, risiko menyangkut terkait dampak perubahan iklim. Indonesia yang mengharapkan Indonesia Emas, belum memenuhi kriteria pendapatan per kapita negara maju. Selain itu, laju pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Sektor teknologi pun masih memerlukan tinjauan. Apakah masih ada peluang untuk Indonesia? Generasi muda ke depannya harus mempertahankan sikap optimis dalam menanggapi realitas bertambahnya risiko dunia. Generasi muda memiliki keuntungan akan pemahaman yang lebih mendalam dan luas tentang teknologi digital serta prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan dibandingkan generasi sebelumnya. Maka, generasi muda mestinya punya cara yang bagus untuk menghadapi masalah dunia yang semakin rumit. Selain pengetahuan teknologi digital dan lingkungan berkelanjutan yang lebih luas, generasi muda juga dinilai kreatif dan cerdas. Sifat unggul generasi muda ini perlu didampingi dengan pendidikan karakter, kemampuan menyaring informasi, dan kepedulian sosial yang menyeimbangi.
Paradoks Judi Daring
Sumber dari analisis ekonomi oleh A Prasetyantoko, “Paradoks Judi Daring” Perputaran uang judi daring diperkirakan dapat mencapai hingga Rp 900 triliun. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah turunnya pendapatan masyarakat seiring perlambatan ekonomi. Kelompok usia yang aktif terpapar judi daring juga mengenaskan. Rendahnya usia anak yang aktif berjudi daring merupakan manifestasi dari kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan prasyarat mutlak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan dan peningkatan akumulasi aset masyarakat. Namun, mekanisme transmisi dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke pertumbuhan ekonomi belum berjalan optimal. Pertama, seluruh rekening bank dan metode pembayaran yang digunakan untuk judi daring harus segera ditutup. Kedua, fokus pada peningkatan literasi melalui pendidikan hingga organisasi keagamaan agar menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Ketiga, harus dicari cara mengatasi ekonomi yang lesu. Akibat ekspor dan investasi menurun, pengeluaran belanja menurun. Tingginya PHK pun menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.
Dinasti & Oligarki Politik
Sumber dari Kompas Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi Berawal dari pengutak-atikan formasi pasangan capres dan cawapres, Jokowi yang mencari penerus yang berkomitmen melanjutkan programnya, memantapkan pilihannya pada Prabowo dan Gibran. Berbagai upaya dilakukannya guna “mengesahkan” pasangan Prabowo & Gibran. Seperti sidang MK yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang berhasil menghapus batasan usia minimal 40 tahun untuk pencalonan dalam Pemilihan Umum. Instrumen negara turut dimanfaatkan oleh Jokowi demi mencapai kemenangan. Bantuan sosial dari Presiden diberikan untuk membantu kemenangan Prabowo & Gibran, yang kemudian dibantah oleh Jokowi, “Sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraannya.” ucapnya. “Dinasti politik Jokowi merusak aspek kompetisi dalam demokrasi” ucap Yoes C. Kenawas, research fellow Institute for Advanced Research Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
“Public Urgency of Integrated Angkot as Public Transportation in Greater Jakarta Areas”
Today, commuters in Greater Jakarta rely heavily on public transportation. All governments in Greater Jakarta should note that a drop in public interest in using public transit could have serious effects. If people’s interest in using public transportation declines, more people might choose to drive their own vehicles, worsening Jabodetabek’s already congested traffic. This would result in longer travel times, more use of fossil fuels, and increased strain on the road system. To push usage of public transportation and accommodate commuters, all governments in Greater Jakarta must provide comfort first/last mile to them. According to data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik, BPS), as of October 2023, there are approximately 3.6 million commuter workers in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) areas. The total number of commuter workers in these Greater Jakarta amounts to approximately 2,078,000 individuals. It is important to take into account the tendency of people to value convenience and quickness when using public transit. Helpful tactics for public transit, like feeder services and parking lots, are