Jakarta — Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) bekerja sama dengan Masyarakat Heterodoks Indonesia (MHI) menyelenggarakan Public Lecture berjudul “Kedaulatan Ekonomi dalam Tekanan: Ruang Fiskal, Peran Negara, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia” (26/8). Kegiatan yang berlangsung di Kampus Semanggi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, ini menjadi ruang diskusi mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, keterbatasan ruang fiskal, pembiayaan negara, serta peran dan kapasitas negara dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
Dialog tersebut menghadirkan Prof. Jomo Kwame Sundaram, ekonom pembangunan dan mantan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Pembangunan Ekonomi, serta Harry Seldadyo, Ph.D., dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Unika Atma Jaya. Diskusi dipantik oleh Prof. Rosdiana Sijabat, Ph.D., selaku Wakil Rektor bidang Inovasi, Riset, dan Kerja Sama Unika Atma Jaya.
Dalam pengantarnya, Prof. Rosdiana Sijabat menyoroti bahwa pemaknaan kedaulatan ekonomi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan negara untuk berdiri sendiri, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah dalam mengendalikan keputusan-keputusan ekonomi strategis, mengurangi ketergantungan yang berisiko, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Ia juga menyoroti tantangan ruang fiskal Indonesia di tengah kebutuhan pendanaan berbagai agenda pembangunan, seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi desa, koperasi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada sesi utama, Prof. Jomo Kwame Sundaram membahas mengenai kedaulatan ekonomi di tengah fragmentasi tatanan global dengan menempatkan kondisi ekonomi dunia dan kebijakan fiskal sebagai bagian penting dari persoalan tersebut. Ia menyoroti kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung bersamaan dengan tekanan inflasi atau stagflasi. Menurutnya, situasi global tersebut semakin kompleks karena kebijakan ekonomi dan geopolitik negara-negara besar turut memengaruhi perdagangan, energi, pembiayaan, dan ruang kebijakan negara-negara berkembang. Ia juga mengkritisi semakin terbatasnya fleksibilitas kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk merespons krisis dan siklus ekonomi.
Prof. Jomo juga menyampaikan pentingnya kebijakan publik yang berorientasi pada manfaat masyarakat serta dukungan terhadap riset yang dibiayai publik. Dalam paparannya, ia mencontohkan bahwa belanja pemerintah tidak semestinya dipandang hanya sebagai pengeluaran, tetapi harus dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, pendidikan, dan kapasitas masyarakat apabila dikelola secara tepat. Ia turut menyoroti pentingnya publicly funded research dalam membangun kapasitas teknologi dan inovasi, sekaligus menekankan bahwa kebijakan fiskal jangan hanya diarahkan untuk keuntungan kelompok tertentu, namun digunakan untuk menghasilkan manfaat publik yang lebih luas.
Sesi kedua oleh Harry Seldadyo, Ph.D. membahas terkait kedaulatan ekonomi dari perspektif ruang fiskal, pembiayaan negara, dan otoritas moneter. Ia mengajak peserta melihat kedaulatan ekonomi bukan sebagai kondisi yang bersifat tetap, melainkan sebagai kapasitas negara untuk mengelola faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perekonomian. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu dilihat melalui bagaimana negara mengelola kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral dalam interaksinya dengan dinamika ekonomi global. Ia juga mengangkat persoalan impossible trinity dalam ekonomi makro dan konsekuensi pilihan kebijakan ketika negara berhadapan dengan keterbukaan ekonomi dan keterbatasan ruang kebijakan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai latar bidang ilmu. Sesi ini memperluas pembahasan mengenai kedaulatan ekonomi ke persoalan pengelolaan anggaran, ketergantungan ekonomi, relasi kekuasaan, dan inisiatif pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Diskusi tersebut menjadi bagian penting dari agenda public lecture untuk menguji konsep kedaulatan ekonomi tidak hanya dari aspek teknokratis, tetapi juga dari perspektif kelembagaan, politik, dan distribusi manfaat pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mendorong pembacaan yang lebih kritis terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah perubahan tatanan global dan berbagai tekanan. Diskusi memposisikan ruang fiskal, kapasitas negara, kebijakan fiskal dan moneter, serta tata kelola dan partisipasi publik sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Dengan kerangka tersebut, kedaulatan ekonomi dapat dipahami melalui kemampuan negara dalam merespons tekanan eksternal dan mengelola sumber daya secara efektif untuk kepentingan bersama.
