Survei Atma Jaya Sebut Politisasi Agama Perburuk Demokrasi
TEMPO.CO, Jakarta – Survei Atma Jaya Institute of Public Policy memaparkan sebanyak 60 persen kaum muda perkotaan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya menganggap kualitas demokrasi di Indonesia buruk. Temuan mereka menyebut milenial merasa politisasi agama menjadi alasan utama buruknya kualitas demokrasi. “Politisasi isu agama menjadi alasan nomor satu, dengan 45 persen, disusul hoax 22 persen, korupsi 17 persen, dan radikalisme 11 persen,” kata Ketua IPP, Edbert Gani, di kampus Atma Jaya, Semanggi, Kamis 28 Februari 2019. Menurut data yang dipaparkan IPP, kaum muda perkotaan juga tidak percaya terhadap partai politik dan politisi. Dari 1.388 responden, 767 tidak percaya terhadap partai politik, dan 217 sangat tidak percaya terhadap parpol. Sebanyak 728 responden tidak percaya terhadap politisi dan 201 orang mengatakan sangat tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada politisi, kata salah seorang peneliti IPP, Indro Adinugroho, salah satunya terjadi karena politisi kerap berpindah-pindah haluan. “Distorsi kognitif yang diciptakan oleh politisi dengan berpindah-pindah haluan, berpotensi mencederai kepercayaan kaum muda terhadap politisi,” ujar dia. Meski menyatakan tidak puas, hasil survei IPP mengatakan responden mengaku demokrasi baik diterapkan di Indonesia. Alasannya, 32 persen responden mengatakan dengan demokrasi dapat memperoleh keterbukaan informasi, 28 persen menyebut dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan 26 persen beralasan memiliki kebebasan berpendapat. Adapun sebanyak 72 persen responden mengaku akan tetap berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini. Sebanyak 50 persen menjawab yang menarik dari politik adalah soal kebijakan publik, dan 27 persen menyebut debat terbuka. Survei ini diselenggarakan selama tiga bulan sejak November 2018 – Januari 2019, melalui platform daring, dengan fokus di tiga kota yakni Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dengan 1.388 responden, yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive sampling (non-random). Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi
Pandangan Kaum Muda Perkotaan terhadap Demokrasi pada Tahun Politik 2019
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) telah mengadakan sebuah survei dengan 1.388 responden anak muda dari Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Survei ini merupakan hasil kerja sama AJIPP dengan Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Atma Jaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi kaum milenial dan generasi Z terhadap demokrasi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa 65% responden merasa mutu demokrasi di Indonesia termasuk buruk dan sangat buruk. Ketika ditanyakan lebih lanjut, 45% dari responden tersebut merasa penyebabnya adalah politisasi agama, sementara 22% menyalahkan hoax, 17% korupsi, dan 11% radikalisme. Keterangan selengkapnya bisa diunduh di pranala berikut: http://wwwprev.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-Rilisrisetpandangankaummillenialperkotaan.pdf
Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global
Revolusi teknologi yang berkembang pesat di dunia memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perguruan tinggi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial pada era globalisasi. Selain dari aspek keilmuan, karakter mahasiswa juga harus dibentuk agar siap dalam menghadapi tantangan global. Maka dari itu, diperlukan karakter yang inovatif dan peduli lingkungan dengan orientasi global sembari memasukan unsur-unsur kearifan lokal. Unika Atma Jaya bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dalam mengadakan seminar pendidikan bertajuk “Membentuk Generasi Inovatif, Peduli, dan Berkarakter Berdasarkan pada Kearifan Lokal dan Berorientasi Global.” Diskusi pendidikan dan pembelajaran ini dibawakan oleh Prof. H. Mohamad Nasir, Ph. D., Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia (Menristekdikti RI). Acara ini juga menghadirkan Meidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama Kantor Berita Antara, Even Elex Chandra selaku Head of Public Policy and Government Relation Bukalapak.com, serta Elizabeth Rukmini, Ph. D selaku Wakil Rektor IV Unika Atma Jaya Jakarta. Acara ini dimoderatori oleh George Martin Sirait, Ph. D, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) Unika Atma Jaya Jakarta.
Mendorong Kebijakan Fiskal yang Sehat, Adil, dan Mandiri oleh Menteri Keuangan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi ekonomi melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan tersebut akan membantu pemerintah untuk memperoleh pendapatan secara maksimal. Selain itu, melalui kebijakan semacam ini, pendapatan tersebut dapat diarahkan agar terserap maksimal pada program pemerintah dengan tujuan mendongkrak perekonomian nasional dan menjaga keseimbangan ekonomi. Untuk itu, peranan masyarakat sangat penting dalam mengawal kebijakan fiskal mulai dari persiapan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, peninjauan, hingga proses audit. Peningkatan angka partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu memastikan agar anggaran negara bisa tepat sasaran. Untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri, Unika Atma Jaya mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Indonesia berhasil melejitkan pendapatan pajak negara dan menekan inflasi. Pemerintah juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10%.
Ekonomi Pasar Sosial Jerman pada Zaman Globalisasi
Jerman sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia menerapkan sistem ekonomi pasar sosial yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dan kebijakan sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan persaingan yang sehat dalam pasar. Hal ini tentunya mengilhami Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkan ekonomi pasar sosial di Indonesia. Maka dari itu, Unika Atma Jaya mengundang Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier, untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswi dengan topik “Ekonomi Pasar Sosial Jerman pada Zaman Globalisasi”. Unika Atma Jaya adalah satu-satunya universitas di Jakarta yang dikunjungi oleh beliau dalam agendanya untuk menghadiri Konferensi Asia Pasifik Bisnis Jerman ke-16. “Kita semua pasti tahu bahwa Jerman adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar bukan hanya di Eropa tapi juga di dunia, pertama karena peran teknologi yang mendukung produktivitas industri dan stabilitas ekonomi. Kedua karena peran masyarakat, sehingga kita bisa melihat keseimbangan antara industrialisasi, adopsi teknologi tinggi, dan pembangunan sosial,” tutur Rektor Unika Atma Jaya Dr. A. Prasetyantoko dalam sambutannya. “Bagi Atma Jaya, kesempatan ini merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat belajar langsung dari pengalaman Jerman yang telah berhasil melakukan perubahan secara teknologi, sosial, dan globalisasi,” paparnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier menegaskan akademisi adalah harapan bagi Indonesia, yang mengubah dunia, mengubah struktur baru dalam masyarakat, mereformasinya menjadi lebih modern, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjamin perdamaian dan pembangunan keberlanjutan untuk masa depan bagi jutaan manusia. Kerjasama antara Pemeirintah Jerman dan Indonesia merupakan kesempatan untuk bersama-sama menjawab tantangan ke depan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan harapan pemerataan standar kehidupan yang layak. “All of you, you are the hope of the century, you will be the people who will transform the world, you will be the people who will change the direction, creating economic growth, creating jobs, creating peace and sustainability” – German Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Peter Altmaier
Indonesia 4.0: Teknologi dan Kepedulian Sosial
Kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi meski sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan teknologi digital dan infrastruktur. Tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0 adalah kesenjangan digital yang masih tinggi. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan bukan saja menghadirkan isu sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana teknologi dikembangkan untuk memecahkan masalah sosial di Indonesia. Untuk membahas topik ini, Unika Atma Jaya menggelar acara Catatan Akhir Tahun dengan menghadirkan Dr. A Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya), Rudiantara, S.Stat., MBA (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Nila Marita (Chief Corporate Affairs GO-JEK), Adrian A. Gunadi (Co-founder & CEO Investree), serta Agatha Novi Ardhiati, M.Psi., Psikolog (Dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya). “Kita harus bisa melihat kemajuan teknologi ini sebagai peluang…” – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara
Data/Analisis Beban Penyakit (Burden of Disease) Menuju Cakupan Semesta (Universal Health Care)
Pada tahun 2019, Indonesia menerapkan Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Prinsip dasar dari UHC adalah semua orang dan komunitas dapat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sampai platiatif dengan mutu yang terjamin. Untuk membahas perkembangan saat ini, Unika Atma Jaya mengadakan dialog kebijakan dengan Dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H., pada September 2018, dengan focus pada konsep Global Burden of Disease (GBD). Burden of Disease dalah usaha sistematik dan ilmiah untuk mengukur besarnya perbandingan health loss dari semua macam penyakit besar untuk masyarakat semua umur, jenis kelamin, dan kondisi geografis dari waktu ke waktu. Analisis GBD dapat digunakan untuk mengurangi Disability-Adjusted Life Year (DALY), yaitu angka kematian yang disebabkan karena disabilitas, kematian premature, penyakit yang melumpuhkan, dan road injury. Banyak negara yang telah menggunakan pendekatan ini untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan sistem kesehatan untuk mewujudkan UHC. Dalam kasus di Indonesia, analisis DALY menunjukkan bahwa penyebab kematian tertinggi dari tahun 2005 hingga 2016 adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Penyakit-penyakit ini tidak menular, sehingga Kemenkes mulai fokus pada penyakit semacam ini dan menyesuaikan kebijakannya. Seminar ini sekali lagi menunjukkan pentingnya menggunakan data ilmiah untuk merumuskan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kesehatan.
