Photo by Sikwe Scarter on Unsplash
Studi ini meneliti dampak industri pertambangan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Daerah pertambangan, yang sering dicirikan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi laki-laki dan ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif, menciptakan hambatan sosial-politik yang membatasi keterlibatan perempuan dalam politik formal dan proses pengambilan keputusan.
Penelitian ini menyelidiki bagaimana keberadaan aktivitas pertambangan memengaruhi peran politik perempuan, peluang kepemimpinan, dan representasi dalam pemerintahan lokal. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, studi ini menganalisis data pemilihan umum tingkat nasional untuk membandingkan partisipasi politik perempuan di distrik pertambangan dan non-pertambangan. Selain itu, studi kasus kualitatif dari beberapa daerah pertambangan terpilih mengeksplorasi kendala sosial-ekonomi dan kelembagaan yang dihadapi perempuan dalam mengejar peran politik.
Faktor-faktor kunci yang diteliti meliputi norma-norma patriarki, ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif, aktivisme lingkungan, dan kerangka kebijakan yang memungkinkan atau membatasi keterlibatan politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun daerah pertambangan menghadirkan hambatan struktural yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan, daerah tersebut juga berfungsi sebagai ruang bagi munculnya mobilisasi akar rumput, khususnya dalam advokasi lingkungan dan tata kelola masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang gender dan politik sumber daya dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam ekonomi ekstraktif.
