Jakarta — Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menyelenggarakan IPP Inquiry #3 dengan tema “Kebijakan Publik Berbasis Bukti: Mitos, Kenyataan, dan Harapan” pada Rabu (23/9). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Eksibisi Atma Cultura, Kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, ini membahas posisi evidence dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan politik, institusi, dan kepentingan.
Kegiatan menghadirkan Sudarno Sumarto, Ph.D sebagai Senior Research Fellow The SMERU Research Institute sekaligus penulis buku Evidence and the Politics of Reform: Lessons from Indonesia’s Social Welfare Development sebagai pembicara. Diskusi turut menghadirkan Rizki Nauli Siregar, Ph.D selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Anggina Mutiara, M.A selaku Senior Program Manager Education and Innovation Ecosystem Partnership DFAT Australian Embassy. Diskusi dimoderatori oleh Muhammad Fajri Siregar, M.A sebagai Head of Research IPP.
Dalam paparannya, Sudarno mengangkat pengalaman panjangnya dalam menjembatani dunia riset dan pemerintahan sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa evidence memiliki peran penting dalam kebijakan, tetapi mesti didukung oleh variabel lainnya agar berhasil. Menurut kerangka yang disampaikan, terdapat tiga ruang yang perlu dipertemukan dalam menghasilkan kebijakan yang baik, yaitu research yang menjawab apa yang benar, politics yang berkaitan dengan apa yang mungkin dilakukan, dan policy yang menentukan apa yang dapat dilaksanakan.
Pembahasan kemudian menggunakan pengalaman reformasi subsidi bahan bakar dan perkembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagai salah satu contoh. Sudarno menjelaskan bagaimana kebutuhan untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang terdampak reformasi subsidi turut mendorong pengembangan sistem penargetan penerima manfaat. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari infrastruktur perlindungan sosial yang lebih luas.
Diskusi juga menyoroti pengalaman TNP2K dalam menghubungkan penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Dalam materi yang disampaikan, TNP2K digambarkan memiliki peran dalam membangun Unified Database, melakukan evaluasi kebijakan, serta menjembatani lembaga penelitian dengan birokrasi dan proses pengambilan keputusan. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya institusi yang mampu membawa evidence ke dalam proses kebijakan.
Selain keberhasilan, diskusi membahas situasi ketika evidence yang kuat belum cukup untuk menghasilkan reformasi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah reformasi subsidi pupuk yang menghadapi persoalan ketiadaan dukungan politik, persoalan waktu pelaksanaan, serta resistensi dari institusi yang bertanggung jawab dalam implementasi. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa penerjemahan evidence menjadi kebijakan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, insentif, kapasitas institusi, dan momentum politik.
“Sebelum membuat kebijakan, kita harus asking the right question dulu karena Indonesia is not uniform. Kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah bisa berbeda, sehingga kita tidak bisa melihat persoalan dengan satu pendekatan yang sama untuk semua konteks,” tutur Sudarno.
Para penanggap juga membahas perkembangan sistem data sosial di Indonesia, termasuk pengalaman dalam membangun basis data untuk penargetan program perlindungan sosial. Dalam diskusi, data tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses yang membutuhkan pembaruan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi masyarakat. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu contoh mengenai pentingnya ketersediaan data ketika pemerintah perlu merespons perubahan kondisi secara cepat.
Pentingnya evidence dalam pengambilan keputusan juga dikaitkan dengan kualitas perumusan program dan keberlanjutan pembangunan manusia. Anggina menekankan bahwa penggunaan evidence perlu ditempatkan dalam proses pembahasan dan perancangan kebijakan secara lebih mendalam.
“Karena targetnya adalah human development, evidence is really needed and necessary dalam pengambilan keputusan. Ketika kita melihat suatu program, kita juga harus melihat desainnya. Makanya, sebelum decision making dalam pembuatan kebijakan, perlu ada, misalnya in-depth discussion, supaya kebijakan publik ini bisa sustainable untuk pembangunan manusia,” ucap Anggina.
Para pembicara juga menekankan bahwa metode dan hasil berbasis evidence perlu dikomunikasikan dengan mempertimbangkan konteks dan keterbatasannya. Dalam pembahasan mengenai sistem penargetan, misalnya, disampaikan bahwa model tetap memiliki kemungkinan kesalahan dan kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, mekanisme pembaruan data dan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi kebijakan.
Pada sesi tanya jawab, Rizki menjelaskan mahasiswa sebagai bagian dari proses untuk membawa pengalaman masyarakat ke dalam pembicaraan kebijakan.
“The right position yang bisa dilakukan mahasiswa adalah, paling tidak, menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat secara genuine. Itu saja. Jadi, apakah menilai evidence itu bagaimana, lihat aja apa yang dirasakan masyarakat. Dari situ kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi persoalan, untuk tahu target mana yang bisa kita jadikan sasaran kebijakan,” ujar Rizki.
Dalam materi penutup, Sudarno kembali menekankan pentingnya menjaga sikap terbuka dalam proses menghasilkan dan menggunakan pengetahuan untuk kebijakan, khususnya di tengah perubahan dan kompleksitas persoalan pembangunan.
“Saya selalu memberikan hope kepada generasi muda, apalagi kita menuju Generasi Emas 2045, maka ada dua hal yang harus dipegang, baik itu akademisi, peneliti maupun policy maker. Ketika kebijakan yang kita rumuskan berhasil, kita harus tetap perseverance and humble, supaya kita terus mau belajar, terbuka terhadap temuan baru, dan memahami bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita ketahui,” ujar Sudarno.
Melalui IPP Inquiry #3, Institute of Public Policy (IPP) mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah, mitra pembangunan, dan peserta dari kalangan mahasiswa untuk mendiskusikan bagaimana evidence dapat berperan dalam proses kebijakan. Diskusi tidak berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana menghasilkan evidence, tetapi juga membahas bagaimana evidence diterjemahkan ke dalam desain kebijakan, implementasi, pembelajaran, dan penyesuaian kebijakan sesuai konteks.
