JAKARTA, 26 Februari 2026 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan Policy Dialogue bersama Cisanggiri Syndicate yang mengangkat judul “Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respon Pemerintah?”
Diskusi ini diawali Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara pertama yang menegaskan pentingnya peran MSCI dalam memengaruhi arah investasi global. MSCI membuat analisis dan indeks saham yang menjadi acuan investor di seluruh dunia, atau sebagai “kompas” bagi investor global untuk menentukan arah penanaman modal.
Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D. menegaskan bahwa saham yang masuk kedalam indeks MSCI tidak dipilih sembarangan, melainkan melalui evaluasi mendalam atas kualitas fundamental dan tata kelola perusahaan. Evaluasi tersebut juga dilakukan secara berkala, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga transparansi dan kinerja agar tetap memenuhi standar global.
Lebih lanjut, ia menggambarkan keputusan lembaga pemeringkat sebagai “puncak gunung es”. Keputusan dari lembaga pemeringkat global seringkali terlihat kecil tetapi dampak dibaliknya bisa sangat besar, bahkan dapat membuat harga obligasi menurun dan nilai tukar rupiah melemah. Tantangan di Indonesia sendiri adalah lembaga publik yang belum kuat dan aturan yang ambigu, sehingga membuat investor ragu akan kredibilitas institusi publik.
Selanjutnya, pembicara kedua Dr. Agustinus Prasetyantoko memaparkan isu paradoks dalam perekonomian Indonesia, terutama mengenai perbedaan realitas pasar yang seringkali berbeda dengan angka dan data resmi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pembekuan yang sempat dilakukan MSCI untuk saham Indonesia pada Februari 2026 akibat kekhawatiran transparansi data free float dan struktur kepemilikan. Hal ini karena meskipun saham publik tergolong tinggi sebesar 35%, likuiditasnya rendah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya orchestrated trading behavior atau praktik “saham gorengan” yang membuat indeks tampak meningkat, sementara fundamental emiten relatif lemah.
Selain itu, Moody’s juga mengubah outlook (pandangan) Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif” akibat penurunan prediktabilitas kebijakan dan tata kelola negara, serta tanda-tanda pemerintahan yang lemah. Kedua lembaga ini menyampaikan indikasi bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan baik saat ini tampaknya tidak sesuai dengan realitanya. MSCI dan Moody’s tidak sepenuhnya percaya pada data resmi, sehingga investor global sulit memprediksi pasar Indonesia.
Dr. Agustinus Prasetyantoko menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengatasi paradoks perekonomian Indonesia. Terlepas menggunakan kekuatan pasar atau negara, akuntabilitas dari kebijakan pemerintah menjadi hal utama yang perlu ditingkatkan.
Diskusi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Prof. Rosdiana Sijabat S.E., M.Si, Ph.D. Sesi tanya jawab membahas pemulihan dan penguatan stabilitas ekonomi nasional. Dalam tanggapannya terhadap salah satu penanya, Dr. Agustinus Prasetyantoko menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan negara menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selain melalui efisiensi dan pengelolaan utang yang hati-hati, belanja sosial perlu dirancang secara strategis agar mampu menciptakan dampak ekonomi dan menghasilkan revenue multiplier.
Denni Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah awal menuju tata kelola yang baik. Salah satu upaya konkret adalah memastikan keterbukaan data pengeluaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, agar dapat diakses publik. Masyarakat pun didorong untuk berperan aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari penguatan demokrasi ekonomi Indonesia.
Untuk informasi terkini ikuti akun resmi AJIPP:
Instagram: @ipp_atmajaya
X: @ipp_atmajaya
LinkedIn: Atma Jaya Institute of Public Policy
Website: https://ipp.atmajaya.ac.id/
