Workshop Penulisan Policy Brief 2026: Mengubah Riset Menjadi Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) membuka pendaftaran Workshop Penulisan Policy Brief 2026 dengan tema “Mengubah Riset Menjadi Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak.” Kegiatan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan menyusun policy brief yang ringkas, berbasis bukti, dan komunikatif sehingga hasil riset dapat menjadi rekomendasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan. Workshop akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Selasa, 4 Agustus 2026Waktu: 09.00–16.00 WIBTempat: Ruang Y14, Kampus Semanggi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang berpengalaman di bidang kebijakan publik, yaitu: Selama workshop, peserta akan mempelajari berbagai materi, antara lain: Biaya pendaftaran workshop adalah Rp350.000 untuk peserta umum, sedangkan dosen dan staf Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dapat mengikuti kegiatan ini tanpa dipungut biaya. Sebagai bentuk apresiasi, tiga policy brief terbaik akan berkesempatan dipublikasikan melalui website Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) serta memperoleh penghargaan dari penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://bit.ly/RegisWorkshopPublicPolicy Mari tingkatkan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan jadikan hasil riset Anda memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Evaluasi Keterlibatan Dosen Indonesia dalam Penyusunan Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Photo by Dom Fou on Unsplash Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan dosen perguruan tinggi Indonesia dalam proses kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas dan kemauan mereka untuk berkontribusi pada evidence-based policymaking (EBPM). Dengan lebih dari 2.937 perguruan tinggi dan 4 juta mahasiswa, sistem pendidikan tinggi Indonesia merupakan sumber modal intelektual yang signifikan bagi pembangunan nasional. Namun, pemahaman sistematis mengenai bagaimana akademisi terlibat dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Studi ini mengadopsi dua kerangka teoretis utama: communities of practice dan teori modal sosial. Kerangka pertama memungkinkan analisis pertukaran pengetahuan antara akademisi dan pembuat kebijakan melalui tiga elemen domain, komunitas, dan praktik. Kerangka kedua mengonseptualisasikan nexus riset-kebijakan sebagai proses relasional yang dimediasi oleh jaringan, kepercayaan, dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif potong lintang dengan pendekatan metode campuran. Tahap kuantitatif melibatkan survei daring terhadap 800-1.200 dosen yang direkrut melalui stratified random sampling berdasarkan jenis institusi, lokasi geografis, jabatan akademik, dan bidang keilmuan. Tahap kualitatif mencakup wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Analisis data kuantitatif meliputi statistik deskriptif, uji chi-kuadrat, ANOVA, analisis korelasi, regresi, dan analisis klaster. Data kualitatif dianalisis melalui analisis tematik dan studi kasus. Integrasi kedua pendekatan dilakukan melalui triangulasi untuk menghasilkan narasi analitis yang komprehensif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris untuk mendukung program pengembangan kapasitas, reformasi kebijakan kelembagaan, serta inisiatif pemerintah dalam memperkuat hubungan riset-kebijakan di Indonesia. Hasil studi akan relevan bagi pengelola universitas, instansi pemerintah, lembaga pendanaan penelitian, dan organisasi pengembangan kapasitas. Kata kunci: keterlibatan kebijakan; dosen; riset; kebijakan; evidence-based policy making. Tim peneliti:
Ketika Kebijakan Nasional Menjangkau Pinggiran: Tantangan Klinik Misi Katolik di Era BPJS
