DISKUSI PUBLIK 2025
“Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bersama Institute of Public Policy (IPP) dan Institute for Advanced Research (IFAR) mengundang Anda untuk menghadiri seminar publik yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan ternama, membahas arah masa depan pendidikan kebijakan publik di Indonesia. Keynote Speaker: Prof. Thomas Pepinsky (Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University) Hari/tgl: Rabu, 29 Oktober 2025Waktu:09.00 – 17.00 WIBTempat: Ballroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Atma Jaya Daftar di sini Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan ikut serta dalam memperkuat ekosistem pendidikan kebijakan publik di Indonesia.
People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy
Friday, 25 July 2025 – Atma Jaya Institute of Public Policy in collaboration with Center for Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya have successfully held the public seminar “People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy” at Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Semanggi. This event is attended by academics from various universities, researchers, and government officials. Dr. Deng’s Presentation As the keynote speaker, Dr. Jian-bang Deng an expert from Tamkang University, Taiwan, presented a comprehensive exploration on how social design can inform more humane and inclusive migration policies. Using data on migration flows before and after the COVID-19 pandemic, Dr. Deng showcased how global and regional migration trends have shifted, along with the social and economic narratives surrounding them. Dr. Deng emphasized that future policies must recognize migrants as agents of development, advocating for a shift toward people-centered migration policies that are built upon lived experiences, social realities, and dignity. These human-centered frameworks are essential for building resilient, diverse, and socially sustainable cities in the face of continued migration and urbanization. Case StudyFollowing the presentation, participants engaged in a collaborative case study session, where they were divided into three groups. Each group explored real-life urban issues in Jakarta using a social design lens; identifying social patterns, problems, and proposing people-driven policy ideas. The discussions ranged from public mobility challenges, accessibility of transportation, to waste management and other broader urban life issues in Jakarta. Using a quadrant-based mapping approach—measuring potential impact and level of uncertainty—each group identified pressing social issues and evaluated them based on feasibility and urgency. This process allowed participants to prioritize problems that are not only high in impact but also manageable in terms of uncertainty. Based on these insights, groups developed preliminary policy recommendations grounded in social design principles, emphasizing participatory and human-centered approaches to improve urban living.
SEGERA HADIR “DISKUSI PUBLIK 2025”
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy akan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia”.Acara ini akan membahas kondisi, tantangan, dan prospek pengembangan pendidikan kebijakan publik di Indonesia, serta menghadirkan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi sebagai narasumber. Rabu, 29 Oktober 202509.00 – 17.00 WIBBallroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut: Click Here
Executive Education Program Government Relations Profesional
Dalam iklim bisnis yang dinamis, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah menjadi elemen strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ikuti kelas terbaru dari Kompas Institute dan bekali diri Anda dengan keterampilan praktis untuk menjadi Government Relations profesional yang mampu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan: Hari/Tanggal: Kamis-Jumat, 10-12 September 2025Waktu: 09.30-15.30 WIBLokasi: Ruang Kompas Institute, Gedung Kompas Gramedia Unit 2 Lantai 3Jalan Palmerah Selatan No. 26-28 – Jakarta Materi yang dipelajari: Membangun Hubungan Strategis dengan Pemerintah Etika dalam Lobbying dan Government Relations Strategi Komunikasi Efektif dengan Pemerintah Memahami Proses Pembuatan Kebijakan Publik Kolaborasi Strategis: Peran Sektor Swasta bagi Pemerintah Menjadi Government Relations Profesional Pengajar: Benefit: Daftar di sini: komp.as/kelasgovrelationct
Melonjak Drastis, 605 Politisi Dinasti Mengikuti Pilkada Serentak 2024
Wawancara Yoes Kenawas untuk Kompas Hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pusat riset politik dan pemerintahan PolGov UGM mengungkapkan bahwa dalam Pilkada serentak 27 November 2024, ada sebanyak 605 calon berlatar belakang politik dinasti. Yoes Kenawas, peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, menjabarkan bahwa 605 calon itu tersebar dalam 352 pilkada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; dengan 384 orang berstatus sebagai calon kepala daerah dan 221 orang maju sebagai calon wakil kepala daerah. Jumlah politik dinasti dalam Pilkada serentak kali ini melonjak hampir dua kali lipat dibanding Pilkada serentak sebelumnya. Hal ini menandakan adanya darurat politik dinasti di Indonesia. Para peneliti menyampaikan bahwa penyebabnya antara lain adalah adalah banyaknya kepala daerah menyelesaikan periode kedua jabatannya, mereka pun menyiapkan anggota keluarganya untuk maju pilkada untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, biaya politik yang mahal menyebabkan pencalonan Pilkada hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Juga, para pemilih yang toleran terhadap politik dinasti.
Protest under Duress at Université Laval, Quebec, Canada
Dr. Muhammad Fajar, research fellow Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, berpartisipasi dalam workshop Protest under Duress yang berlangsung pada 30-31 Oktober 2024 di Quebec, Kanada. Ia mempresentasikan tulisannya yang berjudul The Variety of Social Movement Strategies under Democratic Backsliding: Evidence from Indonesia. Risetnya bertujuan untuk memahami bagaimana respon gerakan sosial terhadap kemunduran demokrasi.
