Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Anatomi Kampanye Negatif
Oleh: Salvatore Simarmata, peneliti senior Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) “Kampanye negatif menjelang Pemilu 2024 cenderung menyasar aspek emosional pemilih. Sulit dibedakan dari kampanye hitam.” Serangan politik dari para pendukung bakal calon presiden, entah itu Anies Baswedan, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Subianto, kepada kandidat lain sudah marak dalam beberapa bulan terakhir, khususnya secara daring. Akun-akun resmi ataupun anonim secara rutin menyuarakan pesan-pesan negatif untuk menggerus elektabilitas kandidat lawan […] Baca selengkapnya opini Salvatore Simarmata dalam Koran Tempo, Kamis, 13 Juli 2023 terkait kampanye negatif Pemilu 2024. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483171/kampanye-negatif-jelang-pemilu-2024. #ArticlePublication #KampanyeNegatif #Pemilu2024
Kompromi Dinasti Politik
Oleh: Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR Atma Jaya “Jokowi mulai membentuk dinasti politik sendiri. Bagaimana mencegah dampak negatif dinasti politik?” Gejala dinasti politik telah lama terjadi di Indonesia. Yang mutakhir adalah berkembangnya dinasti Jokowi. Hal ini ditandai dengan rencana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota Depok (majalah Tempo, 3-9 Juli 2023). Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akan mengikuti jejak sang ayah; kakaknya, Gibran Rakabuming Raka; dan kakak iparnya, Bobby Nasution […] Baca selengkapnya opini Yoes C. Kenawas dalam Koran Tempo, Selasa, 11 Juli 2023 terkait dinasti politik Jokowi. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483130/dinasti-politik-jokowi. #Article Publication #DinastiPolitik #Pemilu2024
Addressing Rapid Changes in Urbanscapes: A Tale of Two Cities
By: Paulus Bagus Sugiyono & Neo Hui Yun Rebecca In Yogyakarta and Singapore, youth movements have sprouted to address the negative impacts of rapidly changing cityscapes. Urban dwellers often face rapid changes in their cityscapes. Several changes to urban spaces have been made for developmental purposes, spanning from the building of new infrastructure to the demolition of existing urban landscapes. This so-called “commodification of spaces”, with its extensive spread across most cities, has wreaked severe impacts on urban dwellers’ natural surroundings and lives. Given that the current generation is the main recipient of such effects, civil society, in particular urban youth, has taken the initiative to use creative methods to advocate and prevent further loss of their urban landscapes. Both Yogyakarta and Singapore have experienced ongoing changes in their urban landscape, and each is contextualised within their country’s own development progress. The tangible and intangible losses from these developmental changes have led to unique responses by urban youth […] Artikel selengkapnya dapat diakses di: https://fulcrum.sg/addressing-rapid-changes-in-urbanscapes-a-tale-of-two-cities/
Brownbag Discussion Series: Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang (Mei 2023)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengadakan Seri Diskusi Publik yang diadakan pada bulan Mei 2023. Tema besar yang diambil adalah “Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang”. Acara diskusi publik akan diadakan setiap minggunya dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, Purworejo, dan Banyuwangi. Untuk mendaftar acara ini, silakan klik bit.ly/komodifikasiruang. Narahubung: ipp@atmajaya.ac.id.
Undangan Bedah Buku Territorial Change and Conflict in Indonesia
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam acara bedah buku yang akan kami selenggarakan dengan judul Territorial Change and Conflict in Indonesia. Buku yang akan didiskusikan merupakan buku yang ditulis oleh Ratri Istania, Ph.D. (Dosen STIA LAN Jakarta). Bedah buku ini sendiri akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, bekerja sama dengan Penerbit Routledge, Singapura. Ada pun kegiatan ini akan diselenggarakan pada: Narasumber yang akan menjadi pembicara adalah: Acara bedah buku akan dimoderatori oleh: Muhammad Fajar (IFAR Atma Jaya). Registrasi acara ini dapat dilakukan melalui link: bit.ly/komodifikasiruang.
Brownbag Discussion Maret 2023
Saat ini, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi perbincangan publik karena usulan kebijakan impor kereta bekas dari Jepang. Usulan ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan kereta pengganti untuk sejumlah armada yang telah habis masa pakainya. Usulan impor ini juga bertujuan mengatasi waktu jeda dua tahun sampai PT. INKA dapat memproduksi armada pengganti. Untuk mengisi kekosongan ini, impor KRL bekas dari Jepang menjadi solusi sementara agar layanan tidak terganggu. Usulan kebijakan impor kereta listrik ini menimbulkan polemik kebijakan publik khususnya di antara tiga kementerian yang terkait dengan penyediaan layanan publik ini. Saksikan diskusi mengenai isu ini lebih lanjut pada seri Brownbag Discussion Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) bulan ini.
