Evaluasi Keterlibatan Dosen Indonesia dalam Penyusunan Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Photo by Dom Fou on Unsplash Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan dosen perguruan tinggi Indonesia dalam proses kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas dan kemauan mereka untuk berkontribusi pada evidence-based policymaking (EBPM). Dengan lebih dari 2.937 perguruan tinggi dan 4 juta mahasiswa, sistem pendidikan tinggi Indonesia merupakan sumber modal intelektual yang signifikan bagi pembangunan nasional. Namun, pemahaman sistematis mengenai bagaimana akademisi terlibat dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Studi ini mengadopsi dua kerangka teoretis utama: communities of practice dan teori modal sosial. Kerangka pertama memungkinkan analisis pertukaran pengetahuan antara akademisi dan pembuat kebijakan melalui tiga elemen domain, komunitas, dan praktik. Kerangka kedua mengonseptualisasikan nexus riset-kebijakan sebagai proses relasional yang dimediasi oleh jaringan, kepercayaan, dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif potong lintang dengan pendekatan metode campuran. Tahap kuantitatif melibatkan survei daring terhadap 800-1.200 dosen yang direkrut melalui stratified random sampling berdasarkan jenis institusi, lokasi geografis, jabatan akademik, dan bidang keilmuan. Tahap kualitatif mencakup wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Analisis data kuantitatif meliputi statistik deskriptif, uji chi-kuadrat, ANOVA, analisis korelasi, regresi, dan analisis klaster. Data kualitatif dianalisis melalui analisis tematik dan studi kasus. Integrasi kedua pendekatan dilakukan melalui triangulasi untuk menghasilkan narasi analitis yang komprehensif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris untuk mendukung program pengembangan kapasitas, reformasi kebijakan kelembagaan, serta inisiatif pemerintah dalam memperkuat hubungan riset-kebijakan di Indonesia. Hasil studi akan relevan bagi pengelola universitas, instansi pemerintah, lembaga pendanaan penelitian, dan organisasi pengembangan kapasitas. Kata kunci: keterlibatan kebijakan; dosen; riset; kebijakan; evidence-based policy making. Tim peneliti:
Ketika Kebijakan Nasional Menjangkau Pinggiran: Tantangan Klinik Misi Katolik di Era BPJS
Photo by Jazmin De Guzman on Unsplash Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh klinik misi Katolik di berbagai wilayah di Indonesia sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu sejak jaman penjajahan Belanda, bahkan mereka sudah mendahului pemerintah. Ketika Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberlakukan Undang Undang (UU) tentang kesehatan, salah satunya adalah UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, banyak klinik-klinik misi Katolik tersebut tutup dan tidak beroperasi lagi karena mereka tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait fasilitas, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Maka, dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan secara win-win atau semua pihak menang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan peraturan pemerintah/Kemenkes RI tentang layanan kesehatan terhadap keberlangsungan klinik misi Katolik di luar Pulau Jawa, terutama di daerah terpencil. Tim peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada pimpinan klinik dari 2 klinik Katolik yang berada di luar Pulau Jawa, yaitu di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) dan Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan/peraturan yang lebih memperhatikan klinik-klinik misi Katolik di daerah terpencil. Kata kunci: kebijakan nasional, BPJS, klinik misi, Katolik. Tim peneliti:
Tentara dalam Pandangan Generasi Baru: Analisis Persepsi Mahasiswa Kelahiran Pascareformasi Mengenai Militer di Indonesia
