Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?”
Demokrasi Indonesia dewasa kini tidak lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan partai politik dan tidak berjalannya fungsi partai politik. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, pemilik parta partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten. Kekerabatan dalam jejaring politik di pemerintahan berpotensi memudahkan lolosnya kepentingan predatoris sehingga kesempatan politik dan ekonomi tidak terbagi secara relatif adil untuk masyarakat. Dinasti Politik membuka ruang dan melapangkan jalan terjadinya korupsi. Hingga saat ini terdapat enam dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi. Keenam dinasti politik itu adalah Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten, Syaukani Hassan Rais di Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Cimahi, Fuad Amin Imron di Bangkalan, Sri Hartini di Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Banyuasin. Sejatinya, akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri bahkan sebagai presiden sekalipun, termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan. Bisa dikatakan, praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilese yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga (dinasti) tertentu. Institute of Public Policy Unika Atma Jaya berkolaborasi dengan LP3ES akan mengadakan Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?” Narasumber: Moderator:
Brownbag Discussion: Menuju 2024: Ancaman Hoaks pada Pemilu 2024 (12 Oktober 2022)
14 Februari 2024 merupakan tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024.Menuju Pemilu 2024, salah satu dinamika yang sering kita alami adalah beredarnya hoaks terkait politik dan pemilu. Hoaks adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menjelang perhelatan pemilu kita sering menemui narasi-narasi politik yang bertujuan menjatuhkan calon tertentu. Kominfo mencatat hoaks politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama periode Agustus 2018-23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks (Katadata, 2019). Mengingat pemilu 2019 yang diselenggarakan pada bulan april, Dari data tersebut kita dapat melihat hoaks politik semakin banyak beredar ketika mendekati pemilu. Beredarnya hoaks melalui sosial media rentan menciptakan konflik sosial-politik karena hoaks beredar dengan mudah secara maya. Media sosial memang berguna untuk menghubungkan konstituen dan calon peserta pemilu, tapi media sosial juga dapat berguna untuk menyebarkan informasi tidak benar dan memicu konflik di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan membedakan berita bohong ataupun negara. Kurangnya literasi dan pengetahuan membuat masyarakat dengan mudah percaya terhadap hoaks. Oleh karena itu, untuk mencari strategi membendung hoaks pada pemilu 2024, kita dapat mempelajari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya. Kebijakan terkait pengendalian hoaks dalam media sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut meminimalisir dampak hoaks selama pemilu berlangsung. Narasumber: Moderator:
Bedah Buku: CIPALI (Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya)
Tol Cikopo – Palimanan atau Cipali, gagasan untuk pembangunannya sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Hal ini tercatat dalam Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Eksekusi pembangunannya berhenti karena krisis moneter 1998. Jalan Tol ini kembali dibangun presiden ke-4 setelah Soeharto lengser, Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke-6 Indonesia. SBY mulai melanjutkan proyek Tol Cipali pada 2011 lalu. Jalan Tol Cipali sudah berada dalam 6 era kepresidenan di Indonesia. Proyek yang dijanjikan rampung pada 2015 ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi sebulan sebelum waktu yang dijanjikan. Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, pembangunan tol cipali memakan waktu yang sangat lama. Berbagai hambatan ditemui diantaranya pembebasan lahan dan pembiayaan proyek. Terkait dengan pembebasan lahan pembangunan tol cipali pada prinsipnya mencoba menerapkan prinsip tidak merugikan rakyat dan negara, berusaha menemukan titik temu antara harga jual yang diminta masyarakat sekitar dan taksiran harga yang wajar negara bukanlah hal yang mudah. Perjalanan pembangunan jalan tol Cipali yang panjang dituliskan dengan baik pada buku “Cipali Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya”. Dalam acara bedah buku ini akan dibahas awal perjalanan, tantangan dalam pengadaan lahan dan pembiayaan serta pengalaman yang bisa diambil dari pembangunan tol Cipali. Narasumber Sandiaga Uno – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Stefanus Ginting- Mantan Direktur Proyek PT Lintas Marga Sedaya Iu Rusliana – Dosen Filsafat UIN Sunan Gunung Djati dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Agustinus Prasetyantoko – Rektor Unika Atma Jaya Eko Djoeli Heripoerwanto – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Achmad Gani Fhazaly Akman – Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Rudy Susanto – Direktur Bank Central Asia Hari : Senin, 28 Juni 2021 Waktu : 11.00-13.00 Publikasi:
Malam Penganugerahan Frans Seda Award 2021
Unika Atma Jaya, Yayasan Atma Jaya, dan Frans Seda Foundation bekerja sama untuk membangun tradisi menganugerahkan Frans Seda Award (FSA) kepada pelaku perubahan masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya hendak mengenang, tetapi juga membagi dan menyebarluaskan pandangan hidup Frans Seda yang bernilai bagi bangsa. Award yang tahun ini telah memasuki tahun kelima diberikan kepada mereka yang telah bekerja nyata serta memberi dampak positif dan siginifikan pada masyarakat. Tahun 2021 ini FSA menetapkan tema “Sinergitas Pendidikan dan Kesehatan Saat dan PascaPandemi: Pendidikan dan Kesehatan bagi Semua”. Tema ini tidak saja sejalan dengan prinsip RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan 2022, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ketiga (kesehatan) dan keempat (Pendidikan) yang telah diimplementasikan pula oleh pemerintah dan pelaku-pelaku pembangunan non-pemerintah di pusat dan di daerah. Penganugerahan ini adalah bagian dari upaya anak bangsa untuk memberi sumbangan nyata pembangunan yang terus berjalan. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, sekaligus fondasi yang lebih dalam tentang dunia pendidikan dan kesehatan Indonesia saat ini dan masa depan bagi pemenang Award, termasuk juga bagi seluruh undangan acara penganugerahan ini, pandangan dari otoritas pendidikan dan kesehatan menempati kedudukan yang penting. Pandangan ini juga mempertemukan relasi antara dinamika di tingkat makro nasional dan global dengan tindakan-tindakan di tingkat mikro dan lokal. Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan adalah otoritas yang amat tepat untuk ditempatkan dalam kedudukan ini. Dalam hubungan ini, Unika Atma Jaya, Yayasan Atma Jaya, dan Frans Seda Foundation mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, BA, MA, serta Bapak Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, untuk memberikan Short Ministerial Talks dalam acara penganugerahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Publikasi
Peluncuran Buku Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis. Webinar: Arah Pengaturan Fintech di Indonesia
Pakar cyber law Unika Atma Jaya, Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. telah menulis dan menerbitkan buku yang berjudul Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis (Penerbit Atma Jaya). Buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mengawal pesatnya pertumbuhan dan kompleksitas pengaturan industri teknologi finansial (fintech). Sebagai sektor yang terus bertumbuh dan bersinggungan dengan banyak aspek lain seperti perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen, acara peluncuran buku ini akan membahas “Arah Pengaturan Fintech di Indonesia”. Pendaftar akan memperoleh E-Book Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis secara GRATIS. Penanggap: Moderator: Penyelenggara Publikasi:
Peluncuran Indonesia Fintech Society (IFSoc)
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menjadi salah satu komisi pelaksana (organizing committee) bersama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia FIntech Society (IFSoc). Indonesia FIntech Society (IFSoc), forum diskusi dan analisis kebijakan yang menyoroti perkembangan dunia fintech, hari ini diluncurkan secara resmi, dan disaksikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,Nurhaida dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng. Indonesia Fintech Society (IFSoc), merupakan suatu forum diskusi kebijakan yang digagas untuk menjadi mitra bagi pembuat kebijakan terkait fintech. Melihat bahwa fintech merupakan area yang terbilang baru namun memiliki peranan yang sangat signifikan bagi ekonomi nasional, inisiator IFSoc memandang perlunya kehadiran suatu forum inklusif yang memainkan peran sebagai mitra bagi pembuat kebijakan dalam mengawal perkembangan pesat dunia fintech Indonesia. Inisiator IFSoc terdiri dari Mirza Adityaswara sebagai Ketua, Rudiantara, Hendri Saparini, Agustinus Prasetyantoko, Yose Rizal Damuri, Karaniya Dharmasaputra, Maryoto, dan Wahyu Dhyatmika Peluncuran ini juga ditandai dengan diskusi publik dengan tema Peran Fintek dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama Chaikal Nuryakin (Peneliti LPEM FEB UI), dan Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik). Diskusi dipandu oleh Wartawan senior, Andreas Maryoto.
Turunnya Kualitas Demokrasi Indonesia: Perspektif Politik Lokal
Analisis beberapa ilmuwan politik yang mempelajari dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia semakin rendah dalam empat tahun terakhir. Meningkatnya konservatisme, serta penerapan beberapa peraturan hukum yang bersifat mengekang kebebasan sipil yang disertai reaksi keras pemerintah terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil, dituding sebagai penyebab menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, pendapat tersebut terlalu fokus pada dinamika politik di Jakarta. Lebih lanjut, mereka seakan abai terhadap dinamika politik di level subnasional yang juga memainkan peran penting dalam menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Institute of Public Policy Unika Atma Jaya akan mengadakan Brownbag Discussion dengan, Yoes C. Kenawas (Kandidat Doktor Ilmu Politik, Northwestern University) sebagai Pembicara yang akan memaparkan beberapa temuan sementara dari penelitian lapangannya yang menunjukkan bahwa menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik di tingkat lokal. Pembicara dan Pembahas: 1. Yoes Chandra Kenawas (IPP Research Fellow, Kandidat Ph.D, Northwestern University, U.S.A.) 2. Pembahas: Dr. Kurniawati Hastuti Dewi S.IP, MA. (Peneliti Senior LIPI) 3. Moderator: Edbert Gani Suryahudaya (Peneliti Politik) Lokasi: Gedung K2, Ruang K202 Kampus Semanggi , Unika Atma Jaya Tanggal: Senin, 10 Februari 2019 Waktu : 14.00-16.00WIB http://bit.ly/BrownbagPolitikLokal
Book Review, Power and Knowledge in Southeast Asia: State and Scholars in Indonesia and The Philippines
This book analyzes comparatively the dynamics of the state-scholar relations during the Marcos and Suharto years in the Philippines and Indonesia as evident in two official history-writing projects: Marcos‘s Tadhana project and Suharto regime‘s Sejarah Nasional Indonesia (SNI). This book argues that the participation of scholars in these projects merely formalizes and renders explicit the transactional encounters happening on daily basis between knowledge of any ideological disposition, type or level of accuracy, on the one hand, and their respective consumers, on the other. Organizers: Atma Jaya Institute of Public Policy, AIFIS (American Institute for Indonesian Studies) dan CSEASI (Center for Southeast Asian Studies-Indonesia) Event details: 1. Rommel A. Curaming, Ph.D (Universiti Brunei Darussalam) 2. Discussant: Yosef Djakababa Ph.D (AIFIS Country Representative 3. Moderator: Yoes Chandra Kenawas (IPP Research Fellow, Ph.D Candidate, Northwestern University, U.S.A.) Location: Yustinus Building 14th fl -1408 Semanggi Campus, Atma Jaya University Date : Monday, 9 December 2019 Time : 16.00-18.00 WIB Online registration: tiny.cc/powerandknowledge
Political Corruption & Sophistication, Voting & Its Relation w/ Gov. Policy ft. IPP Unika Atma Jaya
13/11/2019 A few weeks ago, a polemic rose in the society regarding the new Law of KPK. The new Law contains a controversial article regarding the formation of a new board of trustees to oversee the KPK‘s works, including monitoring the tapping mechanism. Civil societies rejected this article because it will jeopardize the KPK impartiality in carrying out its duties. Corruption Indonesia is indeed a perennial and complicated problem for the country. What are the causes of corruption? Why does corruption persist? How can corruption affect public policies? Atma Jaya Institute of Public Policy Brownbag Discussion aims to answer these questions. In the upcoming Brownbag Discussion, Professor Mathew Winters of the University of Illinois at Urbana-Champaign (IL, USA) will present his research on corruption. He will provide some insights into the effect of corruption on a country‘s public policies. Event details: 1. Matthew Winters – Associate Professor of Politics, the Department of Political Science, the University of Illinois at Urbana-Champaign 2. Indro Adinugroho – Research fellow at IPP Atma Jaya (Moderator) Location: Gedung Yustinus Lantai 14-1408 Semanggi Campus, Atma Jaya University Date : Wednesday, 27 November 2019 Time : 13.00-15.00 WIB Online registration: http://bit.ly/BrownbagMatthewWinters
Ruang Tengah Edisi 3: Kebebasan Berpendapat: Apakah Tingkat Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sedang Terancam
31/10/2019 Jakarta – 30 Oktober 2019. Bekerjasama dengan Think Policy Society dan Asumsi, IPP Atma Jaya mengangkat isu tentang Kebebasan Berpendapat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kejadian dua bulan menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, masyarakat dibuat gaduh dengan adanya RUU yang tiba-tiba direncanakan akan disahkan para anggota legislatif bekerja sama dengan lembaga eksekutif. Ada beberapa RUU yang menimbulkan kontroversi, seperti: RUU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan, RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, dan lainnya. Malahan, RUU KPK terlanjur lolos disahkan dan sudah mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019. Kembali pada September 2019, masyarakat akhirnya turun ke jalan dan bertamu ke Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Salah satu catatan penting terjadi ketika mahasiswa turun ke jalan pada 24 September 2019. Kembali pada September 2019, masyarakat akhirnya turun ke jalan dan bertamu ke Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Salah satu catatan penting terjadi ketika mahasiswa turun ke jalan pada 24 September 2019. Mereka tidak sendirian sebab ada beberapa elemen masyarakat yang turut turun ke jalan bersama. Misalnya, para buruh, aktivis HAM, dan lapisan masyarakat lainnya. Aksi mahasiswa juga terjadi di beberapa daerah lain di luar Jakarta, seperti di Yogyakarta, Medan, Bandung, dan daerah-daerah lain. Rekaman acara ini nantinya akan dapat diakses di kanal youtube Asumsi, dalam episode Pangeran Mingguan Edisi November.
