Unearthing the Relationship Between Women Living in Mining Areas and Their Political Participation in Indonesia: The Dataset
This study examines the impact of mining industries on women’s political participation in Indonesia. Mining regions, often characterized by male-dominated labor structures and economic dependency on extractive industries, create socio-political barriers that limit women’s engagement in formal politics and decision-making processes. This research investigates how the presence of mining activities influences women’s political agency, leadership opportunities, and representation in local governance. Using a mixed-methods approach, the study analyzes national-level electoral data to compare women’s political participation in mining and non-mining districts. Additionally, qualitative case studies from selected mining regions explore the socio-economic and institutional constraints faced by women in pursuing political roles. Key factors examined include patriarchal norms, economic reliance on extractive industries, environmental activism, and policy frameworks that either enable or restrict women’s political involvement. The results indicate that while mining regions present significant structural barriers to women’s political participation, they also serve as spaces for emerging grassroots mobilization, particularly in environmental advocacy and community governance. This research contributes to the broader discourse on gender and resource politics by providing policy recommendations to enhance women’s representation in extractive economies.
[CALL FOR PAPERS] IFAR Consortium Conference 2026
[IFAR Consortium Conference 2026] Contours of Inequality: Power, Protest, and Privilege in Southeast Asia Date: August 12–14, 2026Place: Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, West Java The Institute for Advanced Research (IFAR) at UIII proudly announces the inaugural IFAR Consortium Annual Conference 2026 — an international platform to explore the contours of inequality shaping Southeast Asia today. We invite scholars and researchers to submit papers and panels that critically engage with our conference theme, encompassing — but not limited to — the following areas: Join us in Depok for three days of vibrant exchange, critical reflection, and cross-disciplinary dialogue on how power, protest, and privilege shape the region’s political, social, and economic landscapes. Important Dates: Learn more and submit your proposal here Organizer:Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Co-Organizers:COMPOSE, Faculty of Social Sciences UIIIIFAR Atma Jaya UniversityIFAR LPEM Universitas IndonesiaIFAR Monash University Indonesia
DISKUSI PUBLIK 2025
“Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bersama Institute of Public Policy (IPP) dan Institute for Advanced Research (IFAR) mengundang Anda untuk menghadiri seminar publik yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan ternama, membahas arah masa depan pendidikan kebijakan publik di Indonesia. Keynote Speaker: Prof. Thomas Pepinsky (Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University) Hari/tgl: Rabu, 29 Oktober 2025Waktu:09.00 – 17.00 WIBTempat: Ballroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Atma Jaya Daftar di sini Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan ikut serta dalam memperkuat ekosistem pendidikan kebijakan publik di Indonesia.
Transmisi Risiko Fiskal
Pemerintah menempuh kebijakan ekspansif. Tata kelola yang baik dan cara-cara yang tak mendistorsi pasar akan memberikan hasil positif. Demikian pula sebaliknya. Pasar modal sempat bereaksi negatif terhadap penggantian menteri keuangan meskipun tak lama kemudian kembali berbalik arah. Pasar melihat potensi peningkatan risiko fiskal akibat kebijakan ekspansif di bawah menteri keuangan baru. Paling tidak ada dua indikasi awal atas strategi fiskal ekspansif tersebut. Pertama, memindahkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke perbankan pemerintah. Kedua, merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan defisit lebih lebar dari rancangan sebelumnya, menjadi 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain ekspansif, menteri keuangan baru juga dinilai melakukan intervensi pasar melalui wacana kenaikan suku bunga tabungan valuta asing oleh bank pemerintah. Meski kebijakan tersebut diingkari dan akhirnya dibatalkan, sinyal buruk terlanjur tertoreh di pasar. Baca selengkapnya di sini Artikel Opini di Kompas oleh A. Prasetyantoko, Senior Fellow IPP
People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy
Friday, 25 July 2025 – Atma Jaya Institute of Public Policy in collaboration with Center for Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya have successfully held the public seminar “People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy” at Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Semanggi. This event is attended by academics from various universities, researchers, and government officials. Dr. Deng’s Presentation As the keynote speaker, Dr. Jian-bang Deng an expert from Tamkang University, Taiwan, presented a comprehensive exploration on how social design can inform more humane and inclusive migration policies. Using data on migration flows before and after the COVID-19 pandemic, Dr. Deng showcased how global and regional migration trends have shifted, along with the social and economic narratives surrounding them. Dr. Deng emphasized that future policies must recognize migrants as agents of development, advocating for a shift toward people-centered migration policies that are built upon lived experiences, social realities, and dignity. These human-centered frameworks are essential for building resilient, diverse, and socially sustainable cities in the face of continued migration and urbanization. Case StudyFollowing the presentation, participants engaged in a collaborative case study session, where they were divided into three groups. Each group explored real-life urban issues in Jakarta using a social design lens; identifying social patterns, problems, and proposing people-driven policy ideas. The discussions ranged from public mobility challenges, accessibility of transportation, to waste management and other broader urban life issues in Jakarta. Using a quadrant-based mapping approach—measuring potential impact and level of uncertainty—each group identified pressing social issues and evaluated them based on feasibility and urgency. This process allowed participants to prioritize problems that are not only high in impact but also manageable in terms of uncertainty. Based on these insights, groups developed preliminary policy recommendations grounded in social design principles, emphasizing participatory and human-centered approaches to improve urban living.
