IPP Inquiry #2: Keluarga dalam Relasi Moral, Kewarganegaraan, dan Kebijakan Publik
Jakarta — Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) kembali menyelenggarakan IPP Inquiry #2 dengan tema “Keluarga, Moral, dan Kewarganegaraan di Indonesia” pada Jumat (31/7), di Ruang Eksebisi Atma Cultura, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Diskusi mengulas bagaimana konstruksi keluarga ideal tidak hanya beroperasi dalam ranah privat, tetapi juga berkaitan erat dengan moralitas, kewarganegaraan, dan kebijakan publik di Indonesia. IPP Inquiry #2 dimoderatori oleh Yosephine Uliarta Manurung, M.Pub.Pol., Head of Education Atma Jaya Institute of Public Policy dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Mirna Nadia, PhD., Postdoctoral Fellow di Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, dan Dr. Sari Damar Ratri, Postdoctoral Fellow di Monash University, Indonesia. Pembahasan menyoroti keluarga ideal di Indonesia yang dilekatkan pada model keluarga batih dengan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengasuh utama. Konstruksi tersebut berkembang menjadi moral infrastructure yang turut menentukan bentuk keluarga mana yang dianggap ideal. Diskusi juga menelusuri perkembangan konsep keluarga batih di Indonesia, salah satunya melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa Orde Baru, keluarga juga memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan dan administrasi negara. “Ketika satu bentuk keluarga ditempatkan sebagai standar moral, mereka yang hidup di luar standar tersebut tidak hanya mengalami stigma sosial, tetapi juga menghadapi bentuk-bentuk eksklusi dalam relasinya dengan negara”, tutur Mirna Nadia. Selain itu, diskusi membahas kelompok-kelompok yang berpotensi tereksklusi ketika satu bentuk keluarga ditempatkan sebagai standar dominan. Misalnya, keberadaan perempuan kepala keluarga, menunjukkan bahwa realitas pengalaman keluarga di Indonesia lebih beragam dibandingkan konstruksi keluarga batih yang selama ini dianggap ideal. Dalam penjelasannya, Sari Damar Ratri menyampaikan bahwa keluarga heteronormatif sebagai moral infrastructure juga berdampak pada penyelenggaraan layanan sosial dan layanan publik. Kelompok dengan pengalaman keluarga yang berbeda akan kesulitan dalam mengakses layanan, memperoleh pengakuan administratif, hingga menikmati hak-hak sosial secara setara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat praktik eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan standar keluarga dominan. Melalui IPP Inquiry #2, AJIPP menegaskan pentingnya melihat keluarga bukan semata sebagai institusi privat, melainkan sebagai arena moralitas, kewarganegaraan, dan kebijakan publik saling berkelindan. Perspektif tersebut membuka ruang untuk meninjau kembali sejauh mana kebijakan negara mampu mengakomodasi keragaman bentuk dan pengalaman keluarga tanpa mereproduksi stigma maupun eksklusi terhadap kelompok tertentu.
Workshop Policy Brief 2026: Mengubah Riset Menjadi Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak
Jakarta – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Workshop Penulisan Policy Brief 2026 bertema “Mengubah Riset Menjadi Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak” pada Selasa (4/8) di Ruang Y14, Kampus Semanggi, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–16.00 WIB ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan menerjemahkan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan yang ringkas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh para policy maker. Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara yaitu Vidhyandika Djati Perkasa, PhD selaku Director of Research, CSIS dan Wijayanto Samirin, MPP selaku Senior Economic Adviser to Governor of Jakarta. Workshop dibuka dengan sambutan oleh Salvatore Simarmata selaku Direktur AJIPP dan dilanjutkan dengan empat sesi pembelajaran yang mengombinasikan pemaparan konsep, teknik penulisan, dan praktik penyusunan policy brief. Pada sesi pertama, Vidhyandika mengajak peserta memahami posisi policy brief sebagai jembatan antara dunia riset dan proses pengambilan kebijakan. Ia menjelaskan bahwa riset yang berkualitas belum tentu otomatis memengaruhi kebijakan karena adanya kesenjangan antara temuan ilmiah dan proses politik dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, policy brief berperan menerjemahkan hasil penelitian menjadi pesan yang jelas, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. “Keberhasilan sebuah riset tidak hanya diukur dari publikasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan perubahan melalui kebijakan. Ringkasan kebijakan yang disampaikan pada saat yang tepat akan dapat mengubah kebijakan,” ujar