still important problems in practice that require attention. The public finds it uncomfortable to use public transit as a result. In 2020, Yos Sunitiyoso, a researcher at the School of Business and Management at the Bandung Institute of Technology (SBM ITB) in Jakarta, conducted a survey that found that online motorcycle taxis are a common option for 5,064 respondents who use public transportation to get from their starting point (first mile) to public transportation locations. With 24.7 percent of respondents preferring this mode, it is the second most popular alternative after riding on a private motorcycle (31.6 percent). Respondents also use online motorcycle taxis for trips from public transportation to their ultimate destination, or the “last mile.” Walking accounts for 52.1 percent of last-mile mobility. Other options are microtrans (11.5 percent) and online motorbike taxis (32.6 percent). This condition is very understandable because at that time online motorcycle taxis platforms gave the customer a big discount for their services. Now that time has passed the discount is not as big as in the past. Right now from one trip, customers have to pay around 15,000 rupiah. This is caused by a big amount for just the first/last mile that they have to pay. The commuters now shift their choices to use angkot (public minivans) or back to drive their own vehicles. According to Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), in Indonesian cities, angkot (public minivans) have historically been a local mass transportation option relied upon by city residents. Unfortunately, in Indonesia, angkot are often poorly managed and frequently overlooked in the development of mass transportation systems. Yet, if properly utilized, angkot could become a preferred mode of transportation for residents, offering a concept close to “door-to-door” service.To improve the situation, governments in Greater Jakarta should focus on enhancing the management and integration of angkot into the broader transportation system. First, implementing a standardized management system for angkot can ensure better reliability, safety, and coverage, making them a more attractive option for commuters. Second, investing in infrastructure for feeder services and park-and-ride facilities can ease the transition between different modes of public transport, thereby reducing reliance on private vehicles. By prioritizing these measures, Greater Jakarta can enhance public transit usage, alleviate traffic congestion, and provide commuters with more efficient and cost-effective transportation options. Arief C Nugraha
Mengkaji Peluang Regulasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Teknologi Metaverse
Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan telah merambah teknologi metaverse. Baru-baru ini, seorang pengguna Horizon Worlds di Inggris, platform virtual reality yang dikembangkan oleh Meta Platforms, dilaporkan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan setelah karakter digital yang dimainkannya di platform tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh beberapa karakter virtual milik pengguna lain. Kasus ini segera menjadi perhatian penegak hukum di Inggris, sekaligus memantik diskursus lebih luas tentang kemungkinan membuka peluang regulasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual virtual yang dilakukan di platform-platform berbasis extended reality. Studi-studi berkenaan dengan regulasi kekerasan seksual terhadap perempuan di metaverse memang baru muncul belakangan ini. Sebuah studi yang membahas relevansi hukum pidana tradisional terhadap fenomena kekerasan seksual di dunia virtual, seperti perkosaan virtual dan pedofilia virtual, mengangkat keterkaitan antara dampak kerugian aktual yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan yang terjadi secara virtual (Brenner, 2008). Studi lain mengusulkan agar aturan hukum pidana bukan menjadi satu-satunya cara dalam mengatur perbuatan tidak menyenangkan di dunia virtual, di mana tata kelola arsitektur desain teknologi metaverse dapat menjadi cara lain dalam mencegah interaksi yang mengarah kepada disrupsi terhadap privasi dan otonomi tubuh virtual pengguna metaverse (Zytko dan Chan, 2023). Melihat perkembangan tersebut, Institute of Public Policy Atma Jaya melakukan studi mengenai kemungkinan memperluas jangkauan regulasi kekerasan seksual untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara virtual, seperti melalui perangkat haptic technology dalam teknologi-teknologi berbasis virtual reality. Pertanyaan mendasar dari studi ini melihat sejauh mana format regulasi yang ada dapat menjadi justifikasi untuk melakukan penghukuman terhadap kekerasan seksual virtual. Selain itu, studi ini juga hendak menjelajahi kemungkinan format regulasi baru yang secara efektif dapat mengontrol perilaku kekerasan virtual terhadap perempuan di metaverse, seperti desain teknologi, pengendalian pasar, hingga reformasi budaya hukum. Studi kekerasan seksual di metaverse ini juga mendalami kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang pernah diputus di pengadilan. Berbekal pada wawancara dan analisis putusan terhadap kurang lebih 100 putusan KBGO, studi ini ingin melihat bagaimana lanskap hukum pidana melihat kekerasan seksual memaknai teknologi dan kekerasan seksual: apakah KBGO dilihat semata-mata sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi (technology-facilitated crimes) atau telah mempertimbangkan KBGO sebagai ‘realitas baru’ yang muncul sebagai konsekuensi penciptaan teknologi-teknologi baru? Jawaban atas pertanyaan ini penting ditelusuri untuk mengembangkan sejumlah rekomendasi pengaturan terhadap teknologi dan kemungkinan melakukan reformulasi kebijakan eksisting, sehingga hukum dapat merespon perkembangan teknologi yang cepat. Penulis: Miftah Fadhli (Research Fellow)
Anatomi Kampanye Negatif
Oleh: Salvatore Simarmata, peneliti senior Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) “Kampanye negatif menjelang Pemilu 2024 cenderung menyasar aspek emosional pemilih. Sulit dibedakan dari kampanye hitam.” Serangan politik dari para pendukung bakal calon presiden, entah itu Anies Baswedan, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Subianto, kepada kandidat lain sudah marak dalam beberapa bulan terakhir, khususnya secara daring. Akun-akun resmi ataupun anonim secara rutin menyuarakan pesan-pesan negatif untuk menggerus elektabilitas kandidat lawan […] Baca selengkapnya opini Salvatore Simarmata dalam Koran Tempo, Kamis, 13 Juli 2023 terkait kampanye negatif Pemilu 2024. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483171/kampanye-negatif-jelang-pemilu-2024. #ArticlePublication #KampanyeNegatif #Pemilu2024
Kompromi Dinasti Politik
Oleh: Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR Atma Jaya “Jokowi mulai membentuk dinasti politik sendiri. Bagaimana mencegah dampak negatif dinasti politik?” Gejala dinasti politik telah lama terjadi di Indonesia. Yang mutakhir adalah berkembangnya dinasti Jokowi. Hal ini ditandai dengan rencana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota Depok (majalah Tempo, 3-9 Juli 2023). Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akan mengikuti jejak sang ayah; kakaknya, Gibran Rakabuming Raka; dan kakak iparnya, Bobby Nasution […] Baca selengkapnya opini Yoes C. Kenawas dalam Koran Tempo, Selasa, 11 Juli 2023 terkait dinasti politik Jokowi. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483130/dinasti-politik-jokowi. #Article Publication #DinastiPolitik #Pemilu2024
Addressing Rapid Changes in Urbanscapes: A Tale of Two Cities
By: Paulus Bagus Sugiyono & Neo Hui Yun Rebecca In Yogyakarta and Singapore, youth movements have sprouted to address the negative impacts of rapidly changing cityscapes. Urban dwellers often face rapid changes in their cityscapes. Several changes to urban spaces have been made for developmental purposes, spanning from the building of new infrastructure to the demolition of existing urban landscapes. This so-called “commodification of spaces”, with its extensive spread across most cities, has wreaked severe impacts on urban dwellers’ natural surroundings and lives. Given that the current generation is the main recipient of such effects, civil society, in particular urban youth, has taken the initiative to use creative methods to advocate and prevent further loss of their urban landscapes. Both Yogyakarta and Singapore have experienced ongoing changes in their urban landscape, and each is contextualised within their country’s own development progress. The tangible and intangible losses from these developmental changes have led to unique responses by urban youth […] Artikel selengkapnya dapat diakses di: https://fulcrum.sg/addressing-rapid-changes-in-urbanscapes-a-tale-of-two-cities/