SEGERA HADIR “DISKUSI PUBLIK 2025”
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy akan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia”.Acara ini akan membahas kondisi, tantangan, dan prospek pengembangan pendidikan kebijakan publik di Indonesia, serta menghadirkan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi sebagai narasumber. Rabu, 29 Oktober 202509.00 – 17.00 WIBBallroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut: Click Here
Executive Education Program Government Relations Profesional
Dalam iklim bisnis yang dinamis, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah menjadi elemen strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ikuti kelas terbaru dari Kompas Institute dan bekali diri Anda dengan keterampilan praktis untuk menjadi Government Relations profesional yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan: Hari/Tanggal: Kamis-Jumat, 10-12 September 2025Waktu: 09.30-15.30 WIBLokasi: Ruang Kompas Institute, Gedung Kompas Gramedia Unit 2 Lantai 3Jalan Palmerah Selatan No. 26-28 – Jakarta Materi yang dipelajari: Membangun Hubungan Strategis dengan Pemerintah Etika dalam Lobbying dan Government Relations Strategi Komunikasi Efektif dengan Pemerintah Memahami Proses Pembuatan Kebijakan Publik Kolaborasi Strategis: Peran Sektor Swasta bagi Pemerintah Menjadi Government Relations Profesional Pengajar: Benefit: Daftar di sini: komp.as/kelasgovrelationct
Mengantisipasi Trumponomics 2.0
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Pergantian kepresidenan Amerika Serikat dengan dilantiknya Trump pada 20 Januari 2025, mengancam kebebasan demokrasi masyarakat AS dengan penguasaan sektor digital oleh kelompok ultrakaya. Pengaruhnya melampaui batas negara dan dirasakan oleh masyarakat global. Konsentrasi kepemilikan jaringan informasi di tangan segelintir oligarki akan menguatkan posisi mereka dalam akumulasi modal. Kekayaan akan bermigrasi ke atas: kelompok ultrakaya makin berkuasa. Kebijakan ekonomi dalam kuasa Trump akan lebih radikal dalam deregulasi ekonomi, dengan penurunan pajak perusahaan menjadi 15%. Berbagai kebijakan ekonomi ini orientasinya adalah membangkitkan kembali sektor industri nasional yang puluhan tahun kalah bersaing dengan China. Kebijakan ekonomi Trump sangat probisnis domestik melalui berbagai stimulus dan insentif. Kebijakan deportasi terhadap imigran berpotensi menyebabkan penyusutan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, dan teknologi kecerdasan buatan akan mengambil alih peran yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Upaya Trump untuk meredam tekanan utang negara dengan cara memaksa The Fed menurunkan suku bunga akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Pemerintah baru Presiden Prabowo harus lebih responsif, efisien, dan mengedepankan meritokrasi. Penguatan tata kelola melalui penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu kunci guna meningkatkan kredibilitas. Tujuannya, lebih banyak investasi dan akhirnya lebih banyak lapangan pekerjaan layak yang tercipta.
Melonjak Drastis, 605 Politisi Dinasti Mengikuti Pilkada Serentak 2024
Wawancara Yoes Kenawas untuk Kompas Hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pusat riset politik dan pemerintahan PolGov UGM mengungkapkan bahwa dalam Pilkada serentak 27 November 2024, ada sebanyak 605 calon berlatar belakang politik dinasti. Yoes Kenawas, peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, menjabarkan bahwa 605 calon itu tersebar dalam 352 pilkada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; dengan 384 orang berstatus sebagai calon kepala daerah dan 221 orang maju sebagai calon wakil kepala daerah. Jumlah politik dinasti dalam Pilkada serentak kali ini melonjak hampir dua kali lipat dibanding Pilkada serentak sebelumnya. Hal ini menandakan adanya darurat politik dinasti di Indonesia. Para peneliti menyampaikan bahwa penyebabnya antara lain adalah adalah banyaknya kepala daerah menyelesaikan periode kedua jabatannya, mereka pun menyiapkan anggota keluarganya untuk maju pilkada untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, biaya politik yang mahal menyebabkan pencalonan Pilkada hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Juga, para pemilih yang toleran terhadap politik dinasti.
Nasib Industri Padat Karya
Artikel opini A. Prasetyantoko di Kompas Setelah pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi global telah menciptakan tantangan yang signifikan yang dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 telah memperburuk situasi ini dengan melonggarkan kebijakan impor. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kebijakan ini telah memberikan dampak negatif pada industri dalam negeri. Hal ini dapat dikaitkan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan kurangnya sinergi antar lembaga. Akibat dari diberlakukannya permendag ini, tekstil dan produk tekstil dari Tiongkok telah membanjiri pasar Indonesia. Melalui praktek dumping, produk tekstil Tiongkok dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan sektor padat karya, terutama industri tekstil. Beberapa kebijakan yang perlu segera diimplementasikan: pemberlakuan Pph 21 bagi pekerja sektor tekstil dan produk tekstil, kebijakan perlindungan perdagangan untuk mencegah banjirnya produk impor murah, dan pemerintah mendorong Bank Indonesia untuk segera merealisasikan kebijakan insentif pengembalian Giro Wajib Minimum bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