Photo by Jazmin De Guzman on Unsplash Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh klinik misi Katolik di berbagai wilayah di Indonesia sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu sejak jaman penjajahan Belanda, bahkan mereka sudah mendahului pemerintah. Ketika Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberlakukan Undang Undang (UU) tentang kesehatan, salah satunya adalah UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, banyak klinik-klinik misi Katolik tersebut tutup dan tidak beroperasi lagi karena mereka tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait fasilitas, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Maka, dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan secara win-win atau semua pihak menang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan peraturan pemerintah/Kemenkes RI tentang layanan kesehatan terhadap keberlangsungan klinik misi Katolik di luar Pulau Jawa, terutama di daerah terpencil. Tim peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada pimpinan klinik dari 2 klinik Katolik yang berada di luar Pulau Jawa, yaitu di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) dan Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan/peraturan yang lebih memperhatikan klinik-klinik misi Katolik di daerah terpencil. Kata kunci: kebijakan nasional, BPJS, klinik misi, Katolik. Tim peneliti:
Tentara dalam Pandangan Generasi Baru: Analisis Persepsi Mahasiswa Kelahiran Pascareformasi Mengenai Militer di Indonesia
Photo by Mufid Majnun on Unsplash Riset ini bermaksud memahami bagaimana generasi muda mempersepsikan militer saat ini, serta interaksi memori kolektif tentang militerisme dengan realitas politik yang ada. Temuan penelitian ini akan menjadi indikator apakah generasi muda akan menormalisasi kehadiran militer di ranah sipil, dan dengan demikian secara tidak langsung mendukung terkonsolidasinya kembali pemerintahan militeristik. Melalui metode campuran survei dan wawancara mendalam dengan mahasiswa PTN dan PTS di Jabodetabek, terdapat tiga hal yang hendak dicapai dalam riset ini. Pertama, memahami bagaimana persepsi generasi muda mengenai citra (image) militer. Kedua, memahami bagaimana generasi muda memandang peran militer dalam kehidupan sipil. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang cenderung permisif bahkan mendukung militerisme, mengidentikkan militer dengan disiplin, efisiensi, dan stabilitas sehingga dipandang mampu menjalani peran-peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, memahami adakah pergeseran (shifting) dalam memori kolektif ada generasi muda mengenai militer. Hal ini menjadi penting karena mereka lahir dan tumbuh dalam suasana demiliterisasi dan penguatan supremasi sipil sebagai narasi dominan. Adapun temuan-temuan menarik dari ketiga fokus tersebut diharapkan dapat dibagikan kepada khalayak luas dalam bentuk jurnal ilmiah dan artikel populer Kata kunci: Militer, mahasiswa, pasca Reformasi persepsi, kebijakan Tim peneliti:
Kesejahteraan Pengemudi Dalam Skema Electric Vehicle (EV) di Jabodetabek
Photo by elwis musa tambuwun on Unsplash Penelitian ini berangkat dari premis bahwa adopsi EV tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di dalam rezim kerja kapitalisme platform yang sudah ditandai oleh jam kerja panjang, ketidakpastian pendapatan, dan eksternalisasi biaya kepada pengemudi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan reorganisasi waktu kerja—termasuk waktu tunggu dan waktu pengisian daya—sebagai indikator utama untuk menilai implikasi transisi EV terhadap kesejahteraan pengemudi. Pertanyaan kunci yang diajukan penelitian ini adalah: apakah efisiensi yang dihasilkan di tingkat sistem benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan di tingkat individu, atau justru memperkenalkan bentuk baru biaya, risiko, dan ketergantungan ekonomi? Menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah Jabodetabek, penelitian ini menggabungkan focus group discussion, wawancara mendalam, etnografi basecamp, wawancara pemangku kepentingan, serta analisis media. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan hubungan antara pengalaman sehari-hari pengemudi, desain skema EV, dan kerangka kebijakan yang lebih luas. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber perumusan rekomendasi kebijakan agar transisi kendaraan listrik di sektor transportasi perkotaan tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan kerja. Kata kunci: Transisi hijau; Electric vehicle; pekerja platform; kesejahteraan Tim peneliti:
Melampaui Netralitas Teknologi : Siapa yang Mengendalikan Dunia Digital?
