Diskusi Kebijakan Pilkada 2018: Pesta Politik dengan Semangat Kebangsaan
Pilkada adalah ajang yang penting untuk memilih pemimpin terbaik di tingkat daerah. Pada tahun 2018, Indonesia mengadakan pilkada di 171 daerah, termasuk 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Namun, ada juga masalah yang perlu ditanggulangi di dalam sebuah demokrasi. Contohnya adalah penyebaran ujaran kebencian, berita kebohongan, dan pesan-pesan radikal di media sosial. Maka dari itu, diskusi kebijakan ini dimaksudkan untuk membahas hal ini dengan pembicara-pembicara berikut: 1) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo 2) Kombes Pol Sri Suari Wahyudi dari Divisi Humas Polri 3) Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada Putut Prabantoro 4) Aktivis Gusdurian Savic Ali 5) Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Surya Tjandra Sri Suari Wahyudi menuturkan bahaya terbesar terhadap demokrasi saat ini adalah ujaran kebencian, berita bohong (hoax), maupun persebaran pesan radikal. Sri Suari menegaskan, pasukan siber polisi bekerja 24 jam. Savic Ali memuji kerja keras Polri dalam mengatasi informasi bohong di dunia maya sekaligus mengingatkan maraknya berita bohong pada peristiwa pilpres di Amerika Serikat yang menghasilkan terpilihnya Donald Trump. Maka dari itu, ia yakin bahwa pembangunan rasa kebangsaan itu diperlukan untuk mengurangi ujaran kebencian. Sementara itu, Putut Prabantoro menilai merenggangnya kebangsaan Indonesia terutama di daerah tidak dapat lepas dari belum meratanya ekonomi dan tingginya biaya politik di Indonesia. Di sisi lain, Surya Tjandra mengingatkan perlunya sikap realistis terhadap kondisi politik saat ini tanpa harus meninggalkan idealisme kebangsaan yang dicita-citakan dalam pesta demokrasi daerah.
Kerja Sama Strategis Jepang-Indonesia, Isu Maritim, Keamanan, dan Ekonomi di Asia Timur, dan Masa Depan Hubungan Jepang-Indoensia
26/2/2019 Saat ini Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia dan salah satu eksportir terbesar dengan berbagai macam produk seperti mobil dan elektronik. Sementara itu, Indonesia sebagai negara keempat terpadat di dunia, diprediksi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di masa yang akan datang. Sebagai tambahan, sebagian wilayah Indonesia terletak di jalur pelayaran strategis yang dilewati impor dan ekspor Jepang. Karenanya, kerja sama antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya tujuan tersebut, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan diskusi umum dengan pembicara-pembicara sebagai berikut: Salah satu hal yang disorot dalam diskusi ini adalah perang bea cukai yang melambung antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Fauziah Zen mengamati bahwa Jepang sendiri masih harus menyelesaikan masalah perdagangan dengan Amerika Serikat, dan banyak investor yang menerapkan prinsip “tunggu dan lihat” tanpa strategi jangka panjang. Di saat yang bersamaan, Beliau juga memperhatikan produk-produk Jepang mulai dikesampingkan oleh produk dari RRT dan Korea.
Brownbag Discussion Special Edition IPP Unika Atma Jaya: Evaluasi Kinerja Sektor ESDM Indonesia
Jakarta, 12 April 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) mengadakan diskusi yang mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Ignasius Jonan, dengan topik “Evaluasi Kinerja Sektor ESDM Indonesia”. Adapun moderator untuk diskusi ini adalah Agustinus Prasetyantoko, pengajar Unika Atma Jaya. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya alam. “Prinsipnya adalah membangun dengan semangat keadilan sosial, yang berarti memusatkan banyak pembangunan di daerah yang tertinggal. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi di Makassar, Papua, itu tinggi sekali, sampai 7-8%,” papar Jonan. “Selain pelestarian lingkungan, yang penting juga adalah affordability… energi yang ada juga terjangkau harganya oleh masyarakat. kalau konsepnya keadilan sosial, harga layanan umum harus bisa terjangkau oleh saudara-saudara dengan penghasilan paling rendah,” tambah Jonan. Pemerintah merealisasikan hal ini dengan berbagai program, seperti pemasangan panel surya independen di desa-desa yang belum teraliri listrik, pembangunan SPBU dengan satu harga untuk menggenjot harga bensin yang terlampau tinggi di beberapa daerah, pembangunan jaringan gas untuk menekan biaya impor elpiji yang terlalu besar, pembagian 25.000 converter kit untuk nelayan supaya biaya bahan bakar lebih murah, dan penggalian sumur untuk memasok air tanah bagi daerah-daerah kering. Jonan menegaskan bahwa fokus pemerintah selama ini adalah “Bagaimana menciptakan listrik yang lebih bersih dan harganya lebih terjangkau.” Dalam hal ini, pengajar Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko memuji pencapaian Kementerian ESDM. “Keadilan dan kesejahteraan sudah dihayati oleh pemerintah sekarang,” ujarnya. Acara dapat diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=qazfZl70rl4
