Partisipasi Peneliti IFAR UAJ dalam Association of Asian Studies
Research fellow Institute for Advanced Research, Muhammad Fajar, bersama Aninda Dewayanti mempresentasikan penelitian mereka yang berjudul ‘Challenges of Contextualization: Explaining the Slow Progression of Environmental Activism in Southeast Asia’ dalam konferensi Association of Asian Studies (AAS), di Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 9-11 Juli 2024. Penelitian mereka mencari sebab-sebab lambatnya gerakan lingkungan di Asia Tenggara dalam mewujudkan agenda lingkungan mereka. Mengambil contoh gerakan Extinction Rebellion Indonesia (XRI), penelitian mereka berfokus pada faktor-faktor internal organisasi yang menghambat laju advokasi agenda lingkungan XRI.
“Tantangan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Transisi Pemerintahan Baru dan Dampak Kondisi Ekonomi Pasca-Covid-19”
Pada 26 Juni 2024, melalui laman YouTube Kanal S.A, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa akan ada beberapa dinamika yang akan menyebabkan rencana-rencana kebijakan ekonomi Presiden terpilih akan sulit untuk direalisasikan. Hambatan pertama adalah lemahnya nilai rupiah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, daya beli, dan suku bunga The Fed belum kunjung turun akibat inflasi. Kemudian, institusi dan regulasi yang membutuhkan banyak perbaikan yang signifikan dan perlu digarap secara intensif menjadi hambatan besar berikutnya. Lalu, apakah latar belakang ekonomi milik Presiden terpilih akan secara umum menjanjikan kemajuan ekonomi Indonesia? “…seorang Presiden harus membangun sebuah birokrasi, kompetensi teknokratis yang memadai yang kemudian bisa terwujud dalam sebuah tatanan kebijakan yang bisa dilihat oleh pasar adalah sesuatu yang credible.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko. Beliau menekankan bahwa diperlukan kompetensi teknokratis birokrasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dan fungsinya dalam mengukur kinerja ekonomi. ICOR merupakan “sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah modal yang dibutuhkan untuk tumbuh.” Semakin tinggi persentase rasio untuk tumbuh, maka semakin tinggi juga modal yang dibutuhkan. Pembangunan yang telah terjadi selama 10 tahun belakangan nampaknya berfokus pada banyak hal namun, tidak meliputi faktor institusi dan regulasi, yang merupakan faktor terlemah. Berkembangnya infrastruktur dan kapasitas SDM saja tidak cukup untuk mendukung upaya perkembangan ekonomi yang optimal. Perkembangan ini harus diimbangi dengan kapasitas institusi dan regulasi yang sesuai. Begitu krusial komitmen pemerintah, institusi yang baik, dan kebijakan terukur untuk mencapai perkembangan yang ideal. Berbagai aksi jangka pendek juga jangka panjang dalam transisi pasca covid-19 perlu diambil untuk menanggapi ekonomi yang tidak seefisien sebelumnya. Kegiatan ekspor terus berlangsung namun, pendanaan semakin mahal untuk pembangunan negara berkembang. “…hal-hal seperti itu belum menunjukan bahwa kita belum punya produktivitas dan penghasilan yang cukup untuk menambah kapasitas ekonomi kita.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko, mengingat bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah jauh berbeda dari 10 tahun lalu. Komunikasi arah kebijakan yang berjalan, perlu berjalan dengan terukur dan direncakan. Kemudian dalam jangka panjang, reorientasi pertumbuhan yang dilakukan harus bertumpu pada inklusivitas. Lantas, bagaimana prospek perkembangan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas di tengah problema SDM, transisi pasca pandemi, dan pemerintahan baru? Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa dibutuhkan komitmen dari pemerintahan masa depan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki kemampuan teknokrasi dan bertugas untuk membereskan terkait institusi juga regulasi. Jika seluruh kondisi ini terpenuhi, maka akan terbangun kepercayaan investor. “Mengurus negara ternyata bukan rocket science.” beliau menambahkan. Pemerintah dituntut untuk membangun komitmen, konsensus, dan konsistensi untuk menjamin perkembangan yang memberikan harapan bagi Indonesia di masa mendatang. Selengkapnya di https://youtu.be/V8Xh3_7_YOM?si=nIbNicMuENAGtg9X
Dinasti Politik di Indonesia: Antara Kontinuitas dan Tantangan Pasca-Reformasi
Wawancara yang dilakukan oleh Yoes C Kanawa’s (IFAR Atma Jaya) untuk CNA INSIDER, memberikan gambaran yang kompleks antara pergulatan antara generasi baru dan lama dalam politik Indonesia pasca-Reformasi. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menandai kelanjutan dinasti politik keluarga Jokowi, sementara kekuatan lama seperti PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri tetap dominan di parlemen. Pertanyaan muncul mengenai konflik yang mungkin terjadi antara klannya yang baru dan lama dalam politik Indonesia. “These days, various families dominate political parties in Indonesia. Dynastic politics has become the new normal, and it is deeply concerning to witness its spread akin to metastatic cancer across almost all of Indonesia’s major islands.” – Yoes C Kenawas Meskipun Reformasi telah berlangsung lebih dari 25 tahun, dinasti politik tetap populer di Indonesia dengan berbagai alasan, termasuk faktor sejarah feudalisme dan kepraktisan politik. Walaupun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia, ada juga argumen yang mendukung bahwa keberadaan dinasti politik bisa membawa stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan. Karena itu, sementara demokrasi terus berkembang di Indonesia, dinasti politik tetap menjadi aspek yang kompleks dan menantang dalam dinamika politik negara ini. Selengkapnya:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aCcDWtu8a9Y
Diskusi Buku Rekomendasi Kebijakan UAJ: “Makan Siang Gratis: Benarkah Solusi Tepat untuk Mengatasi Stunting?”