Vidhyandika dalam penutupan materinya. Setelah jeda coffee break, sesi kedua hingga keempat dipandu oleh Wijayanto. Pada sesi sistematika policy brief, beliau menjelaskan bahwa penulisan policy brief harus menggunakan struktur yang dimulai dari rekomendasi utama kemudian diikuti penjelasan pendukung agar memudahkan pembuat kebijakan memahami inti persoalan dalam waktu singkat. Ia juga menguraikan komponen utama policy brief, mulai dari judul, ringkasan eksekutif, latar belakang, temuan, rekomendasi kebijakan, hingga referensi dan informasi penulis. Memasuki sesi ketiga, Wijayanto membahas teknik menyusun policy brief yang efektif dan berdampak. Peserta diajak memahami pentingnya menentukan isu yang relevan, mengenali target pembaca, memetakan aktor dan kepentingan yang terlibat, dan merancang rekomendasi kebijakan yang strategis. Selain kualitas substansi, ia juga menyampaikan strategi-strategi agar rekomendasi kebijakan dapat diterima dan memberi pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Menurut Wijayanto, rekomendasi kebijakan yang baik idealnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely). Namun, ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, penulis juga perlu mempertimbangkan dinamika politik dan kepentingan para pemangku kepentingan sehingga rekomendasi dapat disampaikan secara efektif tanpa kehilangan substansi. “Policy brief harus objektif tetapi persuasif. Policy brief disusun berbasis bukti, mudah dipahami, dan ditulis untuk membantu pengambil kebijakan mengambil keputusan,” jelas Wijayanto. Pada sesi keempat, peserta diberi kesempatan menyusun draf policy brief berdasarkan isu yang dipilih. Setelah itu, beberapa peserta mempresentasikan hasil penulisannya di hadapan pembicara dan peserta lain untuk memperoleh umpan balik secara langsung. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai saran terkait penyusunan urgensi masalah, penyajian data, hingga penyempurnaan rekomendasi kebijakan agar lebih tajam dan sesuai dengan kebutuhan audiens sasaran. Melalui workshop ini, AJIPP berharap semakin banyak akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi mampu menghasilkan policy brief yang mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan para pengambil kebijakan. Dengan demikian, penelitian yang dihasilkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah semata, melainkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak.
Evaluasi Keterlibatan Dosen Indonesia dalam Penyusunan Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Photo by Dom Fou on Unsplash Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan dosen perguruan tinggi Indonesia dalam proses kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas dan kemauan mereka untuk berkontribusi pada evidence-based policymaking (EBPM). Dengan lebih dari 2.937 perguruan tinggi dan 4 juta mahasiswa, sistem pendidikan tinggi Indonesia merupakan sumber modal intelektual yang signifikan bagi pembangunan nasional. Namun, pemahaman sistematis mengenai bagaimana akademisi terlibat dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Studi ini mengadopsi dua kerangka teoretis utama: communities of practice dan teori modal sosial. Kerangka pertama memungkinkan analisis pertukaran pengetahuan antara akademisi dan pembuat kebijakan melalui tiga elemen domain, komunitas, dan praktik. Kerangka kedua mengonseptualisasikan nexus riset-kebijakan sebagai proses relasional yang dimediasi oleh jaringan, kepercayaan, dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif potong lintang dengan pendekatan metode campuran. Tahap kuantitatif melibatkan survei daring terhadap 800-1.200 dosen yang direkrut melalui stratified random sampling berdasarkan jenis institusi, lokasi geografis, jabatan akademik, dan bidang keilmuan. Tahap kualitatif mencakup wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Analisis data kuantitatif meliputi statistik deskriptif, uji chi-kuadrat, ANOVA, analisis korelasi, regresi, dan analisis klaster. Data kualitatif dianalisis melalui analisis tematik dan studi kasus. Integrasi kedua pendekatan dilakukan melalui triangulasi untuk menghasilkan narasi analitis yang komprehensif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris untuk mendukung program pengembangan kapasitas, reformasi kebijakan kelembagaan, serta inisiatif pemerintah dalam memperkuat hubungan riset-kebijakan di Indonesia. Hasil studi akan relevan bagi pengelola universitas, instansi pemerintah, lembaga pendanaan penelitian, dan organisasi pengembangan kapasitas. Kata kunci: keterlibatan kebijakan; dosen; riset; kebijakan; evidence-based policy making. Tim peneliti:
Ketika Kebijakan Nasional Menjangkau Pinggiran: Tantangan Klinik Misi Katolik di Era BPJS
