Thousands of Indonesians Attempt to Storm Parliament to Protest Changes to Election Law
Sumber dari hasil wawancara Yoes C. Kenawas dengan Associated Press, diambil dari artikel AP News “Ratification of Indonesian election law changes delayed as protesters try to storm parliament” oleh Dita Alangkara dan Edna Tarigan. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung DPR, Jakarta pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sebagai tanggapan atas usulan perubahan undang-undang pemilu yang dapat menguntungkan keluarga Presiden Joko Widodo. Perubahan tersebut meliputi penurunan persyaratan usia untuk gubernur daerah dan pelonggaran persyaratan pencalonan untuk partai politik. Protes tersebut dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan atas batasan usia. Putusan tersebut akan mencegah putra Widodo yang berusia 29 tahun untuk mencalonkan diri sebagai gubernur daerah. Pengadilan juga mempermudah partai politik untuk mencalonkan kandidat dengan memangkas persyaratan bahwa mereka memegang 20% kursi legislatif daerah. Parlemen meloloskan mosi darurat untuk mengubah usia minimum untuk menjabat sebagai gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan dan lebih memudahkan persyaratan pencalonan pada hari Rabu, dan berencana untuk meratifikasi pemungutan suara dalam sidang pleno pada hari Kamis. Pergerakan tersebut memicu kecaman luas di media sosial lokal dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi krisis konstitusional. Aktivis, mahasiswa, pekerja, dan sejumlah selebriti serta musisi Indonesia juga turut serta dalam aksi protes tersebut, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap demokrasi di Indonesia. Aksi protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Aksi unjuk rasa yang terjadi serentak di sejumlah kota besar itu merupakan bentuk kemarahan atas upaya DPR untuk “membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan lebih banyak calon untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah“, kata Yoes Kenawas, pengamat politik Universitas Katolik Atma Jaya. “Mereka juga menentang politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi,” ucap Kenawas.
The State of Indonesia’s Democracy: Between Competitive Authoritarianism and Dynastic Democracy
The State of Indonesian Democracy Workshop diselenggarakan atas kerja sama dengan Southeast Asia Program, Modern Indonesian Project, dan Cornell’s Einaudi Center for International Studies, dengan dukungan tambahan dari Department of Government dan Brooks School of Public Policy di Cornell University, Ithaca, US. Workshop ini mempertemukan para akademisi dari seluruh dunia yang memiliki spesialisasi di bidang politik kontemporer Indonesia untuk mendiskusikan kondisi demokrasi Indonesia, dengan penekanan khusus pada peristiwa dan dinamika yang terkait dengan pemilu 2024. Yoes C. Kenawas, research fellow Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, mempresentasikan artikelnya yang berjudul “The State of Indonesia’s Democracy: Between Competitive Authoritarianism and Dynastic Democracy.” Artikel ini berargumen bahwa setelah pemilu 2024, ada dua cara untuk menilai demokrasi di Indonesia. Pertama, Indonesia telah menunjukkan berbagai gejala otoritarianisme kompetitif yang mana daya saing demokrasi Indonesia terkikis akibat berbagai intervensi kekuasaan yang mengubah keseimbangan arena permainan. Lalu kedua, dengan berfokus pada aktor, Indonesia juga telah menunjukkan gejala demokrasi dinasti.
Systemic Change or Systemic Fail? Indonesia’s Youth Demand Action
Sumber dari artikel Fulcrum “The Battle for Indonesia’s Environmental Future: Youth Movements Against Systemic Challenges” ditulis oleh Aninda Dewayanti|Muhammad Fajar Terlepas dari meningkatnya protes yang dipimpin oleh kaum muda yang menentang proyek-proyek yang merusak lingkungan, pemerintah Indonesia terus memprioritaskan pembangunan ekonomi di atas perlindungan lingkungan, dan sering kali bekerja sama dengan pihak-pihak bisnis yang kuat. Di beberapa negara, gerakan para aktivis muda dalam mendorong pemerintah untuk mengurangi karbon emisi telah berhasil. Namun, di Indonesia, berbagai gerakan dan protes yang dipimipin oleh para aktivis muda berjalan lambat dan tidak stabil karena dominasi hubungan negara-oligarki. Tiga faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain; pertama, ikatan kuat antara negara Indonesia dan oligarki telah menciptakan hambatan sistematis terhadap aktivisme lingkungan. Kedua, alih-alih fokus pada masalah lingkungan secara besar, para aktivis muda lebih sering memperjuangkan masalah lingkungan di daerah mereka sendiri. Ketiga, para aktivis kesulitan membangun infrastruktur yang kuat dalam organisasi mereka. Struktur yang terbuka dan fleksibel dalam organisasi, menghambat kelompok-kelompok aktivis muda untuk menanamkan komitmen yang lebih mendalam terhadap tujuan mereka.
Tetap Optimis, Walaupun Masa Depan Ruwet
Sumber dari artikel Kompas “Risiko Dunia Semakin Meningkat, Generasi Muda Perlu Tetap Optimistis” oleh Mediana. Dalam jangka pendek, berbagai negara berisiko akan misinformasi dan disinformasi. Sementara, dalam jangka panjang, risiko menyangkut terkait dampak perubahan iklim. Indonesia yang mengharapkan Indonesia Emas, belum memenuhi kriteria pendapatan per kapita negara maju. Selain itu, laju pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Sektor teknologi pun masih memerlukan tinjauan. Apakah masih ada peluang untuk Indonesia? Generasi muda ke depannya harus mempertahankan sikap optimis dalam menanggapi realitas bertambahnya risiko dunia. Generasi muda memiliki keuntungan akan pemahaman yang lebih mendalam dan luas tentang teknologi digital serta prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan dibandingkan generasi sebelumnya. Maka, generasi muda mestinya punya cara yang bagus untuk menghadapi masalah dunia yang semakin rumit. Selain pengetahuan teknologi digital dan lingkungan berkelanjutan yang lebih luas, generasi muda juga dinilai kreatif dan cerdas. Sifat unggul generasi muda ini perlu didampingi dengan pendidikan karakter, kemampuan menyaring informasi, dan kepedulian sosial yang menyeimbangi.
Paradoks Judi Daring
Sumber dari analisis ekonomi oleh A Prasetyantoko, “Paradoks Judi Daring” Perputaran uang judi daring diperkirakan dapat mencapai hingga Rp 900 triliun. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah turunnya pendapatan masyarakat seiring perlambatan ekonomi. Kelompok usia yang aktif terpapar judi daring juga mengenaskan. Rendahnya usia anak yang aktif berjudi daring merupakan manifestasi dari kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan prasyarat mutlak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan dan peningkatan akumulasi aset masyarakat. Namun, mekanisme transmisi dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke pertumbuhan ekonomi belum berjalan optimal. Pertama, seluruh rekening bank dan metode pembayaran yang digunakan untuk judi daring harus segera ditutup. Kedua, fokus pada peningkatan literasi melalui pendidikan hingga organisasi keagamaan agar menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Ketiga, harus dicari cara mengatasi ekonomi yang lesu. Akibat ekspor dan investasi menurun, pengeluaran belanja menurun. Tingginya PHK pun menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.
Dinasti & Oligarki Politik
Sumber dari Kompas Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi Berawal dari pengutak-atikan formasi pasangan capres dan cawapres, Jokowi yang mencari penerus yang berkomitmen melanjutkan programnya, memantapkan pilihannya pada Prabowo dan Gibran. Berbagai upaya dilakukannya guna “mengesahkan” pasangan Prabowo & Gibran. Seperti sidang MK yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang berhasil menghapus batasan usia minimal 40 tahun untuk pencalonan dalam Pemilihan Umum. Instrumen negara turut dimanfaatkan oleh Jokowi demi mencapai kemenangan. Bantuan sosial dari Presiden diberikan untuk membantu kemenangan Prabowo & Gibran, yang kemudian dibantah oleh Jokowi, “Sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraannya.” ucapnya. “Dinasti politik Jokowi merusak aspek kompetisi dalam demokrasi” ucap Yoes C. Kenawas, research fellow Institute for Advanced Research Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Partisipasi Peneliti IFAR UAJ dalam Association of Asian Studies
Research fellow Institute for Advanced Research, Muhammad Fajar, bersama Aninda Dewayanti mempresentasikan penelitian mereka yang berjudul ‘Challenges of Contextualization: Explaining the Slow Progression of Environmental Activism in Southeast Asia’ dalam konferensi Association of Asian Studies (AAS), di Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 9-11 Juli 2024. Penelitian mereka mencari sebab-sebab lambatnya gerakan lingkungan di Asia Tenggara dalam mewujudkan agenda lingkungan mereka. Mengambil contoh gerakan Extinction Rebellion Indonesia (XRI), penelitian mereka berfokus pada faktor-faktor internal organisasi yang menghambat laju advokasi agenda lingkungan XRI.
“Public Urgency of Integrated Angkot as Public Transportation in Greater Jakarta Areas”
Today, commuters in Greater Jakarta rely heavily on public transportation. All governments in Greater Jakarta should note that a drop in public interest in using public transit could have serious effects. If people’s interest in using public transportation declines, more people might choose to drive their own vehicles, worsening Jabodetabek’s already congested traffic. This would result in longer travel times, more use of fossil fuels, and increased strain on the road system. To push usage of public transportation and accommodate commuters, all governments in Greater Jakarta must provide comfort first/last mile to them. According to data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik, BPS), as of October 2023, there are approximately 3.6 million commuter workers in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) areas. The total number of commuter workers in these Greater Jakarta amounts to approximately 2,078,000 individuals. It is important to take into account the tendency of people to value convenience and quickness when using public transit. Helpful tactics for public transit, like feeder services and parking lots, are still important problems in practice that require attention. The public finds it uncomfortable to use public transit as a result. In 2020, Yos Sunitiyoso, a researcher at the School of Business and Management at the Bandung Institute of Technology (SBM ITB) in Jakarta, conducted a survey that found that online motorcycle taxis are a common option for 5,064 respondents who use public transportation to get from their starting point (first mile) to public transportation locations. With 24.7 percent of respondents preferring this mode, it is the second most popular alternative after riding on a private motorcycle (31.6 percent). Respondents also use online motorcycle taxis for trips from public transportation to their ultimate destination, or the “last mile.” Walking accounts for 52.1 percent of last-mile mobility. Other options are microtrans (11.5 percent) and online motorbike taxis (32.6 percent). This condition is very understandable because at that time online motorcycle taxis platforms gave the customer a big discount for their services. Now that time has passed the discount is not as big as in the past. Right now from one trip, customers have to pay around 15,000 rupiah. This is caused by a big amount for just the first/last mile that they have to pay. The commuters now shift their choices to use angkot (public minivans) or back to drive their own vehicles. According to Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), in Indonesian cities, angkot (public minivans) have historically been a local mass transportation option relied upon by city residents. Unfortunately, in Indonesia, angkot are often poorly managed and frequently overlooked in the development of mass transportation systems. Yet, if properly utilized, angkot could become a preferred mode of transportation for residents, offering a concept close to “door-to-door” service.To improve the situation, governments in Greater Jakarta should focus on enhancing the management and integration of angkot into the broader transportation system. First, implementing a standardized management system for angkot can ensure better reliability, safety, and coverage, making them a more attractive option for commuters. Second, investing in infrastructure for feeder services and park-and-ride facilities can ease the transition between different modes of public transport, thereby reducing reliance on private vehicles. By prioritizing these measures, Greater Jakarta can enhance public transit usage, alleviate traffic congestion, and provide commuters with more efficient and cost-effective transportation options. Arief C Nugraha
“Tantangan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Transisi Pemerintahan Baru dan Dampak Kondisi Ekonomi Pasca-Covid-19”