Pada tanggal 25 Juni 2024, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan bangga menyelenggarakan acara diskusi buku yang mengangkat topik penting mengenai program makan siang gratis dan dampaknya terhadap masalah stunting di Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-64 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Atma Jaya, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No.51 5, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain dr. Bryany Titi Santi, M.Epid., Dr. dr. Adrianne P. Regina Satya W. M.Sc., dan Clarissa Magdalenna, CISDI. Diskusi dipandu dengan baik oleh Moderator, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, SH, MH (Kes), Ph.D. Diskusi ini mengupas secara mendalam tentang efektivitas program makan siang gratis dalam menangani masalah stunting di Indonesia, dengan berbagai pandangan dari para ahli dan perspektif yang disajikan berdasarkan buku “Dari Semanggi untuk Negeri: Membedah Agenda Kebijakan Publik di Tahun Politik”. Peserta diskusi terlibat aktif dalam menyampaikan gagasan dan solusi terkait isu tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, baik sebagai narasumber, moderator, maupun peserta diskusi. Acara ini berhasil menjadi forum yang berharga untuk bertukar pemikiran dan meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi stunting melalui program makan siang gratis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. AJIPP
Rahardhika Arista Utama, Ph.D., Peneliti Postdoctoral dari IFAR, Menerima Penghargaan Theda Skocpol Award
Institute of Advanced Research (IFAR) dan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengucapkan selamat kepada Rahardhika Arista Utama, Ph.D., peneliti postdoctoral dari IFAR, yang menerima penghargaan Theda Skocpol Award. The Comparative Historical Sociology-Section dari American Sociological Association memberi penghargaan ini untuk disertasi Dhika yang berjudul “Embedded Peasantry.” American Sociological Association memberikan penghargaan ini setiap tahunnya kepada disertasi terbaik dalam bidang kajian komparatif dan sosiologi historis yang diseleksi dari seluruh disertasi dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Sekali lagi, selamat Dhika!
PUBLIC WEBINAR: RECENT DEVELOPMENTS OF BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND GERMANY
In collaboration with FAU Erlangen-Nürnberg University Germany, the University of Airlangga (UNAIR), and Satya Bumi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) will hold a webinar, taking an issue of “Recent Developments of Business and Human Rights in Indonesia and Germany”. Place, Date, and Time: Speakers: Description: After more than ten years of its adoption, there are several developments regarding the UNGPs on Business and Human Rights (BHR) within several countries, including Germany and Indonesia. Germany recently released the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (also known as the Supply Chain Act) on July 16, 2021. On the other hand, Indonesia published Presidential Decree No. 60 Year 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights. These recent developments on business and human rights in each country differ, which raises questions and concerns about their implementation in practice. This webinar will specifically discuss the implications on the recent BHR policies in Germany and Indonesia in relations to the growing concern about the nickel industry in Indonesia. Registration: If you are interested in joining this webinar, please register via the following link: https://bit.ly/HRIG.
Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Brownbag Discussion Series: Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang (Mei 2023)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengadakan Seri Diskusi Publik yang diadakan pada bulan Mei 2023. Tema besar yang diambil adalah “Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang”. Acara diskusi publik akan diadakan setiap minggunya dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, Purworejo, dan Banyuwangi. Untuk mendaftar acara ini, silakan klik bit.ly/komodifikasiruang. Narahubung: ipp@atmajaya.ac.id.
Undangan Bedah Buku Territorial Change and Conflict in Indonesia
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam acara bedah buku yang akan kami selenggarakan dengan judul Territorial Change and Conflict in Indonesia. Buku yang akan didiskusikan merupakan buku yang ditulis oleh Ratri Istania, Ph.D. (Dosen STIA LAN Jakarta). Bedah buku ini sendiri akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, bekerja sama dengan Penerbit Routledge, Singapura. Ada pun kegiatan ini akan diselenggarakan pada: Narasumber yang akan menjadi pembicara adalah: Acara bedah buku akan dimoderatori oleh: Muhammad Fajar (IFAR Atma Jaya). Registrasi acara ini dapat dilakukan melalui link: bit.ly/komodifikasiruang.
Brownbag Discussion Maret 2023
Saat ini, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi perbincangan publik karena usulan kebijakan impor kereta bekas dari Jepang. Usulan ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan kereta pengganti untuk sejumlah armada yang telah habis masa pakainya. Usulan impor ini juga bertujuan mengatasi waktu jeda dua tahun sampai PT. INKA dapat memproduksi armada pengganti. Untuk mengisi kekosongan ini, impor KRL bekas dari Jepang menjadi solusi sementara agar layanan tidak terganggu. Usulan kebijakan impor kereta listrik ini menimbulkan polemik kebijakan publik khususnya di antara tiga kementerian yang terkait dengan penyediaan layanan publik ini. Saksikan diskusi mengenai isu ini lebih lanjut pada seri Brownbag Discussion Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) bulan ini.
