SEGERA HADIR “DISKUSI PUBLIK 2025”
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy akan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia”.Acara ini akan membahas kondisi, tantangan, dan prospek pengembangan pendidikan kebijakan publik di Indonesia, serta menghadirkan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi sebagai narasumber. Rabu, 29 Oktober 202509.00 – 17.00 WIBBallroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut: Click Here
Executive Education Program Government Relations Profesional
Dalam iklim bisnis yang dinamis, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah menjadi elemen strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ikuti kelas terbaru dari Kompas Institute dan bekali diri Anda dengan keterampilan praktis untuk menjadi Government Relations profesional yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan: Hari/Tanggal: Kamis-Jumat, 10-12 September 2025Waktu: 09.30-15.30 WIBLokasi: Ruang Kompas Institute, Gedung Kompas Gramedia Unit 2 Lantai 3Jalan Palmerah Selatan No. 26-28 – Jakarta Materi yang dipelajari: Membangun Hubungan Strategis dengan Pemerintah Etika dalam Lobbying dan Government Relations Strategi Komunikasi Efektif dengan Pemerintah Memahami Proses Pembuatan Kebijakan Publik Kolaborasi Strategis: Peran Sektor Swasta bagi Pemerintah Menjadi Government Relations Profesional Pengajar: Benefit: Daftar di sini: komp.as/kelasgovrelationct
Mengantisipasi Trumponomics 2.0
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Pergantian kepresidenan Amerika Serikat dengan dilantiknya Trump pada 20 Januari 2025, mengancam kebebasan demokrasi masyarakat AS dengan penguasaan sektor digital oleh kelompok ultrakaya. Pengaruhnya melampaui batas negara dan dirasakan oleh masyarakat global. Konsentrasi kepemilikan jaringan informasi di tangan segelintir oligarki akan menguatkan posisi mereka dalam akumulasi modal. Kekayaan akan bermigrasi ke atas: kelompok ultrakaya makin berkuasa. Kebijakan ekonomi dalam kuasa Trump akan lebih radikal dalam deregulasi ekonomi, dengan penurunan pajak perusahaan menjadi 15%. Berbagai kebijakan ekonomi ini orientasinya adalah membangkitkan kembali sektor industri nasional yang puluhan tahun kalah bersaing dengan China. Kebijakan ekonomi Trump sangat probisnis domestik melalui berbagai stimulus dan insentif. Kebijakan deportasi terhadap imigran berpotensi menyebabkan penyusutan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, dan teknologi kecerdasan buatan akan mengambil alih peran yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Upaya Trump untuk meredam tekanan utang negara dengan cara memaksa The Fed menurunkan suku bunga akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Pemerintah baru Presiden Prabowo harus lebih responsif, efisien, dan mengedepankan meritokrasi. Penguatan tata kelola melalui penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu kunci guna meningkatkan kredibilitas. Tujuannya, lebih banyak investasi dan akhirnya lebih banyak lapangan pekerjaan layak yang tercipta.
Melonjak Drastis, 605 Politisi Dinasti Mengikuti Pilkada Serentak 2024
Wawancara Yoes Kenawas untuk Kompas Hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pusat riset politik dan pemerintahan PolGov UGM mengungkapkan bahwa dalam Pilkada serentak 27 November 2024, ada sebanyak 605 calon berlatar belakang politik dinasti. Yoes Kenawas, peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, menjabarkan bahwa 605 calon itu tersebar dalam 352 pilkada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; dengan 384 orang berstatus sebagai calon kepala daerah dan 221 orang maju sebagai calon wakil kepala daerah. Jumlah politik dinasti dalam Pilkada serentak kali ini melonjak hampir dua kali lipat dibanding Pilkada serentak sebelumnya. Hal ini menandakan adanya darurat politik dinasti di Indonesia. Para peneliti menyampaikan bahwa penyebabnya antara lain adalah adalah banyaknya kepala daerah menyelesaikan periode kedua jabatannya, mereka pun menyiapkan anggota keluarganya untuk maju pilkada untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, biaya politik yang mahal menyebabkan pencalonan Pilkada hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Juga, para pemilih yang toleran terhadap politik dinasti.
Nasib Industri Padat Karya
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Setelah pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi global telah menciptakan tantangan yang signifikan yang dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 telah memperburuk situasi ini dengan melonggarkan kebijakan impor. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kebijakan ini telah memberikan dampak negatif pada industri dalam negeri. Hal ini dapat dikaitkan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan kurangnya sinergi antar lembaga. Akibat dari diberlakukannya permendag ini, tekstil dan produk tekstil dari Tiongkok telah membanjiri pasar Indonesia. Melalui praktek dumping, produk tekstil Tiongkok dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan sektor padat karya, terutama industri tekstil. Beberapa kebijakan yang perlu segera diimplementasikan: pemberlakuan Pph 21 bagi pekerja sektor tekstil dan produk tekstil, kebijakan perlindungan perdagangan untuk mencegah banjirnya produk impor murah, dan pemerintah mendorong Bank Indonesia untuk segera merealisasikan kebijakan insentif pengembalian Giro Wajib Minimum bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
Protest under Duress at Université Laval, Quebec, Canada
Dr. Muhammad Fajar, research fellow Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, berpartisipasi dalam workshop Protest under Duress yang berlangsung pada 30-31 Oktober 2024 di Quebec, Kanada. Ia mempresentasikan tulisannya yang berjudul The Variety of Social Movement Strategies under Democratic Backsliding: Evidence from Indonesia. Risetnya bertujuan untuk memahami bagaimana respon gerakan sosial terhadap kemunduran demokrasi.
