SEGERA HADIR “DISKUSI PUBLIK 2025”
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy akan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia”.Acara ini akan membahas kondisi, tantangan, dan prospek pengembangan pendidikan kebijakan publik di Indonesia, serta menghadirkan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi sebagai narasumber. Rabu, 29 Oktober 202509.00 – 17.00 WIBBallroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut: Click Here
Executive Education Program Government Relations Profesional
Dalam iklim bisnis yang dinamis, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah menjadi elemen strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ikuti kelas terbaru dari Kompas Institute dan bekali diri Anda dengan keterampilan praktis untuk menjadi Government Relations profesional yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan: Hari/Tanggal: Kamis-Jumat, 10-12 September 2025Waktu: 09.30-15.30 WIBLokasi: Ruang Kompas Institute, Gedung Kompas Gramedia Unit 2 Lantai 3Jalan Palmerah Selatan No. 26-28 – Jakarta Materi yang dipelajari: Membangun Hubungan Strategis dengan Pemerintah Etika dalam Lobbying dan Government Relations Strategi Komunikasi Efektif dengan Pemerintah Memahami Proses Pembuatan Kebijakan Publik Kolaborasi Strategis: Peran Sektor Swasta bagi Pemerintah Menjadi Government Relations Profesional Pengajar: Benefit: Daftar di sini: komp.as/kelasgovrelationct
PUBLIC WEBINAR: RECENT DEVELOPMENTS OF BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND GERMANY
In collaboration with FAU Erlangen-Nürnberg University Germany, the University of Airlangga (UNAIR), and Satya Bumi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) will hold a webinar, taking an issue of “Recent Developments of Business and Human Rights in Indonesia and Germany”. Place, Date, and Time: Speakers: Description: After more than ten years of its adoption, there are several developments regarding the UNGPs on Business and Human Rights (BHR) within several countries, including Germany and Indonesia. Germany recently released the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (also known as the Supply Chain Act) on July 16, 2021. On the other hand, Indonesia published Presidential Decree No. 60 Year 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights. These recent developments on business and human rights in each country differ, which raises questions and concerns about their implementation in practice. This webinar will specifically discuss the implications on the recent BHR policies in Germany and Indonesia in relations to the growing concern about the nickel industry in Indonesia. Registration: If you are interested in joining this webinar, please register via the following link: https://bit.ly/HRIG.
Seminar Publik Memahami Konteks Aktivisme Digital Untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan Seminar Publik secara daring berjudul “Memahami Konteks Aktivisme Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil”. Seminar ini merupakan seminar lanjutan yang diadakan bulan lalu dengan tema besar mengenai “Aktivisme Digital”. Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari: SelasaTanggal: 25 Juli 2023Waktu: Pukul 13.00-15.30 WIBTempat: Zoom meeting Yayasan Tifa (Link via registrasi) Beberapa narasumber yang akan berbicara pada seminar ini adalah:1. Damar Juniarto (Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet))2. Novita Natalia (Co-Founder BicaraUdara) Moderator: Yoes C. Kenawas (Research Fellow Institute for Advanced Research Atma Jaya Jakarta) Untuk mengikuti acara ini, Anda dapat melakukan registrasi via bit.ly/AktivismeDigitalTifaxAJIPP.