Photo by Steve A Johnson on Unsplash Artikel Beyond the Neutrality of Technology oleh Harry Seldadyo mengajak pembaca mempertanyakan kembali anggapan bahwa teknologi adalah alat yang netral dan bebas nilai. Melalui ulasan terhadap karya Johannes Thumfart dan Alex Capri, artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan global. “If technology is to serve the public good, its development must be reclaimed as a matter of collective ethical choice—not left to the imperatives of markets or the monopolies of power.” — Harry Seldadyo Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), platform digital, dan persaingan teknologi antarnegara, teknologi semakin berfungsi sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan strategis. Negara, perusahaan teknologi, dan berbagai aktor global berlomba membentuk aturan, mengendalikan data, serta menentukan arah perkembangan ruang digital. Dalam konteks ini, klaim bahwa teknologi bersifat netral justru berpotensi menyembunyikan relasi kuasa yang bekerja di baliknya. Artikel ini menegaskan pentingnya tata kelola teknologi yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Masa depan digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknis, tetapi juga oleh pilihan politik dan nilai-nilai yang ingin dibangun bersama dalam masyarakat. Selengkapnya:Harry Seldadyo. 2026. Beyond the Neutrality of Technology. Bandung: Journal of the Global South. #Technology #AI #DigitalGovernance #PublicPolicy #DigitalSovereignty #TechnoNationalism #IPPFellows #AtmaJayaIPP
IPP Unika Atma Jaya Bahas Akses Kesejahteraan Sosial dalam Forum Semanggi #5: Mengapa Sebagian Warga Tetap Gigih Memperjuangkan Haknya?
Jakarta, 9 Juni 2026 – Ada pertanyaan sederhana yang sebenarnya menyimpan kedalaman luar biasa: “Mengapa sebagian orang gigih memperjuangkan haknya, sementara yang lain menyerah di tengah jalan?”. Pertanyaan itu adalah benang merah diskusi dalam Forum Semanggi #5 yang digelar oleh Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) di Kampus Semanggi, Jakarta. Forum dihadiri oleh Prof. Matthew S. Winters dari Departemen Ilmu Politik, University of Illinois Urbana-Champaign sebagai pembicara dan dimoderatori oleh Indro Adinugroho, Ph.D. dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Forum ini mengajak peserta untuk melihat bagaimana warga berhadapan dengan sistem kesejahteraan sosial, dari sudut pandang mereka yang harus mengantri, mengurus berkas, dan kadang pulang dengan tangan kosong. Prof. Winters membawa gagasan yang ia kembangkan bersama Rebecca Weitz-Shapiro dalam buku Persistent Citizens, yang berisi penelitian mendalam tentang persistensi masyarakat dalam mengakses kebijakan sosial di Brasil dan Argentina. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang mengakses bantuan sosial bukan semata soal program yang tersedia, melainkan juga soal seberapa besar keyakinan bahwa ia berhak dan kegigihan memperjuangkannya. Kegigihan ini disebut sebagai state-centric persistence. Ada tiga faktor yang ditemukan paling menentukan state-centric persistence. Pertama, rasa percaya diri, apakah seseorang merasa mampu menavigasi birokrasi yang rumit. Kedua, kesadaran hak, apakah ia memandang bantuan sosial sebagai haknya sebagai warga negara, bukan sekadar “kebaikan hati” pemerintah. Ketiga, rasa geram yang produktif, dorongan untuk tidak menyerah meski dihadang prosedur yang berbelit. “Ketersediaan program tidak menjamin akses. Warga seringkali harus gigih menembus sistem untuk mendapatkan apa yang memang sudah menjadi hak mereka.” tegas Prof. Winters. Meski lahir dari riset di Amerika Latin, gagasan ini terasa begitu relevan di Indonesia. Indonesia punya banyak program seperti BPJS Kesehatan, PKH, KIP, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Tapi siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang warga yang berhak menerima bantuan, namun gagal karena tak tahu caranya mendaftar, mengalami proses yang panjang, atau yang menyerah karena tak ada yang mendampingi? Diskusi ini membuka ruang untuk mengakui hambatan yang masih ada dalam kemudahan akses kebijakan sosial saat ini dan peran dari masyarakat untuk menjemput haknya. Forum ini juga menyentuh soal transformasi digital dalam layanan publik. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang, layanan lebih cepat, jangkauan lebih luas, namun dapat menjadi tembok baru yang mempersulit bagi mereka yang tidak melek teknologi. Keberhasilan kebijakan sosial tidak bisa diukur dari jumlah program atau besarnya anggaran. Yang lebih penting adalah apakah program itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Negara tidak bisa hanya mengandalkan kegigihan warganya. Prosedur perlu disederhanakan, literasi publik ditingkatkan, dan pendampingan perlu disediakan karena tidak semua orang punya tenaga, waktu, atau pengetahuan untuk memperjuangkan haknya sendirian. Forum Semanggi #5 menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya yang tertulis indah di atas kertas, tapi yang benar-benar bisa dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: Atma Jaya Institute of Public Policy