Peluncuran “Ben & Nafsiah Mboi Collection”
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1978-1988, Brigjen. (Purn). Dr Aloysius Benedictus Mboi, M.P.H, sudah mencintai aktivitas membaca buku sejak di bangku SMA. Ben yang merupakan anak yatim membiayai sekolahnya sendiri. Ketika itu dia bekerja sebagai penjaga perpustakaan. Dari rutinitasnya di perpustakaan tersebut, Ben mulai jatuh cinta pada buku. Setelah tamat SMA, Ben ke Jakarta untuk kuliah dan menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Kedokteran UI. Lantaran tidak memiliki biaya, dia bekerja sebagai seorang guru. Dengan penghasilan yang rutin diterima, dia selalu membeli buku satu per satu dan melahapnya. Istrinya, Dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H (yang juga merupakan mantan Menteri Kesehtan Republik Indonesia 2012-2014), memiliki tekad untuk menularkan kecintaan aktivitas membaca buku pada anak bangsa saat ini. Maka dari itu, Nafsiah Mboi memutuskan untuk mendirikan sebuah perpustakaan riset internasional yang disebut “Ben & Nafsiah Mboi Collection” di Unika Atma Jaya. Acara peluncuran ini bertepatan dengan 1000 hari setelah berpulangnya Ben Mboi. Perpustakaan ini kini memiliki lebih dari 22.000 buku terbitan tahun 1477-2015. Tema buku yang disajikan juga beragam, mulai dari eksplorasi bangsa Portugis hingga kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan kedokteran.
BUMN dalam Lingkaran Oligarki
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak dikawal dengan baik melalui regulasi yang tepat sangat berpeluang dimanfaatkan oleh oligarki menjelang Pemilu 2019 yang menggunakan mesin partai untuk melanggengkan kuasa ekonomi dan politik yang telah dinikmati. Oleh sebab itu, pada Maret 2018, Unika Atma Jaya mengadakan diskusi bertema BUMN dalam Lingkaran Oligarki dengan narasumber: 1) Liona Nanang Supriatna, Pengacara Anggota Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Nasional 2) Profesor Jeffrey Winters, Pengamat Politik dari Northwestern University 3) Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik 4) Yohanes Berchman Suhartoko, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unika Atma Jaya Liona Nanang Supriatna menilai UU BUMN menyebabkan sejumlah BUMN dikelola dengan tidak profesional, cenderung tidak efisien, dan justru hanya menguntungkan pengelola BUMN maupun pihak yang mendapat keuntungan dari BUMN. Profesor Jeffrey Winters berpendapat bahwa langkah gugatan hukum terhadap UU BUMN maupun Peraturan Pemerintah tentang holding BUMN Pertambangan merupakan tindakan yang benar dalam kerangka demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Agus Pambagio menuturkan upaya gugatan terhadap pengelolaan BUMN tidak sekali saja dilakukannya; sebelumnya pihaknya pernah melakukan gugatan PP 72 yang berujung pada kekalahan. Meski demikian, Yohanes Berchman Suhartoko menilai upaya holding BUMN dalam tataran monopoli jika mengikuti paradigma para pemikir Chicago bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan karena selain bersifat sementara, monopoli tersebut timbul karena proses produksi yang memang lebih efisien. Pada saat yang sama, Akbar Aziz (perwakilan Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia II Lampung) menuturkan pengelolaan BUMN masih carut marut, tidak memperjuangkan nasib pekerja, dan hanya menguntungkan segelintir pihak ketika dilakukan pengembangan anak usaha.
Diskusi Kebijakan Pilkada 2018: Pesta Politik dengan Semangat Kebangsaan
Pilkada adalah ajang yang penting untuk memilih pemimpin terbaik di tingkat daerah. Pada tahun 2018, Indonesia mengadakan pilkada di 171 daerah, termasuk 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Namun, ada juga masalah yang perlu ditanggulangi di dalam sebuah demokrasi. Contohnya adalah penyebaran ujaran kebencian, berita kebohongan, dan pesan-pesan radikal di media sosial. Maka dari itu, diskusi kebijakan ini dimaksudkan untuk membahas hal ini dengan pembicara-pembicara berikut: 1) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo 2) Kombes Pol Sri Suari Wahyudi dari Divisi Humas Polri 3) Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada Putut Prabantoro 4) Aktivis Gusdurian Savic Ali 5) Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Surya Tjandra Sri Suari Wahyudi menuturkan bahaya terbesar terhadap demokrasi saat ini adalah ujaran kebencian, berita bohong (hoax), maupun persebaran pesan radikal. Sri Suari menegaskan, pasukan siber polisi bekerja 24 jam. Savic Ali memuji kerja keras Polri dalam mengatasi informasi bohong di dunia maya sekaligus mengingatkan maraknya berita bohong pada peristiwa pilpres di Amerika Serikat yang menghasilkan terpilihnya Donald Trump. Maka dari itu, ia yakin bahwa pembangunan rasa kebangsaan itu diperlukan untuk mengurangi ujaran kebencian. Sementara itu, Putut Prabantoro menilai merenggangnya kebangsaan Indonesia terutama di daerah tidak dapat lepas dari belum meratanya ekonomi dan tingginya biaya politik di Indonesia. Di sisi lain, Surya Tjandra mengingatkan perlunya sikap realistis terhadap kondisi politik saat ini tanpa harus meninggalkan idealisme kebangsaan yang dicita-citakan dalam pesta demokrasi daerah.