Anatomi Kampanye Negatif
Oleh: Salvatore Simarmata, peneliti senior Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) “Kampanye negatif menjelang Pemilu 2024 cenderung menyasar aspek emosional pemilih. Sulit dibedakan dari kampanye hitam.” Serangan politik dari para pendukung bakal calon presiden, entah itu Anies Baswedan, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Subianto, kepada kandidat lain sudah marak dalam beberapa bulan terakhir, khususnya secara daring. Akun-akun resmi ataupun anonim secara rutin menyuarakan pesan-pesan negatif untuk menggerus elektabilitas kandidat lawan […] Baca selengkapnya opini Salvatore Simarmata dalam Koran Tempo, Kamis, 13 Juli 2023 terkait kampanye negatif Pemilu 2024. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483171/kampanye-negatif-jelang-pemilu-2024. #ArticlePublication #KampanyeNegatif #Pemilu2024
Kompromi Dinasti Politik
Oleh: Yoes C. Kenawas, research fellow IFAR Atma Jaya “Jokowi mulai membentuk dinasti politik sendiri. Bagaimana mencegah dampak negatif dinasti politik?” Gejala dinasti politik telah lama terjadi di Indonesia. Yang mutakhir adalah berkembangnya dinasti Jokowi. Hal ini ditandai dengan rencana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota Depok (majalah Tempo, 3-9 Juli 2023). Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akan mengikuti jejak sang ayah; kakaknya, Gibran Rakabuming Raka; dan kakak iparnya, Bobby Nasution […] Baca selengkapnya opini Yoes C. Kenawas dalam Koran Tempo, Selasa, 11 Juli 2023 terkait dinasti politik Jokowi. Artikel dapat diakses melalui link: https://koran.tempo.co/read/opini/483130/dinasti-politik-jokowi. #Article Publication #DinastiPolitik #Pemilu2024
Addressing Rapid Changes in Urbanscapes: A Tale of Two Cities
By: Paulus Bagus Sugiyono & Neo Hui Yun Rebecca In Yogyakarta and Singapore, youth movements have sprouted to address the negative impacts of rapidly changing cityscapes. Urban dwellers often face rapid changes in their cityscapes. Several changes to urban spaces have been made for developmental purposes, spanning from the building of new infrastructure to the demolition of existing urban landscapes. This so-called “commodification of spaces”, with its extensive spread across most cities, has wreaked severe impacts on urban dwellers’ natural surroundings and lives. Given that the current generation is the main recipient of such effects, civil society, in particular urban youth, has taken the initiative to use creative methods to advocate and prevent further loss of their urban landscapes. Both Yogyakarta and Singapore have experienced ongoing changes in their urban landscape, and each is contextualised within their country’s own development progress. The tangible and intangible losses from these developmental changes have led to unique responses by urban youth […] Artikel selengkapnya dapat diakses di: https://fulcrum.sg/addressing-rapid-changes-in-urbanscapes-a-tale-of-two-cities/
Brownbag Discussion Series: Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang (Mei 2023)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengadakan Seri Diskusi Publik yang diadakan pada bulan Mei 2023. Tema besar yang diambil adalah “Gerakan Masyarakat Sipil di Hadapan Fenomena Komodifikasi Ruang”. Acara diskusi publik akan diadakan setiap minggunya dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, Purworejo, dan Banyuwangi. Untuk mendaftar acara ini, silakan klik bit.ly/komodifikasiruang. Narahubung: ipp@atmajaya.ac.id.
Undangan Bedah Buku Territorial Change and Conflict in Indonesia
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) Jakarta mengundang Ibu/Bapak untuk hadir dalam acara bedah buku yang akan kami selenggarakan dengan judul Territorial Change and Conflict in Indonesia. Buku yang akan didiskusikan merupakan buku yang ditulis oleh Ratri Istania, Ph.D. (Dosen STIA LAN Jakarta). Bedah buku ini sendiri akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, bekerja sama dengan Penerbit Routledge, Singapura. Ada pun kegiatan ini akan diselenggarakan pada: Narasumber yang akan menjadi pembicara adalah: Acara bedah buku akan dimoderatori oleh: Muhammad Fajar (IFAR Atma Jaya). Registrasi acara ini dapat dilakukan melalui link: bit.ly/komodifikasiruang.
Brownbag Discussion Maret 2023
Saat ini, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi perbincangan publik karena usulan kebijakan impor kereta bekas dari Jepang. Usulan ini bertujuan mengantisipasi kebutuhan kereta pengganti untuk sejumlah armada yang telah habis masa pakainya. Usulan impor ini juga bertujuan mengatasi waktu jeda dua tahun sampai PT. INKA dapat memproduksi armada pengganti. Untuk mengisi kekosongan ini, impor KRL bekas dari Jepang menjadi solusi sementara agar layanan tidak terganggu. Usulan kebijakan impor kereta listrik ini menimbulkan polemik kebijakan publik khususnya di antara tiga kementerian yang terkait dengan penyediaan layanan publik ini. Saksikan diskusi mengenai isu ini lebih lanjut pada seri Brownbag Discussion Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) bulan ini.