Laporan Berkelanjutan 2022: Transformasi untuk Berkelanjutan
Laporan Keberlanjutan Unika Atma Jaya 2022, berisi informasi, data, dan penjelasan yang bersifat material bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Unika Atma Jaya. Informasi, data, dan penjelasan Laporan ini berasal dari dan merujuk pada beragam dokumen dan narasumber internal yang mengelola dan memiliki otoritas atasnya. Kecuali disebut khusus, sebutan ‘Unika Atma Jaya’ merujuk pada tiga lokasi kampus yang dimiliki, yaitu Semanggi, Pluit, dan Bumi Serpon Damai (BSD) Serpong, di bawah otoritas yang menaunginya. Dengan demikian, penyebutan Unika Atma Jaya mewakili eksistensi keseluruhan kampus di lokasi-lokasi yang berbeda. Laporan ini memakai dua perspektif waktu. Pertama, perspektif existing condition, yang menangkap fenomena waktu kini dan waktu lalu dalam bentang tiga tahun (2019-2021) untuk merekam dan menganalisis kinerja Unika Atma Jaya dari dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kedua, perspektif masa depan melalui pernyataan-pernyataan yang bersifat forward-looking. Unika Atma Jaya menyadari bahwa risiko dan ketidakpastian dari berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal, telah dan akan memberi pengaruh pada kinerja operasional dan kondisi penyelenggaran pendidikan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh sebab itu, setiap informasi, data, dan penjelasan dalam dua perspektif waktu itu—existing condition dan forward-looking—perlu disikapi hati-hati untuk tidak menimbulkan salah pengertian dan dispute. Kontributor Laporan: Pengarah: Tema Ekonomi: Tema Lingkungan: Tema Sosial
Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?”
Demokrasi Indonesia dewasa kini tidak lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan partai politik dan tidak berjalannya fungsi partai politik. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, pemilik parta partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten. Kekerabatan dalam jejaring politik di pemerintahan berpotensi memudahkan lolosnya kepentingan predatoris sehingga kesempatan politik dan ekonomi tidak terbagi secara relatif adil untuk masyarakat. Dinasti Politik membuka ruang dan melapangkan jalan terjadinya korupsi. Hingga saat ini terdapat enam dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi. Keenam dinasti politik itu adalah Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten, Syaukani Hassan Rais di Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Cimahi, Fuad Amin Imron di Bangkalan, Sri Hartini di Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Banyuasin. Sejatinya, akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri bahkan sebagai presiden sekalipun, termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan. Bisa dikatakan, praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilese yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga (dinasti) tertentu. Institute of Public Policy Unika Atma Jaya berkolaborasi dengan LP3ES akan mengadakan Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?” Narasumber: Moderator:
Brownbag Discussion: Menuju 2024: Ancaman Hoaks pada Pemilu 2024 (12 Oktober 2022)
14 Februari 2024 merupakan tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024.Menuju Pemilu 2024, salah satu dinamika yang sering kita alami adalah beredarnya hoaks terkait politik dan pemilu. Hoaks adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menjelang perhelatan pemilu kita sering menemui narasi-narasi politik yang bertujuan menjatuhkan calon tertentu. Kominfo mencatat hoaks politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama periode Agustus 2018-23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks (Katadata, 2019). Mengingat pemilu 2019 yang diselenggarakan pada bulan april, Dari data tersebut kita dapat melihat hoaks politik semakin banyak beredar ketika mendekati pemilu. Beredarnya hoaks melalui sosial media rentan menciptakan konflik sosial-politik karena hoaks beredar dengan mudah secara maya. Media sosial memang berguna untuk menghubungkan konstituen dan calon peserta pemilu, tapi media sosial juga dapat berguna untuk menyebarkan informasi tidak benar dan memicu konflik di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan membedakan berita bohong ataupun negara. Kurangnya literasi dan pengetahuan membuat masyarakat dengan mudah percaya terhadap hoaks. Oleh karena itu, untuk mencari strategi membendung hoaks pada pemilu 2024, kita dapat mempelajari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya. Kebijakan terkait pengendalian hoaks dalam media sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut meminimalisir dampak hoaks selama pemilu berlangsung. Narasumber: Moderator:
