Kebijakan Interoperabilitas Data pada Teknologi FinansialPasca UU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah BI Checking yang saat ini sudah dipindahkan wewenangnya ke OJK sehingga dikenal istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Akan tetapi, interoperabilitas ini masih terbatas dalam pemberian informasi kredit nasabah, terutama antara fintech dan bank. Ini cukup disayangkan mengingat sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pertukaran data seharusnya […]
KERTAS KEBIJAKAN: KOMODIFIKASI RUANG, KONFLIK AGRARIA, DAN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA
Kertas kebijakan ini menyajikan analisis mendalam mengenai komodifikasi ruang, konflik agraria, dan peran masyarakat sipil di Indonesia. Mulai dari pendahuluan yang memberikan konteks, hingga penutup yang merangkum rekomendasi kebijakan. Setiap bagian membahas studi kasus yang mencakup berbagai konteks geografis dan masalah, serta memberikan wawasan tentang perjuangan masyarakat sipil dalam mempertahankan hak-hak mereka terhadap ruang hidup. […]
Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia
Terbitnya Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia merupakan hasil dari pengalaman IPP dalam berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Society (IFSOC) dalam memperkuat peran dan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Sebagai organisasi yang fokus pada kebijakan publik, IPP memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu-isu kebijakan yang relevan dan penting untuk dipertimbangkan […]
Population Ageing and the Second Demographic Dividend: New Policy Challenges in the New Era
Terbitnya Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia merupakan hasil dari upaya IPP dalam memperkuat peran dan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Policy Brief yang dihasilkan mengambil tema dari Atma Jaya Outlook for Development 2022, yaitu kesejahteraan warga lanjut usia sebagai tantangan kebijakan kini dan nanti. Melalui policy brief ini, IPP bertujuan untuk […]