Photo by Jazmin De Guzman on Unsplash Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh klinik misi Katolik di berbagai wilayah di Indonesia sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu sejak jaman penjajahan Belanda, bahkan mereka sudah mendahului pemerintah. Ketika Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberlakukan Undang Undang (UU) tentang kesehatan, salah satunya adalah UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, banyak klinik-klinik misi Katolik tersebut tutup dan tidak beroperasi lagi karena mereka tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait fasilitas, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Maka, dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan secara win-win atau semua pihak menang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan peraturan pemerintah/Kemenkes RI tentang layanan kesehatan terhadap keberlangsungan klinik misi Katolik di luar Pulau Jawa, terutama di daerah terpencil. Tim peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada pimpinan klinik dari 2 klinik Katolik yang berada di luar Pulau Jawa, yaitu di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) dan Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan/peraturan yang lebih memperhatikan klinik-klinik misi Katolik di daerah terpencil. Kata kunci: kebijakan nasional, BPJS, klinik misi, Katolik. Tim peneliti:
Tentara dalam Pandangan Generasi Baru: Analisis Persepsi Mahasiswa Kelahiran Pascareformasi Mengenai Militer di Indonesia
Photo by Mufid Majnun on Unsplash Riset ini bermaksud memahami bagaimana generasi muda mempersepsikan militer saat ini, serta interaksi memori kolektif tentang militerisme dengan realitas politik yang ada. Temuan penelitian ini akan menjadi indikator apakah generasi muda akan menormalisasi kehadiran militer di ranah sipil, dan dengan demikian secara tidak langsung mendukung terkonsolidasinya kembali pemerintahan militeristik. Melalui metode campuran survei dan wawancara mendalam dengan mahasiswa PTN dan PTS di Jabodetabek, terdapat tiga hal yang hendak dicapai dalam riset ini. Pertama, memahami bagaimana persepsi generasi muda mengenai citra (image) militer. Kedua, memahami bagaimana generasi muda memandang peran militer dalam kehidupan sipil. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang cenderung permisif bahkan mendukung militerisme, mengidentikkan militer dengan disiplin, efisiensi, dan stabilitas sehingga dipandang mampu menjalani peran-peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, memahami adakah pergeseran (shifting) dalam memori kolektif ada generasi muda mengenai militer. Hal ini menjadi penting karena mereka lahir dan tumbuh dalam suasana demiliterisasi dan penguatan supremasi sipil sebagai narasi dominan. Adapun temuan-temuan menarik dari ketiga fokus tersebut diharapkan dapat dibagikan kepada khalayak luas dalam bentuk jurnal ilmiah dan artikel populer Kata kunci: Militer, mahasiswa, pasca Reformasi persepsi, kebijakan Tim peneliti:
Kesejahteraan Pengemudi Dalam Skema Electric Vehicle (EV) di Jabodetabek
Photo by elwis musa tambuwun on Unsplash Penelitian ini berangkat dari premis bahwa adopsi EV tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di dalam rezim kerja kapitalisme platform yang sudah ditandai oleh jam kerja panjang, ketidakpastian pendapatan, dan eksternalisasi biaya kepada pengemudi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan reorganisasi waktu kerja—termasuk waktu tunggu dan waktu pengisian daya—sebagai indikator utama untuk menilai implikasi transisi EV terhadap kesejahteraan pengemudi. Pertanyaan kunci yang diajukan penelitian ini adalah: apakah efisiensi yang dihasilkan di tingkat sistem benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan di tingkat individu, atau justru memperkenalkan bentuk baru biaya, risiko, dan ketergantungan ekonomi? Menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah Jabodetabek, penelitian ini menggabungkan focus group discussion, wawancara mendalam, etnografi basecamp, wawancara pemangku kepentingan, serta analisis media. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan hubungan antara pengalaman sehari-hari pengemudi, desain skema EV, dan kerangka kebijakan yang lebih luas. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber perumusan rekomendasi kebijakan agar transisi kendaraan listrik di sektor transportasi perkotaan tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan kerja. Kata kunci: Transisi hijau; Electric vehicle; pekerja platform; kesejahteraan Tim peneliti:
IPP Unika Atma Jaya Bahas Akses Kesejahteraan Sosial dalam Forum Semanggi #5: Mengapa Sebagian Warga Tetap Gigih Memperjuangkan Haknya?