Indonesia’s Prabowo swears in Large Cabinet
Wawancara Dr. Yoes Kenawas dengan NHK World Japan Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melantik sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kabinet ini memiliki 10 menteri lebih banyak daripada kabinet sebelumnya. Partai Gerindra diharapkan akan berkoalisi dengan 12 partai lainnya, dan menduduki lebih dari 80 persen posisi legislatif. “What we need to realize [is] that Prabowo will inherit democratic environment that is worse compared to ten years ago. I do really wish that Prabowo will have the incentive to prove that ‘okay, I’m a president who uphold the commitment to democracy’, but his [Prabowo’s] track record does not support that” ucap Dr. Yoes Kenawas.
Struktur, Institusi dan Perlawanan Gerakan Sosial
Sesi Kelas Belajar Ilmu Sosial pada 12 Oktober lalu, membahas mengenai “Struktur, Institusi dan Perlawanan Gerakan Sosial.” Sesi diskusi berlangsung dengan mendalami pertanyaan-pertanyaan: Dr. Yoes Kenawas menyampaikan bahwa dikarenakan jangkauan negara tidak sama di setiap daerah, hal ini menyebabkan variasi peluang untuk democratic backsliding. Lalu, apakah democratic backsliding dapat diberhentikan melalui koalisi dengan aparat lokal? Dr. Muhammad Fajar menyatakan bahwa, melalui studinya ia menemukan saat ini ada kecenderungan untuk mengalihkan perjuangan dari level nasional ke level daerah. Advokasi di daerah mendapat tanggapan yang lebih baik dari pemerintah daerah, walaupun secara institusional pemda memiliki ruang yang terbatas untuk mengambil aksi.
The Indonesia Update Conference
Acara yang diselenggarakan oleh The Australian National University’s Indonesia Project, dengan dukungan dari ANU Department of Political and Social Change, juga the Department of Foreign Affairs and Trade, ini membahas jejak yang ditinggalkan Jokowi terhadap ekonomi, kesejahteraan, politik, keamanan, lingkungan, dan hubungan internasional di Indonesia. Berlangsung pada 13-14 September 2024, research fellow IFAR, Yoes Kenawas mempresentasikan mengenai dinasti politik Jokowi. Presentasinya yang berjudul “Jokowi and His Dynasty: Explaining the Ascendancy of the Jokowi Dynasty”, menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana Jokowi membangun dinasti politiknya? dan apa persamaan dan perbedaan antara pembuatan dinasti di tingkat subnasional dan nasional? Pola pembentukan dinasti Jokowi di tingkat nasional mirip dengan pola pembentukan dinasti di tingkat subnasional, yaitu dengan melibatkan perubahan kelembagaan, pertemuan kepentingan politisi dinasti dan partai politik, ketidakpedulian pemilih terhadap politik dinasti, dan penyalahgunaan sumber daya negara yang tidak terkendali. Jokowi, dalam membentuk dinasti politiknya, memulai aksinya dengan merubah batasan usia minimum yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi dan paman Gibran. Selain itu, Jokowi juga mengeksploitasi ketidakpedulian para pemilih terhadap politik dinasti. Data dari Indikator (2023) membuktikan bahwa mayoritas pemilih tidak peduli terhadap politik dinasti dan tidak menganggap politik dinasti sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Aksi Jokowi ini telah menormalisasikan praktik korupsi yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi dan Reformasi ’98.
Kuasa dan Pengaruh Jokowi Mulai Memudar
Diambil dari hasil wawancara Yoes Kenawas melalui artikel The Jakarta Post, “Jokowi’s influence shows signs of waning” Dengan sisa masa jabatan kurang dari satu bulan, Jokowi mulai mengalami berbagai kemunduran politik yang merupakan akibat dari pemudaran kuasanya. Pukulan telak dialami Jokowi melalui protes rakyat pada Agustus 2024 lalu yang berhasil memberhentikan upaya lembaga legislatif untuk mengubah persyaratan usia kandidat yang akan memungkinkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada bulan November. Para peneliti menyampaikan bahwa gagalnya upaya dalam mengubah peraturan pemilu merupakan kemunduran yang signifikan bagi Jokowi, yang, terlepas dari popularitasnya, tidak dapat melawan kehendak rakyat. “Jokowi mungkin telah berhasil melaksanakan berbagai rencananya dengan cukup lancar di masa lalu, tetapi ada batasan atas apa yang bisa ia lakukan, terlepas dari besarnya pengaruh yang ia miliki.” ucap Yoes Kenawas, peneliti IFAR Unika Atma Jaya. Ketidakikutsertaan Kaesang dalam pilkada bulan November mengindikasikan bahwa Jokowi, yang sebelumnya mampu memastikan pengesahan dari hampir semua undang-undang yang dia inginkan, sekarang merasakan pengaruhnya menurun, karena dari delapan partai dalam koalisi yang berkuasa, tampaknya sudah tidak lagi berada di bawah komandonya.