IPP Unika Atma Jaya Hadirkan Forum Semanggi #4: Membaca Ulang Demokrasi Indonesia Lewat Lensa Oligarki
Jakarta, 4 Juni 2026 – Ruang Eksebisi ATMA Cultura, Kampus Semanggi, Kamis (5/6) menjadi titik temu gagasan yang hidup. Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya, bersama Departemen Sosiologi dan Asia Research Centre Universitas Indonesia (ARC UI), menggelar Forum Semanggi #4 dengan tema Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised. Acara ini merupakan sebuah undangan terbuka untuk merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia lebih dari dua dekade setelah Reformasi. Forum Semanggi adalah ruang dialog yang dibangun bersama oleh IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI. Di sini akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum bisa duduk bersama, bertukar pikiran, dan mempertajam pemahaman tentang demokrasi, politik, ekonomi politik, serta kebijakan publik Indonesia. “Forum ini kami hadirkan agar kita bisa melihat lebih jernih berbagai perkembangan yang terjadi. Dan dari sana, kita dapat memahami persoalan-persoalan publik dengan lebih baik,” ujar Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., saat membuka acara. Senada dengan itu, Ketua Departemen Sosiologi UI, Prof. Dr. Indera Ratna Irawati Pattinasarany, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai bentuk nyata sinergi akademik lintas institusi. Forum kali ini menghadirkan dua nama besar dalam studi politik Asia Tenggara: Prof. Vedi R. Hadiz, Professor of Asian Studies sekaligus Redmond Barry Distinguished Professor di University of Melbourne, dan Prof. Richard Robison, Emeritus Professor Murdoch University. Keduanya adalah penulis dari buku yang menjadi bahan diskusi utama forum ini. Buku Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia merupakan pembaruan dari karya yang pertama kali terbit pada 2004. Selama dua dekade, Robison dan Hadiz terus memperdalam analisis mereka tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia pasca-Orde Baru. “Buku ini adalah upaya untuk memperbarui analisis mengenai perubahan politik Indonesia dan berbagai dinamika yang terus berkembang setelah Reformasi,” jelas Prof. Hadiz. Salah satu poin penting yang disampaikan Prof. Vedi R. Hadiz adalah soal pemahaman yang lebih tepat tentang oligarki. Oligarki kerap disempitkan maknanya menjadi sekadar kumpulan orang kaya atau plutokrasi. Padahal, oligarki adalah struktur kekuasaan aliansi antara politisi, birokrat, dan pengusaha besar yang bekerja sama menguasai institusi publik dan sumber daya strategis. Ia juga mengingatkan bahaya pandangan yang mengidentikkan oligarki dengan kelompok etnis tertentu. Cara pandang seperti itu, menurutnya, tidak hanya mengaburkan gambaran sesungguhnya, tetapi juga berpotensi memperdalam polarisasi sosial. Setelah Reformasi 1998, para aktor oligarki tidak lenyap, mereka beradaptasi. Partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif menjadi instrumen baru untuk mempertahankan pengaruh. Kekuasaan yang dulu terpusat kini menjadi lebih terfragmentasi ke dalam berbagai faksi yang saling bersaing. Prof. Robison mengajak peserta merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi sejak 1998. Perubahan institusional memang nyata, tetapi menurutnya perubahan itu tidak menyentuh akar formasi sosial elite politik dan ekonomi yang menjadi pusat kekuasaan. “Perubahan telah terjadi, namun sebagian capaian Reformasi yang bersifat institusional kemudian ditarik kembali dalam formasi oligarki yang teresentralisasi,” ungkapnya. Prof. Hadiz menambahkan bahwa kecenderungan resentralisasi kekuasaan kini semakin terasa dengan pembentukan berbagai lembaga strategis baru dan penguatan pola patronase yang lebih terpusat. Penggunaan instrumen seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), menurutnya, perlu diiringi perhatian serius terhadap kepentingan komunitas lokal agar tidak memicu konflik yang kontraproduktif. Diskusi tidak berhenti pada diagnosis. Para narasumber juga berbicara tentang jalan ke depan. Prof. Hadiz menegaskan bahwa tantangan oligarki tidak bisa dijawab hanya dengan perbaikan teknis kelembagaan. Persoalannya bersifat struktural dan jawabannya perlu datang dari masyarakat itu sendiri: gerakan sosial yang kuat, terorganisasi, dan punya akar pada basis nyata seperti serikat buruh, organisasi petani, komunitas nelayan, dan kelompok warga yang terdampak kebijakan. Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda dari UI melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya konsistensi. Berbagai bentuk perlawanan yang muncul selama ini sering kali bersifat sporadis dan tidak terhubung satu sama lain. Agar efektif, gerakan-gerakan ini perlu dikonsolidasikan menjadi kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi kebijakan secara berkelanjutan. Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Peserta mengangkat berbagai pertanyaan kritis, mulai dari peran NGO, relevansi gerakan sosial kontemporer, hingga pertanyaan yang justru memancing refleksi lebih dalam: apakah Indonesia justru membutuhkan oligarki untuk menjaga stabilitas? Prof. Hadiz menjawab dengan tegas namun terbuka: kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat tidak sama dengan kebutuhan akan oligarki. Demokrasi yang sehat justru menuntut institusi yang bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elite. Melalui Forum Semanggi #4, IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI menegaskan kembali komitmen mereka: menghadirkan ruang dialog yang inklusif, kritis, dan konstruktif, karena memahami tantangan adalah langkah pertama menuju perubahan yang bermakna.
Workshop Menulis Artikel Opini: Mendorong Partisipasi Publik melalui Tulisan Kritis dan Berbasis Data
JAKARTA, 20 Mei 2026 – Pada 19-20 Mei 2026, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Workshop Menulis Artikel Opini secara daring melalui Zoom yang dihadiri oleh komunitas akademisi dari berbagai daerah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam menulis artikel opini yang argumentatif, komunikatif, dan relevan dengan isu-isu publik kontemporer. Workshop ini menghadirkan Iwan Kurniawan, Redaktur Pelaksana Tempo, serta Salvatore Simarmata, Direktur AJIPP dan dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, sebagai narasumber. Kegiatan hari pertama dibuka dengan pemaparan dari Iwan Kurniawan mengenai strategi menulis artikel opini yang layak dipublikasikan di media massa. Ia menjelaskan pentingnya menentukan sudut pandang yang kuat, membangun argumen yang runtut, serta menggunakan data dan fakta sebagai dasar tulisan opini. Peserta juga mendapat gambaran mengenai proses editorial di media, termasuk berbagai kesalahan umum yang kerap ditemukan dalam tulisan opini. Pada sesi berikutnya, Salvatore Simarmata membagikan pengalaman dan refleksinya dalam menulis serta mempublikasikan artikel opini di berbagai media nasional. Ia menekankan bahwa artikel opini tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai medium intervensi gagasan di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan akademisi dalam penulisan opini penting untuk memperkuat diskursus publik yang berbasis pengetahuan sekaligus mendorong kebijakan yang lebih reflektif terhadap persoalan masyarakat. Workshop hari pertama diisi dengan sesi pemaparan konsep dasar yang kemudian dilanjutkan dengan pembedahan draf tulisan peserta yang telah dikumpulkan pada saat pendaftaran. Sejumlah tulisan dipilih untuk dibahas langsung oleh narasumber guna memberikan gambaran tentang kekuatan argumentasi, struktur penulisan, penggunaan data, hingga aspek teknis dalam artikel opini. Sesi ini menjadi ruang pembelajaran bersama yang membantu peserta memahami proses revisi dan penyempurnaan tulisan secara lebih praktis. Kegiatan berlanjut pada hari kedua melalui sesi umpan balik atas tulisan akhir bersama Iwan Kurniawan. Dalam sesi ini, peserta menerima kritik dan saran konstruktif terhadap tulisan yang telah dibuat. Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam tanggapan terkait ketajaman ide, relevansi isu, kebebasan beropini, serta cara menyusun opini yang mampu menarik perhatian pembaca tanpa mengurangi kedalaman analisis. Workshop ini menyoroti pentingnya membangun budaya menulis di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Selain menjadi sarana berbagi gagasan, artikel opini dinilai mampu memperluas partisipasi publik dalam menanggapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih kritis dan konstruktif. Melalui kegiatan ini, AJIPP berharap semakin banyak akademisi dan generasi muda terlibat aktif dalam produksi pengetahuan serta diskursus kebijakan publik melalui media tulisan. Sebagai penutup, workshop ini menegaskan bahwa kemampuan menulis opini merupakan bagian penting dari upaya membangun ruang publik yang sehat, demokratis, dan berbasis argumentasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong lahirnya lebih banyak tulisan kritis yang dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan kebijakan publik di Indonesia. Melalui kegiatan ini, AJIPP berharap semakin banyak akademisi dan generasi muda terlibat aktif dalam produksi pengetahuan serta diskursus kebijakan publik melalui media tulisan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: Atma Jaya Institute of Public Policy
Forum Semanggi #3 Diskusi Buku: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia, Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi
JAKARTA, 20 April 2026 – Forum Semanggi kembali menghadirkan ruang diskusi kritis melalui kegiatan Diskusi Buku bertajuk “Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia.” Diskusi diawali dengan argumen utama bahwa terdapat kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dalam periode kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Laode M. Syarif memaparkan bahwa meskipun periode pertama pemerintahan dinilai cukup baik, periode kedua menunjukkan munculnya kebijakan yang lebih kontroversial, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja. Beliau menyoroti adanya peningkatan daya rusak kebijakan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi yang stagnan di kisaran 37-40. Selanjutnya, Dr. Sana menambahkan bawah terdapat pergeseran prioritas kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang lebih sempit. Beliau menilai bahwa praktik otoritarianisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pelemahan institusi secara bertahap. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mendemokratisasi masa depan Indonesia Pandangan lain disampaikan Evi Mariani yang menyoroti perubahan persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi di periode akhir, serta meningkatnya penggunaan UU ITE sebagai instrumen kontrol. Beliau juga mengkritisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang sarat kepentingan, serta menilai adanya kesinambungan kekuasaan yang membuka jalan bagi kepemimpinan selanjutnya. Sementara itu, Andina Dwifatma menekankan pentingnya memahami konteks kemunculan Jokowi sebagai figur harapan masyarakat,sekaligus menyoroti kemampuan dalam membangun citra politik. Beliau menilai buku yang didiskusikan memiliki kekuatan pada basis data dan rekam jejak, serta menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Sementara itu, Delpedro membagikan perspektif sebagai generasi muda yang tumbuh di era tersebut, termasuk pengalaman aktivisme mahasiswa dan tantangan terhadap kebebasan. Diskusi semakin diperkaya melalui sesi tanya jawab yang mengangkat berbagai isu, mulai dari faktor perubahan kepemimpinan, peran media dalam membentuk persepsi publik, hingga posisi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Salah satu poin yang mengemuka adalah bahwa perubahan kepemimpinan tidak semata-mata bersifat personal, melainkan berkaitan dengan strategi politik dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya membaca fenomena politik secara utuh dan berbasis data, bukan hanya melalui potongan informasi yang parsial. Selain itu, distribusi gagasan melalui media sosial juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperluas diskursus publik. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pemahaman kritis dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Forum Semanggi dijelaskan oleh Salvatore Simarmata dalam pembukaan diskusi merupakan ruang untuk membuka imajinasi dan diskusi kritis di lingkungan kampus. Beliau menyampaikan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk bertanya, berpikir, dan membayangkan arah masa depan bangsa, terlebih di tengah kemunduran demokrasi sekarang ini. Diskusi buku ini merupakan hasil kerjasama IPP dan PUSAD Paramadina. Mewakili PUSAD Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi menambahkan bahwa forum ini juga memiliki peran dalam mendukung produksi pengetahuan, termasuk melalui pendanaan penerbitan buku. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajaya X: @ipp_atmajaya LinkedIn: Atma Jaya Institute of Public Policy Website: https://ipp.atmajaya.ac.id/