Pada 26 Juni 2024, melalui laman YouTube Kanal S.A, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa akan ada beberapa dinamika yang akan menyebabkan rencana-rencana kebijakan ekonomi Presiden terpilih akan sulit untuk direalisasikan. Hambatan pertama adalah lemahnya nilai rupiah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, daya beli, dan suku bunga The Fed belum kunjung turun akibat inflasi. Kemudian, institusi dan regulasi yang membutuhkan banyak perbaikan yang signifikan dan perlu digarap secara intensif menjadi hambatan besar berikutnya. Lalu, apakah latar belakang ekonomi milik Presiden terpilih akan secara umum menjanjikan kemajuan ekonomi Indonesia? “…seorang Presiden harus membangun sebuah birokrasi, kompetensi teknokratis yang memadai yang kemudian bisa terwujud dalam sebuah tatanan kebijakan yang bisa dilihat oleh pasar adalah sesuatu yang credible.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko. Beliau menekankan bahwa diperlukan kompetensi teknokratis birokrasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dan fungsinya dalam mengukur kinerja ekonomi. ICOR merupakan “sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah modal yang dibutuhkan untuk tumbuh.” Semakin tinggi persentase rasio untuk tumbuh, maka semakin tinggi juga modal yang dibutuhkan. Pembangunan yang telah terjadi selama 10 tahun belakangan nampaknya berfokus pada banyak hal namun, tidak meliputi faktor institusi dan regulasi, yang merupakan faktor terlemah. Berkembangnya infrastruktur dan kapasitas SDM saja tidak cukup untuk mendukung upaya perkembangan ekonomi yang optimal. Perkembangan ini harus diimbangi dengan kapasitas institusi dan regulasi yang sesuai. Begitu krusial komitmen pemerintah, institusi yang baik, dan kebijakan terukur untuk mencapai perkembangan yang ideal. Berbagai aksi jangka pendek juga jangka panjang dalam transisi pasca covid-19 perlu diambil untuk menanggapi ekonomi yang tidak seefisien sebelumnya. Kegiatan ekspor terus berlangsung namun, pendanaan semakin mahal untuk pembangunan negara berkembang. “…hal-hal seperti itu belum menunjukan bahwa kita belum punya produktivitas dan penghasilan yang cukup untuk menambah kapasitas ekonomi kita.” ucap Dr. Agustinus Prasetyantoko, mengingat bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah jauh berbeda dari 10 tahun lalu. Komunikasi arah kebijakan yang berjalan, perlu berjalan dengan terukur dan direncakan. Kemudian dalam jangka panjang, reorientasi pertumbuhan yang dilakukan harus bertumpu pada inklusivitas. Lantas, bagaimana prospek perkembangan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas di tengah problema SDM, transisi pasca pandemi, dan pemerintahan baru? Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa dibutuhkan komitmen dari pemerintahan masa depan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki kemampuan teknokrasi dan bertugas untuk membereskan terkait institusi juga regulasi. Jika seluruh kondisi ini terpenuhi, maka akan terbangun kepercayaan investor. “Mengurus negara ternyata bukan rocket science.” beliau menambahkan. Pemerintah dituntut untuk membangun komitmen, konsensus, dan konsistensi untuk menjamin perkembangan yang memberikan harapan bagi Indonesia di masa mendatang. Selengkapnya di https://youtu.be/V8Xh3_7_YOM?si=nIbNicMuENAGtg9X
Dinasti Politik di Indonesia: Antara Kontinuitas dan Tantangan Pasca-Reformasi
Wawancara yang dilakukan oleh Yoes C Kanawa’s (IFAR Atma Jaya) untuk CNA INSIDER, memberikan gambaran yang kompleks antara pergulatan antara generasi baru dan lama dalam politik Indonesia pasca-Reformasi. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menandai kelanjutan dinasti politik keluarga Jokowi, sementara kekuatan lama seperti PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri tetap dominan di parlemen. Pertanyaan muncul mengenai konflik yang mungkin terjadi antara klannya yang baru dan lama dalam politik Indonesia. “These days, various families dominate political parties in Indonesia. Dynastic politics has become the new normal, and it is deeply concerning to witness its spread akin to metastatic cancer across almost all of Indonesia’s major islands.” – Yoes C Kenawas Meskipun Reformasi telah berlangsung lebih dari 25 tahun, dinasti politik tetap populer di Indonesia dengan berbagai alasan, termasuk faktor sejarah feudalisme dan kepraktisan politik. Walaupun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia, ada juga argumen yang mendukung bahwa keberadaan dinasti politik bisa membawa stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan. Karena itu, sementara demokrasi terus berkembang di Indonesia, dinasti politik tetap menjadi aspek yang kompleks dan menantang dalam dinamika politik negara ini. Selengkapnya:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aCcDWtu8a9Y
