Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy (IPP) menyelenggarakan forum Indonesia Review and Outlook 2026 pada 27 November 2025 di Kampus Semanggi. Acara ini menghadirkan enam narasumber dari lintas disiplin ilmu untuk mengevaluasi setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran serta memetakan tantangan dan arah kebijakan di tahun 2026. Diskusi yang membahas topik kunci dari politik, hukum, ekonomi, kepemudaan, teknologi, dan kesehatan ini berlangsung secara interaktif dengan peserta yang hadir berasal dari akademisi, praktisi, dan mahasiswa.
Pada pembahasan tentang perekonomian di Indonesia, Prof. Rosdiana Sijabat menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global, termasuk pengelolaan inflasi, ketersediaan bahan pokok, dan efektivitas belanja negara. Sementara itu, Dr. Yoes Kenawas menyoroti konsolidasi kekuasaan yang kian kuat sepanjang 2025 serta penyempitan ruang sipil yang terlihat melalui maraknya aksi protes dan respons negara yang semakin represif.
Isu penegakan hukum dan HAM juga menjadi fokus penting. Bivitri Susanti menilai adanya penurunan signifikan terhadap kualitas rule of law, ditandai oleh praktik populisme hukum dan munculnya kebijakan yang mengarah pada autocratic legalism. Di bidang kesehatan, Dr. Felicia Kurniawan mengulas tantangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait kesiapan infrastruktur, tata kelola pembiayaan, serta integrasi dengan layanan kesehatan dasar.
Dari perspektif teknologi, Dr. Lukas menyoroti meningkatnya urgensi regulasi kecerdasan artifisial, perlindungan data, serta pemerataan literasi digital untuk mencegah meluasnya ketimpangan digital. Sementara itu, sebagai perwakilan suara mahasiswa, Krishant Ashok Tekani, mengingatkan pentingnya peran anak muda dalam memperkuat demokrasi, tidak hanya melalui pemilu tetapi juga melalui advokasi kebijakan dan partisipasi kritis dalam ruang publik digital.
Melalui forum ini, IPP menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis bukti dan dialog yang inklusif, terutama dalam menghadapi tahun kedua pemerintahan yang diprediksi masih diwarnai konsolidasi politik, tantangan ekonomi, implementasi regulasi baru, dan dinamika demokrasi. Harapan dari hasil diskusi ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan serta memperkuat kontribusi akademik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.
