Forum Semanggi #3 Diskusi Buku: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia, Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi
JAKARTA, 20 April 2026 – Forum Semanggi kembali menghadirkan ruang diskusi kritis melalui kegiatan Diskusi Buku bertajuk “Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia.” Diskusi diawali dengan argumen utama bahwa terdapat kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dalam periode kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Laode M. Syarif memaparkan bahwa meskipun periode pertama pemerintahan dinilai cukup baik, periode kedua menunjukkan munculnya kebijakan yang lebih kontroversial, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja. Beliau menyoroti adanya peningkatan daya rusak kebijakan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi yang stagnan di kisaran 37-40. Selanjutnya, Dr. Sana menambahkan bawah terdapat pergeseran prioritas kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang lebih sempit. Beliau menilai bahwa praktik otoritarianisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pelemahan institusi secara bertahap. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mendemokratisasi masa depan Indonesia Pandangan lain disampaikan Evi Mariani yang menyoroti perubahan persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi di periode akhir, serta meningkatnya penggunaan UU ITE sebagai instrumen kontrol. Beliau juga mengkritisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang sarat kepentingan, serta menilai adanya kesinambungan kekuasaan yang membuka jalan bagi kepemimpinan selanjutnya. Sementara itu, Andina Dwifatma menekankan pentingnya memahami konteks kemunculan Jokowi sebagai figur harapan masyarakat,sekaligus menyoroti kemampuan dalam membangun citra politik. Beliau menilai buku yang didiskusikan memiliki kekuatan pada basis data dan rekam jejak, serta menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Sementara itu, Delpedro membagikan perspektif sebagai generasi muda yang tumbuh di era tersebut, termasuk pengalaman aktivisme mahasiswa dan tantangan terhadap kebebasan. Diskusi semakin diperkaya melalui sesi tanya jawab yang mengangkat berbagai isu, mulai dari faktor perubahan kepemimpinan, peran media dalam membentuk persepsi publik, hingga posisi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Salah satu poin yang mengemuka adalah bahwa perubahan kepemimpinan tidak semata-mata bersifat personal, melainkan berkaitan dengan strategi politik dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Sebagai penutup, forum menegaskan pentingnya membaca fenomena politik secara utuh dan berbasis data, bukan hanya melalui potongan informasi yang parsial. Selain itu, distribusi gagasan melalui media sosial juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperluas diskursus publik. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pemahaman kritis dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Forum Semanggi dijelaskan oleh Salvatore Simarmata dalam pembukaan diskusi merupakan ruang untuk membuka imajinasi dan diskusi kritis di lingkungan kampus. Beliau menyampaikan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk bertanya, berpikir, dan membayangkan arah masa depan bangsa, terlebih di tengah kemunduran demokrasi sekarang ini. Diskusi buku ini merupakan hasil kerjasama IPP dan PUSAD Paramadina. Mewakili PUSAD Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi menambahkan bahwa forum ini juga memiliki peran dalam mendukung produksi pengetahuan, termasuk melalui pendanaan penerbitan buku. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP: Instagram: @ipp_atmajaya X: @ipp_atmajaya LinkedIn: Atma Jaya Institute of Public Policy Website: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Policy Dialogue: Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global
JAKARTA, 26 Februari 2026 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Policy Dialogue bersama Cisanggiri Syndicate yang mengangkat judul “Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respon Pemerintah?” Diskusi ini diawali Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara pertama yang menegaskan pentingnya peran MSCI dalam memengaruhi arah investasi global. MSCI membuat analisis dan indeks saham yang menjadi acuan investor di seluruh dunia, atau sebagai “kompas” bagi investor global untuk menentukan arah penanaman modal. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. menegaskan bahwa saham yang masuk kedalam indeks MSCI tidak dipilih sembarangan, melainkan melalui evaluasi mendalam atas kualitas fundamental dan tata kelola perusahaan. Evaluasi tersebut juga dilakukan secara berkala, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga transparansi dan kinerja agar tetap memenuhi standar global. Lebih lanjut, ia menggambarkan keputusan lembaga pemeringkat sebagai “puncak gunung es”. Keputusan dari lembaga pemeringkat global seringkali terlihat kecil tetapi dampak dibaliknya bisa sangat besar, bahkan dapat membuat harga obligasi menurun dan nilai tukar rupiah melemah. Tantangan di Indonesia sendiri adalah lembaga publik yang belum kuat dan aturan yang ambigu, sehingga membuat investor ragu akan kredibilitas institusi publik. Selanjutnya, pembicara kedua Dr. Agustinus