Jakarta, 9 Juni 2026 – Ada pertanyaan sederhana yang sebenarnya menyimpan kedalaman luar biasa: “Mengapa sebagian orang gigih memperjuangkan haknya, sementara yang lain menyerah di tengah jalan?”. Pertanyaan itu adalah benang merah diskusi dalam Forum Semanggi #5 yang digelar oleh Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) di Kampus Semanggi, Jakarta. Forum dihadiri oleh Prof. Matthew S. Winters dari Departemen Ilmu Politik, University of Illinois Urbana-Champaign sebagai pembicara dan dimoderatori oleh Indro Adinugroho, Ph.D. dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Forum ini mengajak peserta untuk melihat bagaimana warga berhadapan dengan sistem kesejahteraan sosial, dari sudut pandang mereka yang harus mengantri, mengurus berkas, dan kadang pulang dengan tangan kosong. Prof. Winters membawa gagasan yang ia kembangkan bersama Rebecca Weitz-Shapiro dalam buku Persistent Citizens, yang berisi penelitian mendalam tentang persistensi masyarakat dalam mengakses kebijakan sosial di Brasil dan Argentina. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang mengakses bantuan sosial bukan semata soal program yang tersedia, melainkan juga soal seberapa besar keyakinan bahwa ia berhak dan kegigihan memperjuangkannya. Kegigihan ini disebut sebagai state-centric persistence. Ada tiga faktor yang ditemukan paling menentukan state-centric persistence. Pertama, rasa percaya diri, apakah seseorang merasa mampu menavigasi birokrasi yang rumit. Kedua, kesadaran hak, apakah ia memandang bantuan sosial sebagai haknya sebagai warga negara, bukan sekadar “kebaikan hati” pemerintah. Ketiga, rasa geram yang produktif, dorongan untuk tidak menyerah meski dihadang prosedur yang berbelit. “Ketersediaan program tidak menjamin akses. Warga seringkali harus gigih menembus sistem untuk mendapatkan apa yang memang sudah menjadi hak mereka.” tegas Prof. Winters. Meski lahir dari riset di Amerika Latin, gagasan ini terasa begitu relevan di Indonesia. Indonesia punya banyak program seperti BPJS Kesehatan, PKH, KIP, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Tapi siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang warga yang berhak menerima bantuan, namun gagal karena tak tahu caranya mendaftar, mengalami proses yang panjang, atau yang menyerah karena tak ada yang mendampingi? Diskusi ini membuka ruang untuk mengakui hambatan yang masih ada dalam kemudahan akses kebijakan sosial saat ini dan peran dari masyarakat untuk menjemput haknya. Forum ini juga menyentuh soal transformasi digital dalam layanan publik. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang, layanan lebih cepat, jangkauan lebih luas, namun dapat menjadi tembok baru yang mempersulit bagi mereka yang tidak melek teknologi. Keberhasilan kebijakan sosial tidak bisa diukur dari jumlah program atau besarnya anggaran. Yang lebih penting adalah apakah program itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Negara tidak bisa hanya mengandalkan kegigihan warganya. Prosedur perlu disederhanakan, literasi publik ditingkatkan, dan pendampingan perlu disediakan karena tidak semua orang punya tenaga, waktu, atau pengetahuan untuk memperjuangkan haknya sendirian. Forum Semanggi #5 menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya yang tertulis indah di atas kertas, tapi yang benar-benar bisa dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: Atma Jaya Institute of Public Policy
Workshop Menulis Artikel Opini: Mendorong Partisipasi Publik melalui Tulisan Kritis dan Berbasis Data
JAKARTA, 20 Mei 2026 – Pada 19-20 Mei 2026, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Workshop Menulis Artikel Opini secara daring melalui Zoom yang dihadiri oleh komunitas akademisi dari berbagai daerah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam menulis artikel opini yang argumentatif, komunikatif, dan relevan dengan isu-isu publik kontemporer. Workshop ini menghadirkan Iwan Kurniawan, Redaktur Pelaksana Tempo, serta Salvatore Simarmata, Direktur AJIPP dan dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, sebagai narasumber. Kegiatan hari pertama dibuka dengan pemaparan dari Iwan Kurniawan mengenai strategi menulis artikel opini yang layak dipublikasikan di media massa. Ia menjelaskan pentingnya menentukan sudut pandang yang kuat, membangun argumen yang runtut, serta menggunakan data dan fakta sebagai dasar tulisan opini. Peserta juga mendapat gambaran mengenai proses editorial di media, termasuk berbagai kesalahan umum yang kerap ditemukan dalam tulisan opini. Pada sesi berikutnya, Salvatore Simarmata membagikan pengalaman dan refleksinya dalam menulis