Melampaui Netralitas Teknologi : Siapa yang Mengendalikan Dunia Digital?
Photo by Steve A Johnson on Unsplash Artikel Beyond the Neutrality of Technology oleh Harry Seldadyo mengajak pembaca mempertanyakan kembali anggapan bahwa teknologi adalah alat yang netral dan bebas nilai. Melalui ulasan terhadap karya Johannes Thumfart dan Alex Capri, artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan global. “If technology is to serve the public good, its development must be reclaimed as a matter of collective ethical choice—not left to the imperatives of markets or the monopolies of power.” — Harry Seldadyo Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), platform digital, dan persaingan teknologi antarnegara, teknologi semakin berfungsi sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan strategis. Negara, perusahaan teknologi, dan berbagai aktor global berlomba membentuk aturan, mengendalikan data, serta menentukan arah perkembangan ruang digital. Dalam konteks ini, klaim bahwa teknologi bersifat netral justru berpotensi menyembunyikan relasi kuasa yang bekerja di baliknya. Artikel ini menegaskan pentingnya tata kelola teknologi yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Masa depan digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknis, tetapi juga oleh pilihan politik dan nilai-nilai yang ingin dibangun bersama dalam masyarakat. Selengkapnya:Harry Seldadyo. 2026. Beyond the Neutrality of Technology. Bandung: Journal of the Global South. #Technology #AI #DigitalGovernance #PublicPolicy #DigitalSovereignty #TechnoNationalism #IPPFellows #AtmaJayaIPP
IPP Unika Atma Jaya Hadirkan Forum Semanggi #4: Membaca Ulang Demokrasi Indonesia Lewat Lensa Oligarki
Jakarta, 4 Juni 2026 – Ruang Eksebisi ATMA Cultura, Kampus Semanggi, Kamis (5/6) menjadi titik temu gagasan yang hidup. Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya, bersama Departemen Sosiologi dan Asia Research Centre Universitas Indonesia (ARC UI), menggelar Forum Semanggi #4 dengan tema Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised. Acara ini merupakan sebuah undangan terbuka untuk merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia lebih dari dua dekade setelah Reformasi. Forum Semanggi adalah ruang dialog yang dibangun bersama oleh IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI. Di sini akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum bisa duduk bersama, bertukar pikiran, dan mempertajam pemahaman tentang demokrasi, politik, ekonomi politik, serta kebijakan publik Indonesia. “Forum ini kami hadirkan agar kita bisa melihat lebih jernih berbagai perkembangan yang terjadi. Dan dari sana, kita dapat memahami persoalan-persoalan publik dengan lebih baik,” ujar Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., saat membuka acara. Senada dengan itu, Ketua Departemen Sosiologi UI, Prof. Dr. Indera Ratna Irawati Pattinasarany, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai bentuk nyata sinergi akademik lintas institusi. Forum kali ini menghadirkan dua nama besar dalam studi politik Asia Tenggara: Prof. Vedi R. Hadiz, Professor of Asian Studies sekaligus Redmond Barry Distinguished Professor di University of Melbourne, dan Prof. Richard Robison, Emeritus Professor Murdoch University. Keduanya adalah penulis dari buku yang menjadi bahan diskusi utama forum ini. Buku Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia merupakan pembaruan dari karya yang pertama kali terbit pada 2004. Selama dua dekade, Robison dan Hadiz terus memperdalam analisis mereka tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia pasca-Orde Baru. “Buku ini adalah upaya untuk memperbarui analisis mengenai perubahan politik Indonesia dan berbagai dinamika yang terus berkembang setelah Reformasi,” jelas Prof. Hadiz. Salah satu poin penting yang disampaikan Prof. Vedi R. Hadiz adalah soal pemahaman yang lebih tepat tentang oligarki. Oligarki kerap disempitkan maknanya menjadi sekadar kumpulan orang kaya atau plutokrasi. Padahal, oligarki adalah struktur kekuasaan aliansi antara politisi, birokrat, dan pengusaha besar yang bekerja sama menguasai institusi publik dan sumber daya strategis. Ia juga mengingatkan bahaya pandangan yang mengidentikkan oligarki dengan kelompok etnis tertentu. Cara pandang seperti itu, menurutnya, tidak hanya mengaburkan gambaran sesungguhnya, tetapi juga berpotensi memperdalam polarisasi sosial. Setelah Reformasi 1998, para aktor oligarki tidak lenyap, mereka beradaptasi. Partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif menjadi instrumen baru untuk mempertahankan pengaruh. Kekuasaan yang