Photo by Mufid Majnun on Unsplash Riset ini bermaksud memahami bagaimana generasi muda mempersepsikan militer saat ini, serta interaksi memori kolektif tentang militerisme dengan realitas politik yang ada. Temuan penelitian ini akan menjadi indikator apakah generasi muda akan menormalisasi kehadiran militer di ranah sipil, dan dengan demikian secara tidak langsung mendukung terkonsolidasinya kembali pemerintahan militeristik. Melalui metode campuran survei dan wawancara mendalam dengan mahasiswa PTN dan PTS di Jabodetabek, terdapat tiga hal yang hendak dicapai dalam riset ini. Pertama, memahami bagaimana persepsi generasi muda mengenai citra (image) militer. Kedua, memahami bagaimana generasi muda memandang peran militer dalam kehidupan sipil. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang cenderung permisif bahkan mendukung militerisme, mengidentikkan militer dengan disiplin, efisiensi, dan stabilitas sehingga dipandang mampu menjalani peran-peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, memahami adakah pergeseran (shifting) dalam memori kolektif ada generasi muda mengenai militer. Hal ini menjadi penting karena mereka lahir dan tumbuh dalam suasana demiliterisasi dan penguatan supremasi sipil sebagai narasi dominan. Adapun temuan-temuan menarik dari ketiga fokus tersebut diharapkan dapat dibagikan kepada khalayak luas dalam bentuk jurnal ilmiah dan artikel populer Kata kunci: Militer, mahasiswa, pasca Reformasi persepsi, kebijakan Tim peneliti:
Kesejahteraan Pengemudi Dalam Skema Electric Vehicle (EV) di Jabodetabek
Photo by elwis musa tambuwun on Unsplash Penelitian ini berangkat dari premis bahwa adopsi EV tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di dalam rezim kerja kapitalisme platform yang sudah ditandai oleh jam kerja panjang, ketidakpastian pendapatan, dan eksternalisasi biaya kepada pengemudi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan reorganisasi waktu kerja—termasuk waktu tunggu dan waktu pengisian daya—sebagai indikator utama untuk menilai implikasi transisi EV terhadap kesejahteraan pengemudi. Pertanyaan kunci yang diajukan penelitian ini adalah: apakah efisiensi yang dihasilkan di tingkat sistem benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan di tingkat individu, atau justru memperkenalkan bentuk baru biaya, risiko, dan ketergantungan ekonomi? Menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah Jabodetabek, penelitian ini menggabungkan focus group discussion, wawancara mendalam, etnografi basecamp, wawancara pemangku kepentingan, serta analisis media. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan hubungan antara pengalaman sehari-hari pengemudi, desain skema EV, dan kerangka kebijakan yang lebih luas. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber perumusan rekomendasi kebijakan agar transisi kendaraan listrik di sektor transportasi perkotaan tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan kerja. Kata kunci: Transisi hijau; Electric vehicle; pekerja platform; kesejahteraan Tim peneliti:
Unearthing the Relationship Between Women Living in Mining Areas and Their Political Participation in Indonesia: The Dataset
Photo by Sikwe Scarter on Unsplash Studi ini meneliti dampak industri pertambangan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Daerah pertambangan, yang sering dicirikan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi laki-laki dan ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif, menciptakan hambatan sosial-politik yang membatasi keterlibatan perempuan dalam politik formal dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana keberadaan aktivitas pertambangan memengaruhi peran politik perempuan, peluang kepemimpinan, dan representasi dalam pemerintahan lokal. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, studi ini menganalisis data pemilihan umum tingkat nasional untuk membandingkan partisipasi politik perempuan di distrik pertambangan dan non-pertambangan. Selain itu, studi kasus kualitatif dari beberapa daerah pertambangan terpilih mengeksplorasi kendala sosial-ekonomi dan kelembagaan yang dihadapi perempuan dalam mengejar peran politik. Faktor-faktor kunci yang diteliti meliputi norma-norma patriarki, ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif, aktivisme lingkungan, dan kerangka kebijakan yang memungkinkan atau membatasi keterlibatan politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun daerah pertambangan menghadirkan hambatan struktural yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan, daerah tersebut juga berfungsi sebagai ruang bagi munculnya mobilisasi akar rumput, khususnya dalam advokasi lingkungan dan tata kelola masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang gender dan politik sumber daya dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam ekonomi ekstraktif.