Peran Media dalam Demokrasi di Indonesia: Pendorong atau Penghambat?
Pada 29 Oktober lalu, Atma Jaya Public Policy Forum mengangkat diskusi mengenai peran media dalam aktivisme digital. Andina Dwifatma menyampaikan bahwa media memiliki peran untuk menjaga momentum. Kelas menengah tidak bisa lagi menerima status quo, dengan posisi yang ber-privileged, kelas menengah dapat menuntut perubahan sosial. Media juga berperan untuk pemantik imajinasi bernegara. Melalui media sosial, masyarakat warga negara dapat memiliki gambaran dan juga terdorong untuk memiliki bayangan hidup yang layak seperti apa.
Indonesia’s Prabowo swears in Large Cabinet
Wawancara Dr. Yoes Kenawas dengan NHK World Japan Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melantik sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kabinet ini memiliki 10 menteri lebih banyak daripada kabinet sebelumnya. Partai Gerindra diharapkan akan berkoalisi dengan 12 partai lainnya, dan menduduki lebih dari 80 persen posisi legislatif. “What we need to realize [is] that Prabowo will inherit democratic environment that is worse compared to ten years ago. I do really wish that Prabowo will have the incentive to prove that ‘okay, I’m a president who uphold the commitment to democracy’, but his [Prabowo’s] track record does not support that” ucap Dr. Yoes Kenawas.
Mengapa Dinasti Politik Naik Daun di Indonesia?
Artikel opini Dr. Yoes Kenawas di Indonesia at Melbourne Dengan dilantiknya Gibran, putra Jokowi, sebagai wakil Presiden. Ia secara resmi menjadi wakil Presiden termuda dalam sejarah. Pada 2020, Yoes Kenawas menulis bahwa politik dinasti telah menjadi hal yang normal dalam lanskap politik Indonesia. Ia berargumen bahwa penyebab munculnya dinasti politik di Indonesia adalah buruknya institusionalisasi dan pragmatisme partai politik yang mencari keuntungan elektoral. Dengan kata lain, ia berfokus pada pihak penyedia pasar pemilu. Saat ini data menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya dinasti politik di Indonesia adalah karena sikap tak acuh dari para pemilih. Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator pada akhir Oktober-awal November 2023 mendukung hipotesis bahwa pemilih Indonesia relatif acuh tak acuh dan bahkan toleran terhadap politik dinasti. Perbandingan hasil survei tersebut dengan yang dilakukan oleh Yoes Kenawas pada 2020, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 9,2 persen pada jumlah responden yang menyatakan tidak peduli terhadap politik dinasti. Pada saat yang sama, terjadi penurunan sebesar 8,7 persen pada jumlah responden yang menyatakan ‘khawatir’ terhadap politik dinasti. Pergeseran sikap dan toleransi pemilih terhadap politik dinasti sejalan dengan upaya para elit politik untuk menormalisasikan politik dinasti. Empat strategi untuk memperlambat pertumbuhan dinasti politik dan menciptakan lapangan bermain elektoral yang lebih adil, antara lain adalah: memberikan pendidikan politik kepada publik, meningkatkan akses informasi tentang pemilu, mempromosikan kesadaran tentang calon non-dinasti, dan memperkuat pengawasan masyarakat sipil. Teks ini menekankan bahwa pada akhirnya, pemilihlah yang memegang kekuasaan untuk melawan kebangkitan dinasti.
Struktur, Institusi dan Perlawanan Gerakan Sosial
Sesi Kelas Belajar Ilmu Sosial pada 12 Oktober lalu, membahas mengenai “Struktur, Institusi dan Perlawanan Gerakan Sosial.” Sesi diskusi berlangsung dengan mendalami pertanyaan-pertanyaan: Dr. Yoes Kenawas menyampaikan bahwa dikarenakan jangkauan negara tidak sama di setiap daerah, hal ini menyebabkan variasi peluang untuk democratic backsliding. Lalu, apakah democratic backsliding dapat diberhentikan melalui koalisi dengan aparat lokal? Dr. Muhammad Fajar menyatakan bahwa, melalui studinya ia menemukan saat ini ada kecenderungan untuk mengalihkan perjuangan dari level nasional ke level daerah. Advokasi di daerah mendapat tanggapan yang lebih baik dari pemerintah daerah, walaupun secara institusional pemda memiliki ruang yang terbatas untuk mengambil aksi.