dulu terpusat kini menjadi lebih terfragmentasi ke dalam berbagai faksi yang saling bersaing. Prof. Robison mengajak peserta merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi sejak 1998. Perubahan institusional memang nyata, tetapi menurutnya perubahan itu tidak menyentuh akar formasi sosial elite politik dan ekonomi yang menjadi pusat kekuasaan. “Perubahan telah terjadi, namun sebagian capaian Reformasi yang bersifat institusional kemudian ditarik kembali dalam formasi oligarki yang teresentralisasi,” ungkapnya. Prof. Hadiz menambahkan bahwa kecenderungan resentralisasi kekuasaan kini semakin terasa dengan pembentukan berbagai lembaga strategis baru dan penguatan pola patronase yang lebih terpusat. Penggunaan instrumen seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), menurutnya, perlu diiringi perhatian serius terhadap kepentingan komunitas lokal agar tidak memicu konflik yang kontraproduktif. Diskusi tidak berhenti pada diagnosis. Para narasumber juga berbicara tentang jalan ke depan. Prof. Hadiz menegaskan bahwa tantangan oligarki tidak bisa dijawab hanya dengan perbaikan teknis kelembagaan. Persoalannya bersifat struktural dan jawabannya perlu datang dari masyarakat itu sendiri: gerakan sosial yang kuat, terorganisasi, dan punya akar pada basis nyata seperti serikat buruh, organisasi petani, komunitas nelayan, dan kelompok warga yang terdampak kebijakan. Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda dari UI melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya konsistensi. Berbagai bentuk perlawanan yang muncul selama ini sering kali bersifat sporadis dan tidak terhubung satu sama lain. Agar efektif, gerakan-gerakan ini perlu dikonsolidasikan menjadi kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi kebijakan secara berkelanjutan. Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Peserta mengangkat berbagai pertanyaan kritis, mulai dari peran NGO, relevansi gerakan sosial kontemporer, hingga pertanyaan yang justru memancing refleksi lebih dalam: apakah Indonesia justru membutuhkan oligarki untuk menjaga stabilitas? Prof. Hadiz menjawab dengan tegas namun terbuka: kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat tidak sama dengan kebutuhan akan oligarki. Demokrasi yang sehat justru menuntut institusi yang bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elite. Melalui Forum Semanggi #4, IPP Unika Atma Jaya, Departemen Sosiologi UI, dan ARC UI menegaskan kembali komitmen mereka: menghadirkan ruang dialog yang inklusif, kritis, dan konstruktif, karena memahami tantangan adalah langkah pertama menuju perubahan yang bermakna.
Forum Semanggi #3 Diskusi Buku: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia, Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi
JAKARTA, 20 April 2026 – Forum Semanggi kembali menghadirkan ruang diskusi kritis melalui kegiatan Diskusi Buku bertajuk “Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia.” Diskusi diawali dengan argumen utama bahwa terdapat kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dalam periode kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Laode M. Syarif memaparkan bahwa meskipun periode pertama pemerintahan dinilai cukup baik, periode kedua menunjukkan munculnya kebijakan yang lebih kontroversial, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja. Beliau menyoroti adanya peningkatan daya rusak kebijakan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi yang stagnan di kisaran 37-40. Selanjutnya, Dr. Sana menambahkan bawah terdapat pergeseran prioritas kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang lebih sempit. Beliau menilai bahwa praktik otoritarianisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pelemahan institusi secara bertahap. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mendemokratisasi masa depan Indonesia Pandangan lain disampaikan Evi Mariani yang menyoroti perubahan persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi di periode akhir, serta meningkatnya penggunaan UU ITE sebagai instrumen kontrol. Beliau juga mengkritisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang sarat kepentingan, serta menilai adanya kesinambungan kekuasaan yang membuka jalan bagi kepemimpinan selanjutnya. Sementara itu, Andina Dwifatma menekankan pentingnya memahami konteks kemunculan Jokowi sebagai figur harapan masyarakat,sekaligus menyoroti kemampuan dalam membangun citra politik. Beliau menilai buku yang didiskusikan memiliki kekuatan pada basis data dan rekam jejak, serta menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Sementara itu, Delpedro membagikan perspektif sebagai generasi muda yang tumbuh di era tersebut, termasuk pengalaman aktivisme mahasiswa dan tantangan terhadap kebebasan. Diskusi semakin diperkaya melalui sesi tanya jawab yang mengangkat berbagai isu, mulai dari faktor perubahan kepemimpinan, peran media dalam membentuk persepsi publik, hingga posisi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Salah satu poin yang mengemuka adalah bahwa perubahan kepemimpinan tidak semata-mata bersifat personal, melainkan berkaitan dengan strategi politik dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya membaca fenomena politik secara utuh dan berbasis data, bukan hanya melalui potongan informasi yang parsial. Selain itu, distribusi gagasan melalui media sosial juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperluas diskursus publik. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pemahaman kritis dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Forum Semanggi dijelaskan oleh Salvatore Simarmata dalam pembukaan diskusi merupakan ruang untuk membuka imajinasi dan diskusi kritis di lingkungan kampus. Beliau menyampaikan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk bertanya, berpikir, dan membayangkan arah masa depan bangsa, terlebih di tengah kemunduran demokrasi sekarang ini. Diskusi buku ini merupakan hasil kerjasama IPP dan PUSAD Paramadina. Mewakili PUSAD Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi menambahkan bahwa forum ini juga memiliki peran dalam mendukung produksi pengetahuan, termasuk melalui pendanaan penerbitan buku. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajaya X: @ipp_atmajaya LinkedIn: Atma Jaya Institute of Public Policy Website: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Mengantisipasi Trumponomics 2.0
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Photo by Igor Omilaev on Unsplash Pergantian kepresidenan Amerika Serikat dengan dilantiknya Trump pada 20 Januari 2025, mengancam kebebasan demokrasi masyarakat AS dengan penguasaan sektor digital oleh kelompok ultrakaya. Pengaruhnya melampaui batas negara dan dirasakan oleh masyarakat global. Konsentrasi kepemilikan jaringan informasi di tangan segelintir oligarki akan menguatkan posisi mereka dalam akumulasi modal. Kekayaan akan bermigrasi ke atas: kelompok ultrakaya makin berkuasa. Kebijakan ekonomi dalam kuasa Trump akan lebih radikal dalam deregulasi ekonomi, dengan penurunan pajak perusahaan menjadi 15%. Berbagai kebijakan ekonomi ini orientasinya adalah membangkitkan kembali sektor industri nasional yang puluhan tahun kalah bersaing dengan China. Kebijakan ekonomi Trump sangat probisnis domestik melalui berbagai stimulus dan insentif. Kebijakan deportasi terhadap imigran berpotensi menyebabkan penyusutan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, dan teknologi kecerdasan buatan akan mengambil alih peran yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Upaya Trump untuk meredam tekanan utang negara dengan cara memaksa The Fed menurunkan suku bunga akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Pemerintah baru Presiden Prabowo harus lebih responsif, efisien, dan mengedepankan meritokrasi. Penguatan tata kelola melalui penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu kunci guna meningkatkan kredibilitas. Tujuannya, lebih banyak investasi dan akhirnya lebih banyak lapangan pekerjaan layak yang tercipta.
Melonjak Drastis, 605 Politisi Dinasti Mengikuti Pilkada Serentak 2024
Wawancara Yoes Kenawas untuk Kompas Hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pusat riset politik dan pemerintahan PolGov UGM mengungkapkan bahwa dalam Pilkada serentak 27 November 2024, ada sebanyak 605 calon berlatar belakang politik dinasti. Yoes Kenawas, peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, menjabarkan bahwa 605 calon itu tersebar dalam 352 pilkada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; dengan 384 orang berstatus sebagai calon kepala daerah dan 221 orang maju sebagai calon wakil kepala daerah. Jumlah politik dinasti dalam Pilkada serentak kali ini melonjak hampir dua kali lipat dibanding Pilkada serentak sebelumnya. Hal ini menandakan adanya darurat politik dinasti di Indonesia. Para peneliti menyampaikan bahwa penyebabnya antara lain adalah adalah banyaknya kepala daerah menyelesaikan periode kedua jabatannya, mereka pun menyiapkan anggota keluarganya untuk maju pilkada untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, biaya politik yang mahal menyebabkan pencalonan Pilkada hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Juga, para pemilih yang toleran terhadap politik dinasti.
