IPP Inquiry #3: Peran Evidence dan Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik yang Berkualitas
Jakarta — Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menyelenggarakan IPP Inquiry #3 dengan tema “Kebijakan Publik Berbasis Bukti: Mitos, Kenyataan, dan Harapan” pada Rabu (23/9). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Eksibisi Atma Cultura, Kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, ini membahas posisi evidence dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan politik, institusi, dan kepentingan. Kegiatan menghadirkan Sudarno Sumarto, Ph.D sebagai Senior Research Fellow The SMERU Research Institute sekaligus penulis buku Evidence and the Politics of Reform: Lessons from Indonesia’s Social Welfare Development sebagai pembicara. Diskusi turut menghadirkan Rizki Nauli Siregar, Ph.D selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Anggina Mutiara, M.A selaku Senior Program Manager Education and Innovation Ecosystem Partnership DFAT Australian Embassy. Diskusi dimoderatori oleh Muhammad Fajri Siregar, M.A sebagai Head of Research IPP. Dalam paparannya, Sudarno mengangkat pengalaman panjangnya dalam menjembatani dunia riset dan pemerintahan sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa evidence memiliki peran penting dalam kebijakan, tetapi mesti didukung oleh variabel lainnya agar berhasil. Menurut kerangka yang disampaikan, terdapat tiga ruang yang perlu dipertemukan dalam menghasilkan kebijakan yang baik, yaitu research yang menjawab apa yang benar, politics yang berkaitan dengan apa yang mungkin dilakukan, dan policy yang menentukan apa yang dapat dilaksanakan. Pembahasan kemudian menggunakan pengalaman reformasi subsidi bahan bakar dan perkembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagai salah satu contoh. Sudarno menjelaskan bagaimana kebutuhan untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang terdampak reformasi subsidi turut mendorong pengembangan sistem penargetan penerima manfaat. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari infrastruktur perlindungan sosial yang lebih luas. Diskusi juga menyoroti pengalaman TNP2K dalam menghubungkan penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Dalam materi yang disampaikan, TNP2K digambarkan memiliki peran dalam membangun Unified Database, melakukan evaluasi kebijakan, serta menjembatani lembaga penelitian dengan birokrasi dan proses pengambilan keputusan. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya institusi yang mampu membawa evidence ke dalam proses kebijakan. Selain keberhasilan, diskusi membahas situasi ketika evidence yang kuat belum cukup untuk menghasilkan reformasi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah reformasi subsidi pupuk yang menghadapi persoalan ketiadaan dukungan politik, persoalan waktu pelaksanaan, serta resistensi dari institusi yang bertanggung jawab dalam implementasi. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa penerjemahan evidence menjadi kebijakan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, insentif, kapasitas institusi, dan momentum politik. “Sebelum membuat kebijakan, kita harus asking the right question dulu karena Indonesia is not uniform. Kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah bisa berbeda, sehingga kita tidak bisa melihat persoalan dengan satu pendekatan yang sama untuk semua konteks,” tutur Sudarno. Para penanggap juga membahas perkembangan sistem data sosial di Indonesia, termasuk pengalaman dalam membangun basis data untuk penargetan program perlindungan sosial. Dalam diskusi, data tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses yang membutuhkan pembaruan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi masyarakat. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu contoh mengenai pentingnya ketersediaan data ketika pemerintah perlu merespons perubahan kondisi secara cepat. Pentingnya evidence dalam pengambilan keputusan juga dikaitkan dengan kualitas perumusan program dan keberlanjutan pembangunan manusia. Anggina menekankan bahwa penggunaan evidence perlu ditempatkan dalam proses pembahasan dan perancangan kebijakan secara lebih mendalam. “Karena targetnya adalah human development, evidence is really needed and necessary dalam pengambilan keputusan. Ketika kita melihat suatu program, kita juga harus melihat desainnya. Makanya, sebelum decision making dalam pembuatan kebijakan, perlu ada, misalnya in-depth discussion, supaya kebijakan publik ini bisa sustainable untuk pembangunan manusia,” ucap Anggina. Para pembicara juga menekankan bahwa metode dan hasil berbasis evidence perlu dikomunikasikan dengan mempertimbangkan konteks dan keterbatasannya. Dalam pembahasan mengenai sistem penargetan, misalnya, disampaikan bahwa model tetap memiliki kemungkinan kesalahan dan kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, mekanisme pembaruan data dan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi kebijakan. Pada sesi tanya jawab, Rizki menjelaskan mahasiswa sebagai bagian dari proses untuk membawa pengalaman masyarakat ke dalam pembicaraan kebijakan. “The right position yang bisa dilakukan mahasiswa adalah, paling tidak, menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat secara genuine. Itu saja. Jadi, apakah menilai evidence itu bagaimana, lihat aja apa yang dirasakan masyarakat. Dari situ kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi persoalan, untuk tahu target mana yang bisa kita jadikan sasaran kebijakan,” ujar Rizki. Dalam materi penutup, Sudarno kembali menekankan pentingnya menjaga sikap terbuka dalam proses menghasilkan dan menggunakan pengetahuan untuk kebijakan, khususnya di tengah perubahan dan kompleksitas persoalan pembangunan. “Saya selalu memberikan hope kepada generasi muda, apalagi kita menuju Generasi Emas 2045, maka ada dua hal yang harus dipegang, baik itu akademisi, peneliti maupun policy maker. Ketika kebijakan yang kita rumuskan berhasil, kita harus tetap perseverance and humble, supaya kita terus mau belajar, terbuka terhadap temuan baru, dan memahami bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita ketahui,” ujar Sudarno. Melalui IPP Inquiry #3, Institute of Public Policy (IPP) mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah, mitra pembangunan, dan peserta dari kalangan mahasiswa untuk mendiskusikan bagaimana evidence dapat berperan dalam proses kebijakan. Diskusi tidak berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana menghasilkan evidence, tetapi juga membahas bagaimana evidence diterjemahkan ke dalam desain kebijakan, implementasi, pembelajaran, dan penyesuaian kebijakan sesuai konteks.
Forum Semanggi #3 Diskusi Buku: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia, Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi
JAKARTA, 20 April 2026 – Forum Semanggi kembali menghadirkan ruang diskusi kritis melalui kegiatan Diskusi Buku bertajuk “Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia.” Diskusi diawali dengan argumen utama bahwa terdapat kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dalam periode kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Laode M. Syarif memaparkan bahwa meskipun periode pertama pemerintahan dinilai cukup baik, periode kedua menunjukkan munculnya kebijakan yang lebih kontroversial, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja. Beliau menyoroti adanya peningkatan daya rusak kebijakan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi yang stagnan di kisaran 37-40. Selanjutnya, Dr. Sana menambahkan bawah terdapat pergeseran prioritas kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang lebih sempit. Beliau menilai bahwa praktik otoritarianisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pelemahan institusi secara bertahap. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mendemokratisasi masa depan Indonesia Pandangan lain disampaikan Evi Mariani yang menyoroti perubahan persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi di periode akhir, serta meningkatnya penggunaan UU ITE sebagai instrumen kontrol. Beliau juga mengkritisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang sarat kepentingan, serta menilai adanya kesinambungan kekuasaan yang membuka jalan bagi kepemimpinan selanjutnya. Sementara itu, Andina Dwifatma menekankan pentingnya memahami konteks kemunculan Jokowi sebagai figur harapan masyarakat,sekaligus menyoroti kemampuan dalam membangun citra politik. Beliau menilai buku yang didiskusikan memiliki kekuatan pada basis data dan rekam jejak, serta menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Sementara itu, Delpedro membagikan perspektif sebagai generasi muda yang tumbuh di era tersebut, termasuk pengalaman aktivisme mahasiswa dan tantangan terhadap kebebasan. Diskusi semakin diperkaya melalui sesi tanya jawab yang mengangkat berbagai isu, mulai dari faktor perubahan kepemimpinan, peran media dalam membentuk persepsi publik, hingga posisi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Salah satu poin yang mengemuka adalah bahwa perubahan kepemimpinan tidak semata-mata bersifat personal, melainkan berkaitan dengan strategi politik dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya membaca fenomena politik secara utuh dan berbasis data, bukan hanya melalui potongan informasi yang parsial. Selain itu, distribusi gagasan melalui media sosial juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperluas diskursus publik. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pemahaman kritis dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Forum Semanggi dijelaskan oleh Salvatore Simarmata dalam pembukaan diskusi merupakan ruang untuk membuka imajinasi dan diskusi kritis di lingkungan kampus. Beliau menyampaikan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk bertanya, berpikir, dan membayangkan arah masa depan bangsa, terlebih di tengah kemunduran demokrasi sekarang ini. Diskusi buku ini merupakan hasil kerjasama IPP dan PUSAD Paramadina. Mewakili PUSAD Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi menambahkan bahwa forum ini juga memiliki peran dalam mendukung produksi pengetahuan, termasuk melalui pendanaan penerbitan buku. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajaya X: @ipp_atmajaya LinkedIn: Atma Jaya Institute of Public Policy Website: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Policy Dialogue: Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global
JAKARTA, 26 Februari 2026 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Policy Dialogue bersama Cisanggiri Syndicate yang mengangkat judul “Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respon Pemerintah?” Diskusi ini diawali Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara pertama yang menegaskan pentingnya peran MSCI dalam memengaruhi arah investasi global. MSCI membuat analisis dan indeks saham yang menjadi acuan investor di seluruh dunia, atau sebagai “kompas” bagi investor global untuk menentukan arah penanaman modal. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. menegaskan bahwa saham yang masuk kedalam indeks MSCI tidak dipilih sembarangan, melainkan melalui evaluasi mendalam atas kualitas fundamental dan tata kelola perusahaan. Evaluasi tersebut juga dilakukan secara berkala, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga transparansi dan kinerja agar tetap memenuhi standar global. Lebih lanjut, ia menggambarkan keputusan lembaga pemeringkat sebagai “puncak gunung es”. Keputusan dari lembaga pemeringkat global seringkali terlihat kecil tetapi dampak dibaliknya bisa sangat besar, bahkan dapat membuat harga obligasi menurun dan nilai tukar rupiah melemah. Tantangan di Indonesia sendiri adalah lembaga publik yang belum kuat dan aturan yang ambigu, sehingga membuat investor ragu akan kredibilitas institusi publik. Selanjutnya, pembicara kedua Dr. Agustinus Prasetyantoko memaparkan isu paradoks dalam perekonomian Indonesia, terutama mengenai perbedaan realitas pasar yang seringkali berbeda dengan angka dan data resmi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembekuan yang sempat dilakukan MSCI untuk saham Indonesia pada Februari 2026 akibat kekhawatiran transparansi data free float dan struktur kepemilikan. Hal ini karena meskipun saham publik tergolong tinggi sebesar 35%, likuiditasnya rendah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya orchestrated trading behavior atau praktik “saham gorengan” yang membuat indeks tampak meningkat, sementara fundamental emiten relatif lemah. Selain itu, Moody’s juga mengubah outlook (pandangan) Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif” akibat penurunan prediktabilitas kebijakan dan tata kelola negara, serta tanda-tanda pemerintahan yang lemah. Kedua lembaga ini menyampaikan indikasi bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan baik saat ini tampaknya tidak sesuai dengan realitanya. MSCI dan Moody’s tidak sepenuhnya percaya pada data resmi, sehingga investor global sulit memprediksi pasar Indonesia. Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengatasi paradoks perekonomian Indonesia. Terlepas menggunakan kekuatan pasar atau negara, akuntabilitas dari kebijakan pemerintah menjadi hal utama yang perlu ditingkatkan. Diskusi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Prof. Rosdiana Sijabat S.E., M.Si, Ph.D. Sesi tanya jawab membahas pemulihan dan penguatan stabilitas ekonomi nasional. Dalam tanggapannya terhadap salah satu penanya, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan negara menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selain melalui efisiensi dan pengelolaan utang yang hati-hati, belanja sosial perlu dirancang secara strategis agar mampu menciptakan dampak ekonomi dan menghasilkan revenue multiplier. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah awal menuju tata kelola yang baik. Salah satu upaya konkret adalah memastikan keterbukaan data pengeluaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, agar dapat diakses publik. Masyarakat pun didorong untuk berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari penguatan demokrasi ekonomi Indonesia. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Presentasi dan Diskusi Proposal Riset Kolaboratif 2026
JAKARTA, 30 Januari 2026 – Mengawali tahun dengan semangat kolaborasi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan acara Ramah Tamah awal tahun sekaligus diskusi intensif proposal riset kolaboratif bersama jejaring peneliti dan IPP Fellows. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AJIPP untuk memperkuat visi sebagai ekosistem riset dan kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Sesi bedah proposal dibuka oleh Prof. Rosdiana Sijabat yang memaparkan rencana penyusunan policy brief terkait elektrifikasi armada logistik perkotaan. Diskusi ini berkembang dinamis dengan adanya masukan untuk memperluas subjek penelitian ke kendaraan roda dua melalui potensi kolaborasi dengan startup seperti Dash Electric. Adapun saran agar riset ini menyentuh aspek antropologi, khususnya mengenai sisi kesehatan dan keuangan pengemudi ojek daring, serta mempertimbangkan ekosistem regulasi energi yang saat ini masih cenderung bersifat supply-driven. Selanjutnya, perhatian beralih pada riset mengenai persepsi Gen Z terhadap institusi TNI yang telah dirumuskan oleh Andina Dwifatma, Ph.D bersama dengan tim. Penelitian ini berangkat dari fenomena menarik di mana Gen Z menjadi faktor pendukung signifikan dalam peta politik terbaru dan cenderung melihat militer sebagai opsi karier yang stabil. Para penanggap menekankan pentingnya menjustifikasi demografi Gen Z yang tidak menempuh bangku kuliah serta meninjau sejauh mana arus informasi digital mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap institusi keamanan di tengah menurunnya indeks demokrasi. Isu keterlibatan akademisi dalam pemerintahan diangkat oleh Salvatore Simarmata, Ph.D., yang mengevaluasi sejauh mana dosen Indonesia terlibat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam diskusi ini, muncul kritik membangun agar riset ini mampu memotret apakah peran akademisi benar-benar menjadi dasar kebijakan atau sekadar instrumen untuk memvalidasi apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai penutup sesi bedah proposal, dr. Angela Kurnia, Ph.D. mengangkat tantangan yang dihadapi klinik misi Katolik dalam menjangkau wilayah pinggiran melalui kebijakan nasional. Langkah ini diambil agar tujuan utama AJIPP dalam mengevaluasi kebijakan publik tetap terlaksana, sekaligus memastikan bahwa riset yang dihasilkan memiliki kebermanfaatan nyata bagi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kuat untuk mentransformasi ide-ide riset tersebut menjadi langkah nyata yang berdampak bagi publik, sekaligus memperteguh peran AJIPP sebagai wadah dan ekosistem sinergi bagi para akademisi dan praktisi. Dengan semangat kolaborasi awal tahun, AJIPP akan terus menindaklanjuti masukan strategis dari para fellows dan memperluas jejaring kemitraan riset dan publikasi guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti yang akurat dan relevan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