serta mempublikasikan artikel opini di berbagai media nasional. Ia menekankan bahwa artikel opini tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai medium intervensi gagasan di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan akademisi dalam penulisan opini penting untuk memperkuat diskursus publik yang berbasis pengetahuan sekaligus mendorong kebijakan yang lebih reflektif terhadap persoalan masyarakat. Workshop hari pertama diisi dengan sesi pemaparan konsep dasar yang kemudian dilanjutkan dengan pembedahan draf tulisan peserta yang telah dikumpulkan pada saat pendaftaran. Sejumlah tulisan dipilih untuk dibahas langsung oleh narasumber guna memberikan gambaran tentang kekuatan argumentasi, struktur penulisan, penggunaan data, hingga aspek teknis dalam artikel opini. Sesi ini menjadi ruang pembelajaran bersama yang membantu peserta memahami proses revisi dan penyempurnaan tulisan secara lebih praktis. Kegiatan berlanjut pada hari kedua melalui sesi umpan balik atas tulisan akhir bersama Iwan Kurniawan. Dalam sesi ini, peserta menerima kritik dan saran konstruktif terhadap tulisan yang telah dibuat. Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam tanggapan terkait ketajaman ide, relevansi isu, kebebasan beropini, serta cara menyusun opini yang mampu menarik perhatian pembaca tanpa mengurangi kedalaman analisis. Workshop ini menyoroti pentingnya membangun budaya menulis di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Selain menjadi sarana berbagi gagasan, artikel opini dinilai mampu memperluas partisipasi publik dalam menanggapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih kritis dan konstruktif. Melalui kegiatan ini, AJIPP berharap semakin banyak akademisi dan generasi muda terlibat aktif dalam produksi pengetahuan serta diskursus kebijakan publik melalui media tulisan. Sebagai penutup, workshop ini menegaskan bahwa kemampuan menulis opini merupakan bagian penting dari upaya membangun ruang publik yang sehat, demokratis, dan berbasis argumentasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong lahirnya lebih banyak tulisan kritis yang dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan kebijakan publik di Indonesia. Melalui kegiatan ini, AJIPP berharap semakin banyak akademisi dan generasi muda terlibat aktif dalam produksi pengetahuan serta diskursus kebijakan publik melalui media tulisan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: Atma Jaya Institute of Public Policy
Policy Dialogue: Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global
JAKARTA, 26 Februari 2026 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Policy Dialogue bersama Cisanggiri Syndicate yang mengangkat judul “Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respon Pemerintah?” Diskusi ini diawali Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara pertama yang menegaskan pentingnya peran MSCI dalam memengaruhi arah investasi global. MSCI membuat analisis dan indeks saham yang menjadi acuan investor di seluruh dunia, atau sebagai “kompas” bagi investor global untuk menentukan arah penanaman modal. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. menegaskan bahwa saham yang masuk kedalam indeks MSCI tidak dipilih sembarangan, melainkan melalui evaluasi mendalam atas kualitas fundamental dan tata kelola perusahaan. Evaluasi tersebut juga dilakukan secara berkala, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga transparansi dan kinerja agar tetap memenuhi standar global. Lebih lanjut, ia menggambarkan keputusan lembaga pemeringkat sebagai “puncak gunung es”. Keputusan dari lembaga pemeringkat global seringkali terlihat kecil tetapi dampak dibaliknya bisa sangat besar, bahkan dapat membuat harga obligasi menurun dan nilai tukar rupiah melemah. Tantangan di Indonesia sendiri adalah lembaga publik yang belum kuat dan aturan yang ambigu, sehingga membuat investor ragu akan kredibilitas institusi publik. Selanjutnya, pembicara kedua Dr. Agustinus Prasetyantoko memaparkan isu paradoks dalam perekonomian Indonesia, terutama mengenai perbedaan realitas pasar yang seringkali berbeda dengan angka dan data resmi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembekuan yang sempat dilakukan MSCI untuk saham Indonesia pada Februari 2026 akibat kekhawatiran transparansi data free float dan struktur kepemilikan. Hal ini karena meskipun saham publik tergolong tinggi sebesar 35%, likuiditasnya rendah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya orchestrated trading behavior atau praktik “saham gorengan” yang membuat indeks tampak meningkat, sementara fundamental emiten relatif lemah. Selain itu, Moody’s juga mengubah outlook (pandangan) Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif” akibat penurunan prediktabilitas kebijakan dan tata kelola negara, serta tanda-tanda pemerintahan yang lemah. Kedua lembaga ini menyampaikan indikasi bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan baik saat ini tampaknya tidak sesuai dengan realitanya. MSCI dan Moody’s tidak sepenuhnya percaya pada data resmi, sehingga investor global sulit memprediksi pasar Indonesia. Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengatasi paradoks perekonomian Indonesia. Terlepas menggunakan kekuatan pasar atau negara, akuntabilitas dari kebijakan pemerintah menjadi hal utama yang perlu ditingkatkan. Diskusi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Prof. Rosdiana Sijabat S.E., M.Si, Ph.D. Sesi tanya jawab membahas pemulihan dan penguatan stabilitas ekonomi nasional. Dalam tanggapannya terhadap salah satu penanya, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan negara menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selain melalui efisiensi dan pengelolaan utang yang hati-hati, belanja sosial perlu dirancang secara strategis agar mampu menciptakan dampak ekonomi dan menghasilkan revenue multiplier. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah awal menuju tata kelola yang baik. Salah satu upaya konkret adalah memastikan keterbukaan data pengeluaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, agar dapat diakses publik. Masyarakat pun didorong untuk berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari penguatan demokrasi ekonomi Indonesia. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Presentasi dan Diskusi Proposal Riset Kolaboratif 2026
JAKARTA, 30 Januari 2026 – Mengawali tahun dengan semangat kolaborasi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan acara Ramah Tamah awal tahun sekaligus diskusi intensif proposal riset kolaboratif bersama jejaring peneliti dan IPP Fellows. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AJIPP untuk memperkuat visi sebagai ekosistem riset dan kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Sesi bedah proposal dibuka oleh Prof. Rosdiana Sijabat yang memaparkan rencana penyusunan policy brief terkait elektrifikasi armada logistik perkotaan. Diskusi ini berkembang dinamis dengan adanya masukan untuk memperluas subjek penelitian ke kendaraan roda dua melalui potensi kolaborasi dengan startup seperti Dash Electric. Adapun saran agar riset ini menyentuh aspek antropologi, khususnya mengenai sisi kesehatan dan keuangan pengemudi ojek daring, serta mempertimbangkan ekosistem regulasi energi yang saat ini masih cenderung bersifat supply-driven. Selanjutnya, perhatian beralih pada riset mengenai persepsi Gen Z terhadap institusi TNI yang telah dirumuskan oleh Andina Dwifatma, Ph.D bersama dengan tim. Penelitian ini berangkat dari fenomena menarik di mana Gen Z menjadi faktor pendukung signifikan dalam peta politik terbaru dan cenderung melihat militer sebagai opsi karier yang stabil. Para penanggap menekankan pentingnya menjustifikasi demografi Gen Z yang tidak menempuh bangku kuliah serta meninjau sejauh mana arus informasi digital mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap institusi keamanan di tengah menurunnya indeks demokrasi. Isu keterlibatan akademisi dalam pemerintahan diangkat oleh Salvatore Simarmata, Ph.D., yang mengevaluasi sejauh mana dosen Indonesia terlibat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam diskusi ini, muncul kritik membangun agar riset ini mampu memotret apakah peran akademisi benar-benar menjadi dasar kebijakan atau sekadar instrumen untuk memvalidasi apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai penutup sesi bedah proposal, dr. Angela Kurnia, Ph.D. mengangkat tantangan yang dihadapi klinik misi Katolik dalam menjangkau wilayah pinggiran melalui kebijakan nasional. Langkah ini diambil agar tujuan utama AJIPP dalam mengevaluasi kebijakan publik tetap terlaksana, sekaligus memastikan bahwa riset yang dihasilkan memiliki kebermanfaatan nyata bagi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kuat untuk mentransformasi ide-ide riset tersebut menjadi langkah nyata yang berdampak bagi publik, sekaligus memperteguh peran AJIPP sebagai wadah dan ekosistem sinergi bagi para akademisi dan praktisi. Dengan semangat kolaborasi awal tahun, AJIPP akan terus menindaklanjuti masukan strategis dari para fellows dan memperluas jejaring kemitraan riset dan publikasi guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti yang akurat dan relevan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
