Jakarta, 4 Juni 2026 – Ruang Eksebisi ATMA Cultura, Kampus Semanggi, Kamis (5/6) menjadi titik temu gagasan yang hidup. Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya, bersama Departemen Sosiologi dan Asia Research Centre Universitas Indonesia (ARC UI), menggelar Forum Semanggi #4 dengan tema Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised. Acara ini merupakan sebuah undangan terbuka untuk merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia lebih dari dua dekade setelah Reformasi.
Forum Semanggi adalah ruang dialog yang dibangun bersama oleh IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI. Di sini akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum bisa duduk bersama, bertukar pikiran, dan mempertajam pemahaman tentang demokrasi, politik, ekonomi politik, serta kebijakan publik Indonesia.
“Forum ini kami hadirkan agar kita bisa melihat lebih jernih berbagai perkembangan yang terjadi. Dan dari sana, kita dapat memahami persoalan-persoalan publik dengan lebih baik,” ujar Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., saat membuka acara. Senada dengan itu, Ketua Departemen Sosiologi UI, Prof. Dr. Indera Ratna Irawati Pattinasarany, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai bentuk nyata sinergi akademik lintas institusi.
Forum kali ini menghadirkan dua nama besar dalam studi politik Asia Tenggara: Prof. Vedi R. Hadiz, Professor of Asian Studies sekaligus Redmond Barry Distinguished Professor di University of Melbourne, dan Prof. Richard Robison, Emeritus Professor Murdoch University. Keduanya adalah penulis dari buku yang menjadi bahan diskusi utama forum ini.
Buku Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia merupakan pembaruan dari karya yang pertama kali terbit pada 2004. Selama dua dekade, Robison dan Hadiz terus memperdalam analisis mereka tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia pasca-Orde Baru. “Buku ini adalah upaya untuk memperbarui analisis mengenai perubahan politik Indonesia dan berbagai dinamika yang terus berkembang setelah Reformasi,” jelas Prof. Hadiz.
Salah satu poin penting yang disampaikan Prof. Vedi R. Hadiz adalah soal pemahaman yang lebih tepat tentang oligarki. Oligarki kerap disempitkan maknanya menjadi sekadar kumpulan orang kaya atau plutokrasi. Padahal, oligarki adalah struktur kekuasaan aliansi antara politisi, birokrat, dan pengusaha besar yang bekerja sama menguasai institusi publik dan sumber daya strategis.
Ia juga mengingatkan bahaya pandangan yang mengidentikkan oligarki dengan kelompok etnis tertentu. Cara pandang seperti itu, menurutnya, tidak hanya mengaburkan gambaran sesungguhnya, tetapi juga berpotensi memperdalam polarisasi sosial.
Setelah Reformasi 1998, para aktor oligarki tidak lenyap, mereka beradaptasi. Partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif menjadi instrumen baru untuk mempertahankan pengaruh. Kekuasaan yang dulu terpusat kini menjadi lebih terfragmentasi ke dalam berbagai faksi yang saling bersaing.
Prof. Robison mengajak peserta merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi sejak 1998. Perubahan institusional memang nyata, tetapi menurutnya perubahan itu tidak menyentuh akar formasi sosial elite politik dan ekonomi yang menjadi pusat kekuasaan. “Perubahan telah terjadi, namun sebagian capaian Reformasi yang bersifat institusional kemudian ditarik kembali dalam formasi oligarki yang teresentralisasi,” ungkapnya.
Prof. Hadiz menambahkan bahwa kecenderungan resentralisasi kekuasaan kini semakin terasa dengan pembentukan berbagai lembaga strategis baru dan penguatan pola patronase yang lebih terpusat. Penggunaan instrumen seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), menurutnya, perlu diiringi perhatian serius terhadap kepentingan komunitas lokal agar tidak memicu konflik yang kontraproduktif.
Diskusi tidak berhenti pada diagnosis. Para narasumber juga berbicara tentang jalan ke depan. Prof. Hadiz menegaskan bahwa tantangan oligarki tidak bisa dijawab hanya dengan perbaikan teknis kelembagaan. Persoalannya bersifat struktural dan jawabannya perlu datang dari masyarakat itu sendiri: gerakan sosial yang kuat, terorganisasi, dan punya akar pada basis nyata seperti serikat buruh, organisasi petani, komunitas nelayan, dan kelompok warga yang terdampak kebijakan.
Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda dari UI melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya konsistensi. Berbagai bentuk perlawanan yang muncul selama ini sering kali bersifat sporadis dan tidak terhubung satu sama lain. Agar efektif, gerakan-gerakan ini perlu dikonsolidasikan menjadi kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi kebijakan secara berkelanjutan.
Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Peserta mengangkat berbagai pertanyaan kritis, mulai dari peran NGO, relevansi gerakan sosial kontemporer, hingga pertanyaan yang justru memancing refleksi lebih dalam: apakah Indonesia justru membutuhkan oligarki untuk menjaga stabilitas? Prof. Hadiz menjawab dengan tegas namun terbuka: kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat tidak sama dengan kebutuhan akan oligarki. Demokrasi yang sehat justru menuntut institusi yang bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elite.
Melalui Forum Semanggi #4, IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI menegaskan kembali komitmen mereka: menghadirkan ruang dialog yang inklusif, kritis, dan konstruktif, karena memahami tantangan adalah langkah pertama menuju perubahan yang bermakna.