Prasetyantoko memaparkan isu paradoks dalam perekonomian Indonesia, terutama mengenai perbedaan realitas pasar yang seringkali berbeda dengan angka dan data resmi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembekuan yang sempat dilakukan MSCI untuk saham Indonesia pada Februari 2026 akibat kekhawatiran transparansi data free float dan struktur kepemilikan. Hal ini karena meskipun saham publik tergolong tinggi sebesar 35%, likuiditasnya rendah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya orchestrated trading behavior atau praktik “saham gorengan” yang membuat indeks tampak meningkat, sementara fundamental emiten relatif lemah. Selain itu, Moody’s juga mengubah outlook (pandangan) Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif” akibat penurunan prediktabilitas kebijakan dan tata kelola negara, serta tanda-tanda pemerintahan yang lemah. Kedua lembaga ini menyampaikan indikasi bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan baik saat ini tampaknya tidak sesuai dengan realitanya. MSCI dan Moody’s tidak sepenuhnya percaya pada data resmi, sehingga investor global sulit memprediksi pasar Indonesia. Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengatasi paradoks perekonomian Indonesia. Terlepas menggunakan kekuatan pasar atau negara, akuntabilitas dari kebijakan pemerintah menjadi hal utama yang perlu ditingkatkan. Diskusi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Prof. Rosdiana Sijabat S.E., M.Si, Ph.D. Sesi tanya jawab membahas pemulihan dan penguatan stabilitas ekonomi nasional. Dalam tanggapannya terhadap salah satu penanya, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan negara menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selain melalui efisiensi dan pengelolaan utang yang hati-hati, belanja sosial perlu dirancang secara strategis agar mampu menciptakan dampak ekonomi dan menghasilkan revenue multiplier. Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah awal menuju tata kelola yang baik. Salah satu upaya konkret adalah memastikan keterbukaan data pengeluaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, agar dapat diakses publik. Masyarakat pun didorong untuk berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari penguatan demokrasi ekonomi Indonesia. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Presentasi dan Diskusi Proposal Riset Kolaboratif 2026
JAKARTA, 30 Januari 2026 – Mengawali tahun dengan semangat kolaborasi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan acara Ramah Tamah awal tahun sekaligus diskusi intensif proposal riset kolaboratif bersama jejaring peneliti dan IPP Fellows. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AJIPP untuk memperkuat visi sebagai ekosistem riset dan kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Sesi bedah proposal dibuka oleh Prof. Rosdiana Sijabat yang memaparkan rencana penyusunan policy brief terkait elektrifikasi armada logistik perkotaan. Diskusi ini berkembang dinamis dengan adanya masukan untuk memperluas subjek penelitian ke kendaraan roda dua melalui potensi kolaborasi dengan startup seperti Dash Electric. Adapun saran agar riset ini menyentuh aspek antropologi, khususnya mengenai sisi kesehatan dan keuangan pengemudi ojek daring, serta mempertimbangkan ekosistem regulasi energi yang saat ini masih cenderung bersifat supply-driven. Selanjutnya, perhatian beralih pada riset mengenai persepsi Gen Z terhadap institusi TNI yang telah dirumuskan oleh Andina Dwifatma, Ph.D bersama dengan tim. Penelitian ini berangkat dari fenomena menarik di mana Gen Z menjadi faktor pendukung signifikan dalam peta politik terbaru dan cenderung melihat militer sebagai opsi karier yang stabil. Para penanggap menekankan pentingnya menjustifikasi demografi Gen Z yang tidak menempuh bangku kuliah serta meninjau sejauh mana arus informasi digital mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap institusi keamanan di tengah menurunnya indeks demokrasi. Isu keterlibatan akademisi dalam pemerintahan diangkat oleh Salvatore Simarmata, Ph.D., yang mengevaluasi sejauh mana dosen Indonesia terlibat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam diskusi ini, muncul kritik membangun agar riset ini mampu memotret apakah peran akademisi benar-benar menjadi dasar kebijakan atau sekadar instrumen untuk memvalidasi apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai penutup sesi bedah proposal, dr. Angela Kurnia, Ph.D. mengangkat tantangan yang dihadapi klinik misi Katolik dalam menjangkau wilayah pinggiran melalui kebijakan nasional. Langkah ini diambil agar tujuan utama AJIPP dalam mengevaluasi kebijakan publik tetap terlaksana, sekaligus memastikan bahwa riset yang dihasilkan memiliki kebermanfaatan nyata bagi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kuat untuk mentransformasi ide-ide riset tersebut menjadi langkah nyata yang berdampak bagi publik, sekaligus memperteguh peran AJIPP sebagai wadah dan ekosistem sinergi bagi para akademisi dan praktisi. Dengan semangat kolaborasi awal tahun, AJIPP akan terus menindaklanjuti masukan strategis dari para fellows dan memperluas jejaring kemitraan riset dan publikasi guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti yang akurat dan relevan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