Nasib Industri Padat Karya
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Setelah pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi global telah menciptakan tantangan yang signifikan yang dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 telah memperburuk situasi ini dengan melonggarkan kebijakan impor. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kebijakan ini telah memberikan dampak negatif pada industri dalam negeri. Hal ini dapat dikaitkan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan kurangnya sinergi antar lembaga. Akibat dari diberlakukannya permendag ini, tekstil dan produk tekstil dari Tiongkok telah membanjiri pasar Indonesia. Melalui praktek dumping, produk tekstil Tiongkok dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan sektor padat karya, terutama industri tekstil. Beberapa kebijakan yang perlu segera diimplementasikan: pemberlakuan Pph 21 bagi pekerja sektor tekstil dan produk tekstil, kebijakan perlindungan perdagangan untuk mencegah banjirnya produk impor murah, dan pemerintah mendorong Bank Indonesia untuk segera merealisasikan kebijakan insentif pengembalian Giro Wajib Minimum bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
Protest under Duress at Université Laval, Quebec, Canada
Dr. Muhammad Fajar, research fellow Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, berpartisipasi dalam workshop Protest under Duress yang berlangsung pada 30-31 Oktober 2024 di Quebec, Kanada. Ia mempresentasikan tulisannya yang berjudul The Variety of Social Movement Strategies under Democratic Backsliding: Evidence from Indonesia. Risetnya bertujuan untuk memahami bagaimana respon gerakan sosial terhadap kemunduran demokrasi.
Peran Media dalam Demokrasi di Indonesia: Pendorong atau Penghambat?
Pada 29 Oktober lalu, Atma Jaya Public Policy Forum mengangkat diskusi mengenai peran media dalam aktivisme digital. Andina Dwifatma menyampaikan bahwa media memiliki peran untuk menjaga momentum. Kelas menengah tidak bisa lagi menerima status quo, dengan posisi yang ber-privileged, kelas menengah dapat menuntut perubahan sosial. Media juga berperan untuk pemantik imajinasi bernegara. Melalui media sosial, masyarakat warga negara dapat memiliki gambaran dan juga terdorong untuk memiliki bayangan hidup yang layak seperti apa.
Indonesia’s Prabowo swears in Large Cabinet
Wawancara Dr. Yoes Kenawas dengan NHK World Japan Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melantik sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kabinet ini memiliki 10 menteri lebih banyak daripada kabinet sebelumnya. Partai Gerindra diharapkan akan berkoalisi dengan 12 partai lainnya, dan menduduki lebih dari 80 persen posisi legislatif. “What we need to realize [is] that Prabowo will inherit democratic environment that is worse compared to ten years ago. I do really wish that Prabowo will have the incentive to prove that ‘okay, I’m a president who uphold the commitment to democracy’, but his [Prabowo’s] track record does not support that” ucap Dr. Yoes Kenawas.
Mengapa Dinasti Politik Naik Daun di Indonesia?
Artikel opini Dr. Yoes Kenawas di Indonesia at Melbourne Dengan dilantiknya Gibran, putra Jokowi, sebagai wakil Presiden. Ia secara resmi menjadi wakil Presiden termuda dalam sejarah. Pada 2020, Yoes Kenawas menulis bahwa politik dinasti telah menjadi hal yang normal dalam lanskap politik Indonesia. Ia berargumen bahwa penyebab munculnya dinasti politik di Indonesia adalah buruknya institusionalisasi dan pragmatisme partai politik yang mencari keuntungan elektoral. Dengan kata lain, ia berfokus pada pihak penyedia pasar pemilu. Saat ini data menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya dinasti politik di Indonesia adalah karena sikap tak acuh dari para pemilih. Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator pada akhir Oktober-awal November 2023 mendukung hipotesis bahwa pemilih Indonesia relatif acuh tak acuh dan bahkan toleran terhadap politik dinasti. Perbandingan hasil survei tersebut dengan yang dilakukan oleh Yoes Kenawas pada 2020, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 9,2 persen pada jumlah responden yang menyatakan tidak peduli terhadap politik dinasti. Pada saat yang sama, terjadi penurunan sebesar 8,7 persen pada jumlah responden yang menyatakan ‘khawatir’ terhadap politik dinasti. Pergeseran sikap dan toleransi pemilih terhadap politik dinasti sejalan dengan upaya para elit politik untuk menormalisasikan politik dinasti. Empat strategi untuk memperlambat pertumbuhan dinasti politik dan menciptakan lapangan bermain elektoral yang lebih adil, antara lain adalah: memberikan pendidikan politik kepada publik, meningkatkan akses informasi tentang pemilu, mempromosikan kesadaran tentang calon non-dinasti, dan memperkuat pengawasan masyarakat sipil. Teks ini menekankan bahwa pada akhirnya, pemilihlah yang memegang kekuasaan untuk melawan kebangkitan dinasti.
