Presentasi dan Diskusi Proposal Riset Kolaboratif 2026
JAKARTA, 30 Januari 2026 – Mengawali tahun dengan semangat kolaborasi, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan acara Ramah Tamah awal tahun sekaligus diskusi intensif proposal riset kolaboratif bersama jejaring peneliti dan IPP Fellows. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AJIPP untuk memperkuat visi sebagai ekosistem riset dan kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Sesi bedah proposal dibuka oleh Prof. Rosdiana Sijabat yang memaparkan rencana penyusunan policy brief terkait elektrifikasi armada logistik perkotaan. Diskusi ini berkembang dinamis dengan adanya masukan untuk memperluas subjek penelitian ke kendaraan roda dua melalui potensi kolaborasi dengan startup seperti Dash Electric. Adapun saran agar riset ini menyentuh aspek antropologi, khususnya mengenai sisi kesehatan dan keuangan pengemudi ojek daring, serta mempertimbangkan ekosistem regulasi energi yang saat ini masih cenderung bersifat supply-driven. Selanjutnya, perhatian beralih pada riset mengenai persepsi Gen Z terhadap institusi TNI yang telah dirumuskan oleh Andina Dwifatma, Ph.D bersama dengan tim. Penelitian ini berangkat dari fenomena menarik di mana Gen Z menjadi faktor pendukung signifikan dalam peta politik terbaru dan cenderung melihat militer sebagai opsi karier yang stabil. Para penanggap menekankan pentingnya menjustifikasi demografi Gen Z yang tidak menempuh bangku kuliah serta meninjau sejauh mana arus informasi digital mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap institusi keamanan di tengah menurunnya indeks demokrasi. Isu keterlibatan akademisi dalam pemerintahan diangkat oleh Salvatore Simarmata, Ph.D., yang mengevaluasi sejauh mana dosen Indonesia terlibat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam diskusi ini, muncul kritik membangun agar riset ini mampu memotret apakah peran akademisi benar-benar menjadi dasar kebijakan atau sekadar instrumen untuk memvalidasi apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai penutup sesi bedah proposal, dr. Angela Kurnia, Ph.D. mengangkat tantangan yang dihadapi klinik misi Katolik dalam menjangkau wilayah pinggiran melalui kebijakan nasional. Langkah ini diambil agar tujuan utama AJIPP dalam mengevaluasi kebijakan publik tetap terlaksana, sekaligus memastikan bahwa riset yang dihasilkan memiliki kebermanfaatan nyata bagi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kuat untuk mentransformasi ide-ide riset tersebut menjadi langkah nyata yang berdampak bagi publik, sekaligus memperteguh peran AJIPP sebagai wadah dan ekosistem sinergi bagi para akademisi dan praktisi. Dengan semangat kolaborasi awal tahun, AJIPP akan terus menindaklanjuti masukan strategis dari para fellows dan memperluas jejaring kemitraan riset dan publikasi guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti yang akurat dan relevan. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
AJIPP, Ford Foundation, dan IIA Eksplorasi Potensi Rekening Dormant untuk Pendanaan Berdampak
Senin, 26 Januari 2026 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP), bersama dengan Ford Foundation dan Indonesia Impact Alliance (IIA), telah melangsungkan diskusi roundtable bertajuk “Harnessing Dormant Accounts for Impact”. Forum ini membahas potensi besar pemanfaatan rekening pasif (dormant accounts) di Indonesia untuk dikelola secara produktif bagi kepentingan publik dan investasi sosial. Diskusi dibuka oleh Alexander Irwan dari Ford Foundation yang menekankan pentingnya riset dalam mengadvokasi kebijakan rekening pasif agar hak-hak nasabah tetap terlindungi. Menindaklanjuti hal tersebut, Romora Edward Sitorus memaparkan hasil penelitian di 19 negara yang menunjukkan bahwa negara seperti Inggris dan Jepang telah sukses mengalihkan dana pasif untuk kepentingan sosial setelah jangka waktu 10 hingga 15 tahun tanpa menghilangkan hak klaim nasabah. Sementara di Indonesia, rekening pasif masih rentan terhadap penyalahgunaan kriminal seperti judi online, dan meskipun regulasi manajemen dasar sudah tersedia, pemanfaatan di tahap kustodian serta impact investing masih belum terjamah sepenuhnya. Masataka UO (Vice Chair GSG Japan dan CEO, Japan Fundraising Association) turut membagikan pengalaman Jepang dalam mengelola inisiatif keuangan berbasis dampak. Beliau menjelaskan bahwa pemanfaatan rekening bank pasif di Jepang kini terus tumbuh dan meluas sebagai bagian dari inisiatif finansial berbasis dampak. Dalam sesi tanggapan, para panelis memberikan catatan kritis terkait langkah strategis ke depan, di mana Setyo Budiantoro menekankan pentingnya aspek leverage dan pengelolaan profesional yang berbasis pada perlindungan konsumen serta transparansi tata kelola. Sejalan dengan itu, Indra Darmawan menyoroti tantangan rendahnya literasi publik yang masih mengasosiasikan rekening pasif dengan tindakan kriminal, sehingga diperlukan advokasi praktis ke OJK untuk mendukung penguatan POJK Nomor 24. Sementara itu, A. Prasetyantoko mengusulkan pemanfaatan celah regulasi pada UU P2SK Pasal 223 dan 224 mengenai Keuangan Berkelanjutan, di mana rekening pasif dapat diajukan sebagai instrumen dalam konsep blinded finance di bawah koordinasi Komite Keuangan Berkelanjutan. Diskusi yang dimoderatori oleh Benedikta Atika (IIA) ini menyepakati bahwa pemanfaatan dormant account adalah ide besar yang memerlukan narasi komunikasi yang kuat untuk menjawab kekhawatiran publik. Sebagai langkah nyata, dari kolaborasi ini terbentuk komitmen untuk mengawal isu rekening pasif agar tidak hanya berhenti di meja diskusi. AJIPP bersama mitra akan berperan sebagai jembatan bagi pemerintah dalam menyusun skema teknis yang lebih memihak masyarakat. Fokus utamanya adalah merancang proyek-proyek sosial berjangka pendek agar manfaat dari dana pasif ini bisa segera dirasakan langsung dampaknya, sekaligus memastikan bahwa sistem yang dibangun tetap aman, transparan, dan terpercaya. Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:Instagram: @ipp_atmajayaX: @ipp_atmajayaLinkedIn: Atma Jaya Institute of Public PolicyWebsite: https://ipp.atmajaya.ac.id/
Public Seminar: American Democracy Under Trump, What Indonesia Could Learn?
Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIIP) held a public seminar on Wednesday, 7 January 2026, titled “American Democracy Under Trump, What Indonesia Could Learn?” at Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Supported by the American Institute for Indonesian Studies (AIFIS), the discussion featured Prof. Thomas Pepinsky, Walter F. LaBer Professor of Government and Public Policy at Cornell University, and was moderated by Andina Dwifatma, Ph.D. – a lecturer at Atma Jaya. This seminar bring us to reflect on recent spreads in U.S. democracy and its relevance for Indonesian. The event opened with welcoming remarks by Salvatore Simamata, Ph.D. – Director of AJIPP, who emphasized the importance of comparative democratic analysis amid increasing global political uncertainty. Prof. Pepinsky then outlined four key implications of American democracy: presidential democracy is difficult, leaders matter, performance matters, and political regimes create lasting legacies. Together, these points highlight how leadership style, institutional design, and policy choices shape democratic outcomes over time. Prof. Pepinsky explained that presidential systems, such as those in the United States and Indonesia, grant presidents significant authority while limiting accountability mechanisms between elections. As a result, the character of individual leaders, the advisors, and political groups surrounding them, plays a critical role in shaping governance. Drawing on examples from recent U.S. administrations, he argued that political outcomes cannot be understood solely through institutional structures, but must also consider personal leadership dynamics. The discussion also emphasized the importance of government performance, particularly economic conditions, in sustaining democratic legitimacy. According to Prof. Pepinsky, public perceptions of economic performance strongly influence voter behavior, often outweighing political narratives or rhetoric. In addition, he noted that democratic challenges today are shaped by long-term institutional legacies, including the expansion of executive power inherited across administrations. Concluding the seminar, participants reflected on how these lessons resonate with Indonesia’s own democratic experience. The discussion underscored the need to critically assess presidential leadership, policy performance, and institutional legacies in order to strengthen democratic accountability and resilience in Indonesia.
Public Seminar with Prof. Tom Pepinsky
“American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn?” How did the shifts in American democracy during the Trump era reshape political institutions, public trust, and democratic resilience? Join this discussion seminar to explore key insights and reflect on what Indonesia can learn from the U.S. experience. Day: Wednesday, 7 January 2026Time: 10.00 – 12.00 Indonesia TimePlace: Yustinus Y15, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Register here For more information, please contact Agnes Ridla via:WhatsApp: +62 813-2007-2434Email: agnes.apriliana@atmajaya.ac.id Let’s take part in a thoughtful and insightful discussion with the expert!
Indonesia Review and Outlook 2026: Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melalui Institute of Public Policy (IPP) menyelenggarakan forum Indonesia Review and Outlook 2026 pada 27 November 2025 di Kampus Semanggi. Acara ini menghadirkan enam narasumber dari lintas disiplin ilmu untuk mengevaluasi setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran serta memetakan tantangan dan arah kebijakan di tahun 2026. Diskusi yang membahas topik kunci dari politik, hukum, ekonomi, kepemudaan, teknologi, dan kesehatan ini berlangsung secara interaktif dengan peserta yang hadir berasal dari akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Pada pembahasan tentang perekonomian di Indonesia, Prof. Rosdiana Sijabat menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global, termasuk pengelolaan inflasi, ketersediaan bahan pokok, dan efektivitas belanja negara. Sementara itu, Dr. Yoes Kenawas menyoroti konsolidasi kekuasaan yang kian kuat sepanjang 2025 serta penyempitan ruang sipil yang terlihat melalui maraknya aksi protes dan respons negara yang semakin represif. Isu penegakan hukum dan HAM juga menjadi fokus penting. Bivitri Susanti menilai adanya penurunan signifikan terhadap kualitas rule of law, ditandai oleh praktik populisme hukum dan munculnya kebijakan yang mengarah pada autocratic legalism. Di bidang kesehatan, Dr. Felicia Kurniawan mengulas tantangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait kesiapan infrastruktur, tata kelola pembiayaan, serta integrasi dengan layanan kesehatan dasar. Dari perspektif teknologi, Dr. Lukas menyoroti meningkatnya urgensi regulasi kecerdasan artifisial, perlindungan data, serta pemerataan literasi digital untuk mencegah meluasnya ketimpangan digital. Sementara itu, sebagai perwakilan suara mahasiswa, Krishant Ashok Tekani, mengingatkan pentingnya peran anak muda dalam memperkuat demokrasi, tidak hanya melalui pemilu tetapi juga melalui advokasi kebijakan dan partisipasi kritis dalam ruang publik digital. Melalui forum ini, IPP menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis bukti dan dialog yang inklusif, terutama dalam menghadapi tahun kedua pemerintahan yang diprediksi masih diwarnai konsolidasi politik, tantangan ekonomi, implementasi regulasi baru, dan dinamika demokrasi. Harapan dari hasil diskusi ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan serta memperkuat kontribusi akademik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.
Unearthing the Relationship Between Women Living in Mining Areas and Their Political Participation in Indonesia: The Dataset
This study examines the impact of mining industries on women’s political participation in Indonesia. Mining regions, often characterized by male-dominated labor structures and economic dependency on extractive industries, create socio-political barriers that limit women’s engagement in formal politics and decision-making processes. This research investigates how the presence of mining activities influences women’s political agency, leadership opportunities, and representation in local governance. Using a mixed-methods approach, the study analyzes national-level electoral data to compare women’s political participation in mining and non-mining districts. Additionally, qualitative case studies from selected mining regions explore the socio-economic and institutional constraints faced by women in pursuing political roles. Key factors examined include patriarchal norms, economic reliance on extractive industries, environmental activism, and policy frameworks that either enable or restrict women’s political involvement. The results indicate that while mining regions present significant structural barriers to women’s political participation, they also serve as spaces for emerging grassroots mobilization, particularly in environmental advocacy and community governance. This research contributes to the broader discourse on gender and resource politics by providing policy recommendations to enhance women’s representation in extractive economies.
[CALL FOR PAPERS] IFAR Consortium Conference 2026
[IFAR Consortium Conference 2026] Contours of Inequality: Power, Protest, and Privilege in Southeast Asia Date: August 12–14, 2026Place: Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, West Java The Institute for Advanced Research (IFAR) at UIII proudly announces the inaugural IFAR Consortium Annual Conference 2026 — an international platform to explore the contours of inequality shaping Southeast Asia today. We invite scholars and researchers to submit papers and panels that critically engage with our conference theme, encompassing — but not limited to — the following areas: Join us in Depok for three days of vibrant exchange, critical reflection, and cross-disciplinary dialogue on how power, protest, and privilege shape the region’s political, social, and economic landscapes. Important Dates: Learn more and submit your proposal here Organizer:Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Co-Organizers:COMPOSE, Faculty of Social Sciences UIIIIFAR Atma Jaya UniversityIFAR LPEM Universitas IndonesiaIFAR Monash University Indonesia
DISKUSI PUBLIK 2025
“Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bersama Institute of Public Policy (IPP) dan Institute for Advanced Research (IFAR) mengundang Anda untuk menghadiri seminar publik yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan ternama, membahas arah masa depan pendidikan kebijakan publik di Indonesia. Keynote Speaker: Prof. Thomas Pepinsky (Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University) Hari/tgl: Rabu, 29 Oktober 2025Waktu:09.00 – 17.00 WIBTempat: Ballroom Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi Atma Jaya Daftar di sini Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan ikut serta dalam memperkuat ekosistem pendidikan kebijakan publik di Indonesia.
Transmisi Risiko Fiskal
Pemerintah menempuh kebijakan ekspansif. Tata kelola yang baik dan cara-cara yang tak mendistorsi pasar akan memberikan hasil positif. Demikian pula sebaliknya. Pasar modal sempat bereaksi negatif terhadap penggantian menteri keuangan meskipun tak lama kemudian kembali berbalik arah. Pasar melihat potensi peningkatan risiko fiskal akibat kebijakan ekspansif di bawah menteri keuangan baru. Paling tidak ada dua indikasi awal atas strategi fiskal ekspansif tersebut. Pertama, memindahkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke perbankan pemerintah. Kedua, merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan defisit lebih lebar dari rancangan sebelumnya, menjadi 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain ekspansif, menteri keuangan baru juga dinilai melakukan intervensi pasar melalui wacana kenaikan suku bunga tabungan valuta asing oleh bank pemerintah. Meski kebijakan tersebut diingkari dan akhirnya dibatalkan, sinyal buruk terlanjur tertoreh di pasar. Baca selengkapnya di sini Artikel Opini di Kompas oleh A. Prasetyantoko, Senior Fellow IPP
People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy
Friday, 25 July 2025 – Atma Jaya Institute of Public Policy in collaboration with Center for Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya have successfully held the public seminar “People-centered Policy: Applying Social Design to Social Research & Evidence-based Policy” at Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Semanggi. This event is attended by academics from various universities, researchers, and government officials. Dr. Deng’s Presentation As the keynote speaker, Dr. Jian-bang Deng an expert from Tamkang University, Taiwan, presented a comprehensive exploration on how social design can inform more humane and inclusive migration policies. Using data on migration flows before and after the COVID-19 pandemic, Dr. Deng showcased how global and regional migration trends have shifted, along with the social and economic narratives surrounding them. Dr. Deng emphasized that future policies must recognize migrants as agents of development, advocating for a shift toward people-centered migration policies that are built upon lived experiences, social realities, and dignity. These human-centered frameworks are essential for building resilient, diverse, and socially sustainable cities in the face of continued migration and urbanization. Case StudyFollowing the presentation, participants engaged in a collaborative case study session, where they were divided into three groups. Each group explored real-life urban issues in Jakarta using a social design lens; identifying social patterns, problems, and proposing people-driven policy ideas. The discussions ranged from public mobility challenges, accessibility of transportation, to waste management and other broader urban life issues in Jakarta. Using a quadrant-based mapping approach—measuring potential impact and level of uncertainty—each group identified pressing social issues and evaluated them based on feasibility and urgency. This process allowed participants to prioritize problems that are not only high in impact but also manageable in terms of uncertainty. Based on these insights, groups developed preliminary policy recommendations grounded in social design principles, emphasizing participatory and human-centered approaches to improve urban living.
